Internasional
Setahun Kegagalan Board of Peace
Kondisi di Gaza masih terus memburuk setahun setelah dijanjikan pemulihan.
GAZA – Setahun lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dua poin rencana pemulihan Gaza yang kemudian memicu pembentukan Dewan Peradmaian alias Board of Peace (BoP). Setahun berjalan, badan itu tak memberikan manfaat nyata bagi warga Gaza yang masih terus dibunuhi oleh militer Israel setiap hari.
Dewan Perdamaian telah gagal melaksanakan kesepakatan Gaza dan justru berperan sebagai pengamat pasif alih-alih pihak yang secara aktif memastikan pelaksanaannya, menurut Ibrahim al-Madhoun, direktur Palestinian Media Foundation.
"Sayangnya, peran Dewan Perdamaian sangat negatif," ujarnya kepada Aljazirah, Rabu. "Dewan ini justru bersikap seperti penonton, bukan sebagai pihak aktif yang bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan tersebut."
Al-Madhoun mengatakan bahwa faksi-faksi Palestina telah dijanjikan "penghentian agresi, penarikan pasukan Israel, serta masuknya pasukan penjaga perdamaian dan pasukan pemisah" beserta pembentukan komite administratif, saat mereka menyetujui rencana tersebut. "Namun, Israel sama sekali tidak melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan itu," katanya.
"Dewan tersebut hanya melontarkan pernyataan umum dan menganggap semua pihak bertanggung jawab atas kegagalan ini, padahal ada satu pihak yang secara jelas menolak kesepakatan dan enggan melaksanakannya, sementara pihak lainnya justru melaksanakannya secara penuh sesuai ketentuan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kegagalan ini telah memicu keraguan yang kian besar di kalangan warga Palestina, di seluruh kawasan, dan "bahkan di antara para mediator" mengenai efektivitas dewan tersebut.
Pandangan serupa ditulis Chris Doyle, direktur Council for Arab-British Understanding (CAABU) yang berbasis di London dalam tulisannya di Arab News. Ia mengingatkan, setahun yang lalu, Presiden AS Donald Trump memaparkan rencana 20 poinnya untuk Gaza. Sebagai bagian dari rencana tersebut, ia mengusung visi tentang "Dewan Perdamaian" (Board of Peace), sebuah badan yang akhirnya terbentuk pada bulan Januari.
Namun, ketika berbagai proyek baru yang ambisius senilai 2,45 miliar dolar AS diumumkan secara besar-besaran di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pekan lalu, muncul pertanyaan. “Bagaimana cara mengaudit keberhasilan atau kegagalan badan ini serta rencana yang seharusnya mereka laksanakan?” tulis Doyle.
Secara teori, gencatan senjata itu masih berlaku. Namun dalam praktiknya, kesepakatan itu bahkan tidak pernah benar-benar berjalan dan pelaksanaannya hampir sepenuhnya berat sebelah. Selama 12 bulan terakhir, Israel telah menewaskan sedikitnya 1.381 warga Palestina di Gaza.
Menurut Doyle, rencana Board of Peace memiliki cacat mendasar. Tidak ada urutan langkah yang tepat dan tidak ada kewajiban apa pun yang dibebankan kepada pihak penjajah—yaitu Israel.
Bantuan seharusnya mengalir ke Gaza, namun hambatan besar masih mengadang, bahkan kursi roda dan kaki palsu pun turut diblokir oleh Israel. Hingga kini, warga Palestina terus bertanya kapan Israel akan menarik diri dari Gaza. Pasukan Stabilisasi Internasional belum juga memasuki wilayah Jalur Gaza, begitu pula Komite Nasional untuk Administrasi Gaza—badan yang bertugas menjalankan operasional sehari-hari wilayah tersebut di bawah pengawasan ala kolonial oleh Dewan Perdamaian yang menunjuknya.
Satu tema yang terus berulang, mulai dari penyusunan rencana 20 poin hingga pembentukan dan susunan anggota Dewan Perdamaian, adalah ketiadaan keterlibatan warga Palestina serta penolakan total terhadap agenda nasional Palestina mana pun.
Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu-lah yang mengumumkan rencana tersebut. “Hamas diperintahkan untuk menerima kesepakatan itu atau menghadapi konsekuensinya. Ini adalah kesepakatan yang menuntut pilihan antara menyerah atau mati.”
Hal lain yang absen adalah akuntabilitas. Masih belum ada mekanisme untuk menangani kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan berupa tindakan membuat penduduk kelaparan, ataupun genosida. Dewan Perdamaian tidak memberikan tanggapan apapun mengenai hal-hal ini.
Hal yang mengejutkan bagi sebagian pihak adalah bagaimana, pada bulan Januari, Dewan Perdamaian telah mengubah perannya menjadi badan dengan ambisi global, bukan sekadar badan yang menangani masalah Gaza. “Jangan ragu lagi bahwa salah satu tujuan utama Dewan Perdamaian adalah menyingkirkan PBB dari keterlibatan serius di Gaza.”
Bahkan saat ini, badan tersebut menolak untuk bekerja sama dengan UNRWA, satu-satunya lembaga yang benar-benar mampu menyalurkan bantuan dalam skala besar di dalam Gaza.
Yang juga tragis adalah bagaimana negara-negara besar tunduk pada tekanan Trump, sehingga Dewan Perdamaian akhirnya dimasukkan ke dalam resolusi Dewan Keamanan PBB pada bulan November lalu. Dewan Keamanan PBB pada praktiknya melimpahkan tanggung jawabnya kepada sebuah badan yang, pada saat itu, bahkan belum terbentuk dan sepenuhnya dikendalikan oleh pemimpin satu negara.
Satu-satunya hal yang ditawarkan sejauh ini hanyalah materi presentasi mengenai proyek-proyek real estat yang semakin mewah di Gaza, yang sebagian besar tidak sejalan dengan kehidupan maupun aspirasi rakyat Palestina.
Board of Peace masih berdalih bahwa upaya ini bertujuan memperbaiki taraf hidup warga Palestina. Pedro Manuel Moreno, penjabat Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), pekan lalu memberikan gambaran suram mengenai situasi ekonomi di Jalur Gaza: "Runtuhnya perekonomian Gaza merupakan krisis ekonomi paling parah yang pernah tercatat di dunia."
Terkait proyek senilai 18 miliar dolar AS, sejauh ini baru 280 juta dolar AS yang telah disalurkan—belum ada tanggal pasti dimulainya rekonstruksi. Sebaliknya, siklus kehancuran terus berlanjut. Para donor pun enggan menanamkan modal.
Hasil dari berdirinya Board of Peace, kata Doyle sejauh ini hanya menguntungkan AS dan Israel. Proyek itu telah meredam desakan untuk bertindak menghentikan genosida di Gaza akibat adanya gencatan senjata yang hanya sekadar nama.
Israel tidak hanya menolak menarik pasukannya, tetapi justru memperluas wilayah Gaza yang dikuasainya secara langsung—dari sekitar 53 persen menurut rencana awal menjadi hampir 70 persen. Israel meminggirkan peran PBB dan pihak Palestina, serta memisahkan isu Gaza dari Tepi Barat, tepat pada saat negara-negara besar seperti Inggris dan Prancis mulai mengakui negara Palestina.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Opini | Berlangganan
Pungli tak Pernah Mati
Login Gmail
Login Facebook