NEW YORK – Para pimpinan dunia berkumpul di New York di tengah kondisi dunia yang kian penuh gejolak. Berbagai konflik masih terus berlangsung dipicu aksi sepihak negara-negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Di tengah dua perang yang kian memanas di Eropa dan Timur Tengah, kondisi ekonomi global yang tidak menentu, serta tatanan dunia yang sedang berubah, para pemimpin internasional tiba di New York pada hari Selasa dengan menghadapi situasi yang sangat berbeda dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Para pemimpin dunia akan berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa di tengah era ketidakpastian yang mendalam," ujar Sekretaris Jenderal PBB António Guterres kepada para wartawan baru-baru ini. "Pada saat yang sama, peta kekuatan sedang bergeser. Dunia terus berubah. Dan lembaga-lembaga kita pun harus ikut berubah karenanya."

Dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir saja, terjadi operasi militer AS yang berani—yang melengserkan pemimpin Venezuela Nicolás Maduro dari kekuasaan—serta tindakan keras mematikan di Iran setelah puluhan ribu demonstran pro-pemerintah turun ke jalan untuk menentang sistem teokrasi negara tersebut. 

Tak lama kemudian, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Teheran, yang memicu konflik berkepanjangan dan kian meluas—kini melibatkan hampir seluruh negara di kawasan tersebut—hingga mengakibatkan tertutupnya jalur pelayaran vital.

Sementara itu, perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir; kedua belah pihak justru semakin meningkatkan serangan militer dalam beberapa hari terakhir, sementara berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik tersebut gagal membuahkan hasil.

Warga Iran berkendara di samping rudal Iran, Zolfaghar, yang dipamerkan di Lapangan Azadi di Teheran, Iran, pada 24 Juli 2026. - (EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

SHARE    

Pada bulan Mei, wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda kembali memunculkan pertanyaan mengenai kurangnya kesiapsiagaan internasional dalam menghadapi pandemi berikutnya. Gempa bumi mematikan di Venezuela dan Kolombia, serta banjir bandang dahsyat di Nepal dan Tibet, menyoroti dampak yang kian memburuk akibat pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia terhadap masyarakat di seluruh dunia.

Tatanan pengadilan internasional yang kadi kekang untuk kekuatan-kekuatan dunia juga terancam. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump bersiap memperluas serangannya terhadap Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Washington disebut telah menyiapkan sanksi yang menyasar seluruh institusi ICC, bukan sekadar hakim atau jaksa tertentu.

Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada Reuters, sanksi itu telah dipersiapkan dan dapat diumumkan dalam waktu dekat. The Wall Street Journal melaporkan keputusan tersebut bahkan bisa difinalisasi pada pekan ini, bertepatan dengan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Waktu pasti pengumuman sanksi belum diketahui. Departemen Luar Negeri AS juga belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Jika diberlakukan, langkah ini akan menjadi eskalasi signifikan dalam tekanan pemerintahan Trump terhadap lembaga yang berbasis di Den Haag, Belanda, tersebut.

Pejabat Amerika Serikat telah memberitahu pihak Belanda bahwa sanksi yang berpotensi melumpuhkan akan segera dijatuhkan terhadap lembaga tersebut; hal ini diungkapkan kepada Associated Press oleh pejabat diplomatik dan pemerintah yang mengetahui perihal pengarahan tersebut. Mereka berbicara dengan syarat anonimitas karena tidak memiliki wewenang untuk memberikan pernyataan kepada publik.

Sedangkan the Associated Press (AP) melaporkan Belanda sedang mencari cara untuk membantu pengadilan tersebut tetap dapat membayar gaji staf dan biaya bagi saksi yang dilindungi, serta memastikan keamanan di fasilitas penahanan tidak terganggu.

Washington sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari selusin staf yang masih aktif maupun mantan staf—termasuk separuh dari hakim yang sedang menjabat di pengadilan tersebut—sebagai bagian dari apa yang disebut oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai "kampanye besar-besaran untuk melumpuhkan ancaman yang ditimbulkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC)."

Ratusan massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi damai Peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina di depan Gedung Kedubes AS Jakarta, Jumat (29/11/2024). Dalam aksinya, mereka menyerukan penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu atas genosida di Palestina. Peserta aksi juga menyerukan untuk terus melakukan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. - (Republika/Edwin Dwi Putranto)

SHARE    

Sanksi ini merupakan tindakan balasan atas penyelidikan pengadilan tersebut terhadap pejabat dari AS dan Israel; kedua negara ini bukan merupakan bagian dari 125 negara anggota pengadilan yang bermarkas di Den Haag tersebut. Pengadilan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terkait perang di Gaza. Netanyahu dan Israel dengan tegas membantah tuduhan-tuduhan tersebut.

Sanksi—yang biasanya ditujukan bagi para penguasa otoriter, teroris, dan kartel—dapat berdampak sangat merusak. Sanksi tersebut dapat menghalangi pengadilan mengakses layanan keuangan dan TI, bahkan mencegah pembayaran gaji bagi karyawan mereka yang berkewarganegaraan AS.

Ketika mantan kepala jaksa pengadilan tersebut dijatuhi sanksi pada tahun 2025, ia kehilangan akses ke akun email Microsoft miliknya, rekening banknya dibekukan, dan ia dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat.

Sementara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berangkat pada Selasa pagi untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB dan "menyampaikan posisi Republik Islam Iran", demikian dilaporkan media pemerintah.

Berbicara sebelum keberangkatannya, Pezeshkian mengatakan ia akan mengangkat isu mengenai "keluhan rakyat Iran, berbagai kejahatan yang telah terjadi, serta ketidakpercayaan yang telah timbul".

"Kami telah beberapa kali duduk di meja perundingan dan menandatangani kesepakatan, namun sayangnya seluruh dunia menyaksikan bagaimana komitmen tidak dipenuhi dan kesepakatan tertulis dilanggar," ujarnya seperti dikutip.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menunjukkan naskah memorandum kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran yang telah ditandatangani Presiden AS Donald Trump, Kamis (18/6/2026) - (IRNA)

SHARE    

"Rakyat tidak bisa dipaksa untuk tunduk melalui kekerasan. Apa yang terjadi di Gaza, Palestina, Suriah, Yaman, Iran, dan tempat-tempat lain memperlihatkan kenyataan yang disaksikan oleh masyarakat di seluruh dunia," tambah Pezeshkian.

"Musuh menghalangi berbagai jalur semampu mereka dalam upaya memaksa rakyat Iran agar tunduk. Mereka gagal mencapai tujuan melalui cara-cara militer dan kini mencoba bertindak melalui saluran lain.

"Mereka menutup jalur darat dan udara, berupaya memicu perpecahan internal, memanfaatkan media serta kelompok etnis, dan berusaha mengeksploitasi kelemahan kami semaksimal mungkin demi melemahkan kami dari dalam serta memaksa kami untuk tunduk," kata Presiden Iran tersebut.

Palestina masih menderita

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengakui bahwa upaya perdamaian dalam konflik Israel-Palestina belum membuahkan hasil. Warga Palestina, terutama di Jalur Gaza, masih menghadapi krisis dan membutuhkan pasokan bantuan kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Sugiono saat menghadiri Ministerial Coordination Meeting of the Group of Eight Arab and Islamic Countries yang terdiri atas Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Türkiye, dan Pakistan di New York, Amerika Serikat, Senin (21/9/2026). 

“Kita berkomitmen untuk tegaknya perdamaian, tetapi rakyat Palestina belum melihat perubahan nyata. Dalam jangka pendek, yang mereka butuhkan adalah mengalirnya bantuan kemanusiaan, gencatan senjata, dan berhentinya pembunuhan di Gaza,” ujar Sugiono dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Sugiono menekankan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan upaya perdamaian dapat menghasilkan perubahan nyata di lapangan, terutama di tengah situasi Gaza yang justru terus memburuk. “Kita harus menyampaikan pesan yang kuat. Kita ingin melihat bahwa upaya yang kita lakukan benar-benar menghasilkan kemajuan dan perubahan bagi rakyat Palestina,” ucapnya.

Warga Palestina menghadiri pemakaman massal bagi 100 orang, termasuk puluhan anak-anak, di kawasan Al-Zaytun (Zeitoun), Kota Gaza, Jalur Gaza, pada 6 September 2026. - (EPA/MOHAMMED SABER)

SHARE    

Dia pun menekankan pentingnya negara-negara Group of Eight untuk terus menyuarakan pesan tegas yang seirama dan menjaga dorongan bersama bagi perdamaian Palestina. Sugiono mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan dengan berbagai mitra demi kemajuan proses perdamaian di Palestina. Partisipasi aktif masyarakat Palestina dinilai menjadi salah satu aspek utama agar perdamaian yang berkelanjutan dapat terwujud.

Pertemuan Tingkat Menteri Group of Eight merupakan kelanjutan dari koordinasi delapan negara Arab dan Islam yang diinisiasi pada High-Level Week Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada tahun 2025 untuk mencari langkah konkret penyelesaian isu Palestina. Sejak saat itu, koordinasi terus diperkuat melalui pelibatan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat. Hal itu guna menjaga momentum diplomatik dan mendorong langkah bersama menuju perdamaian di Gaza.

Pekan lalu Juru Bicara Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Pat Griffiths, mengatakan, meski intensitas konflik telah menurun sejak gencatan senjata tahun lalu, kematian dan kehancuran masih dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza setiap harinya. Dia mengingatkan bahwa krisis di sana tetap berlangsung walaupun isu Gaza tak menjadi berita utama.

“Mari kita perjelas: kematian dan kehancuran bagi warga Palestina di Gaza berlanjut setiap hari. Penderitaan itu nyata, hadir dan di sini setiap hari - bahkan ketika Gaza tidak menjadi berita utama,” kata Griffiths yang sedang berkunjung ke Gaza, Jumat (18/9/2026), dilaporkan Anadolu Agency.

Dia menekankan bahwa saat ini warga Gaza masih kehilangan akses kesehatan, pangan, pendidikan, dan layanan atau kebutuhan dasar lainnya. “Banyak yang masih kehilangan orang yang dicintai, tidak tahu apakah mereka ditahan atau meninggal," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat