REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Irak telah mengusulkan pembentukan dewan keamanan bersama antara Iran dan Arab Saudi, kata seorang pejabat senior Irak pada Ahad, seraya menyebut adanya "krisis kepercayaan" di antara kedua kekuatan regional tersebut.

Qasim al-Araji, penasihat keamanan nasional bagi perdana menteri Irak, mengatakan bahwa Baghdad telah menyampaikan usulan tersebut kepada Teheran maupun Riyadh.

"Masalah di antara kedua negara ini adalah krisis kepercayaan," ujar al-Araji kepada saluran televisi pemerintah, Iraqiya TV.

Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme yang diusulkan, sementara baik Iran maupun Arab Saudi belum memberikan komentar segera.

Iran dan Saudi sedianya telah meneken perjanjian damai pada Maret 2023 lalu. Kala itu kedua negara sepakat menjalin kembali hubungan diplomatik yang sempat terhenti. Saling kunjung pejabat Iran dan Saudi kerap terjadi saat itu. 

Kendati demikian, serangan AS-Israel ke Iran melalui pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Teluk kembali menimbulkan gesekan pada awal-awal perang. Belakangan, Saudi jadi salah satu aktor yang mendorong dihentikannya perang.

Foto kehancuran Boeing E-3 Sentry, pesawat terpenting milik Angkatan Udara AS, akibat serangan Iran ke pangkalan Pangeran Sultan di Saudi, Jumat (27/3/2026). - (X)

SHARE    

Sementara, beredar kabar Iran telah diundang untuk bergabung dengan Kesepakatan Mekkah untuk Pertahanan Bersama tersebut. Media-media Israel merujuk Al Mayadeen terkait info tersebut pada Sabtu dengan mengutip seorang pejabat senior Iran. 

Undangan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Iran maupun oleh salah satu dari ketiga negara yang menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut.

Mehdi Rahimi, kepala kantor berita Khaneh Mellat milik parlemen Iran, mengatakan kepada saluran tersebut bahwa "Iran telah menerima undangan untuk bergabung dengan Kesepakatan Mekkah, dan masalah tersebut sedang ditinjau." 

Rahimi menambahkan bahwa negara-negara di kawasan itu "sedang bergerak untuk mencari payung keamanan regional," dan mengklaim bahwa hal ini merupakan "kemenangan bagi Iran, karena Iran telah lama menyerukan hal tersebut.”

Perjanjian Mekkah ditandatangani pada tanggal 7 Agustus oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Kesepakatan tersebut menetapkan prinsip pertahanan bersama, di mana serangan terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. 

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan membandingkan mekanisme ini dengan Pasal 5 perjanjian NATO, namun menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak ditujukan untuk melawan Iran ataupun negara tertentu lainnya.

Negara-negara anggota telah mulai mengembangkan mekanisme koordinasi diplomatik dan militer, termasuk pertemuan antara menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan panglima militer, serta latihan gabungan dan kerja sama antarindustri pertahanan mereka. 

Aliansi dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak negara Turki menyatakan bahwa aliansi tersebut dapat diperluas untuk mencakup negara-negara tambahan. Mesir telah disebut-sebut secara terbuka sebagai calon anggota potensial.

Sementara, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, mengatakan pada Sabtu bahwa Teheran telah menerima "banyak pesan" dari negara-negara tetangga mengenai pembentukan pengaturan keamanan dan kerja sama ekonomi baru di kawasan tersebut, terlepas dari ancaman AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap negaranya. 

"Kami telah menerima banyak pesan dari negara-negara tetangga mengenai pembentukan pengaturan keamanan dan kerja sama ekonomi baru di kawasan ini," ujar Qalibaf melalui platform media sosial AS, X. 

Warga berjalan di dekat mural anti-AS di sebuah jalan di Teheran, Iran, pada 9 Juli 2026. AS kembali menyerang Iran setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata telah berakhir. - (EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

SHARE    

Qalibaf menuding AS telah menempatkan "keamanan setiap sekutunya dalam risiko besar akibat tindakan intimidasi dan pengabaian total terhadap kepentingan mereka demi Israel, hingga pada titik di mana keberlangsungan mereka sempat terancam.”

"Tatanan mandiri yang lahir dari dalam negeri-lah yang sesungguhnya akan mewujudkan perdamaian dan keamanan," tambahnya. 

Pada hari Rabu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan niatnya untuk meluncurkan "operasi ekonomi paling melumpuhkan yang pernah dilakukan terhadap negara mana pun," seraya menggambarkan kampanye tekanan maksimumnya terhadap Iran sebagai "perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya." 

Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman pada bulan Juni melalui mediasi Pakistan dan Qatar, yang mengakhiri permusuhan dan membuka jendela waktu 60 hari untuk negosiasi menuju kesepakatan akhir. 

Sejak saat itu, pembicaraan mengalami kebuntuan di tengah perselisihan mengenai pelaksanaan nota kesepahaman tersebut serta pengaturan pelayaran melintasi Selat Hormuz, sebuah jalur krusial bagi ekspor minyak dan gas global.

Sementara, Panglima Militer Pakistan, Asim Munir, akan bertolak ke Teheran pada hari Senin. Kunjungan tokoh militer paling berpengaruh di Pakistan itu disebut untuk “memperkokoh keamanan di kawasan.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam sebuah pernyataan pada Ahad mengatakan bahwa Munir akan memimpin delegasi ke ibu kota Iran tersebut "sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama bilateral Iran-Pakistan." 

Kunjungan ini juga merupakan bagian dari "upaya berkelanjutan Pakistan untuk membantu memperkokoh perdamaian dan keamanan di kawasan," sebut pernyataan tersebut. 

Pakistan telah memainkan peran kunci dalam upaya menghentikan konflik antara Iran dan Amerika Serikat, termasuk memfasilitasi tercapainya nota kesepahaman pada bulan Juni, namun perundingan perdamaian saat ini tampaknya mengalami kebuntuan. 

Kunjungan ini juga selepas Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi dan Turki.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat