Internasional
Pembicaraan AS-Iran Buntu
AS dan Iran saling klaim kendalikan Hormuz.
TEHERAN – Iran terus membantah klaim Amerika Serikat bahwa negara itu menguasai Selat Hormuz, di tengah buntunya pembicaraan yang bertujuan merundingkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.
Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu kembali menegaskan klaimnya bahwa AS memegang "kendali penuh" atas jalur perairan vital tersebut, namun pernyataannya itu ditanggapi dengan bantahan keras dari Iran; Iran menyatakan tidak akan membuka kembali selat itu sampai tuntutan terkait agresi, ganti rugi, dan sanksi AS dipenuhi.
"Klaim dan pernyataan berulang dari pejabat AS bahwa Selat Hormuz tidak lagi diblokade tidak mengubah kenyataan yang ada," demikian pernyataan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) Iran yang diunggah di platform X pada hari Rabu.
"Selat Hormuz masih diblokade dan tidak akan dibuka kembali sampai syarat-syarat Iran dipenuhi," tambah pernyataan tersebut.
Berikut adalah informasi terkini mengenai situasi di selat tersebut—jalur yang dalam kondisi normal menjadi rute pengiriman bagi seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia—serta prospek perundingan yang sedang berlangsung.
Saat ini, pasukan Iran mencegah kapal-kapal yang tidak memiliki izin resmi mereka untuk melintasi selat sempit tersebut, yang membentang melintasi perairan wilayah Iran dan Oman.
Meskipun Trump mengklaim bahwa AS memegang kendali atas selat itu, lalu lintas pelayaran di jalur air vital tersebut telah merosot ke titik terendah dalam sepekan akibat blokade yang dilakukan Iran.
Sementara itu, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, baik di dalam maupun di sekitar selat tersebut. Pada hari Selasa, pasukan AS menargetkan sebuah kapal berbendera Panama di Teluk Oman—yang menurut mereka sedang menuju pelabuhan Iran—karena kapal tersebut diduga tidak menanggapi peringatan.
Pada Kamis, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa AS "telah lama salah perhitungan akibat kegagalan intelijen", termasuk saat melancarkan perang terhadap Iran—yang dilakukannya bersama Israel melalui serangan ke Teheran pada 28 Februari.
Dalam sebuah unggahan di platform X, Araghchi menyebut tindakan Washington di Selat Hormuz sebagai "kesalahan perhitungan yang jauh lebih besar". "Lebih buruk daripada berita palsu adalah intelijen palsu," ujarnya.
Hojjatoleslam Hossein Taeb, komandan organisasi paramiliter Basij—yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran—menegaskan kembali bahwa selat tersebut berada "di bawah kendali dan pengelolaan Iran".
"Hari ini Anda melihat bahwa Selat Hormuz berada di bawah pengelolaan dan kendali Republik Islam, dan negara kami terus melangkah dalam kondisi keamanan penuh," kata Taeb pada hari Kamis, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Iran, Fars.
"Pihak Amerika telah menyaksikan kekuatan revolusi Islam," tambahnya.
Iran menyatakan tidak sedang melakukan pembicaraan langsung dengan AS mengenai selat tersebut. Sebaliknya, Iran mengatakan pihaknya sedang berunding dengan Oman, yang diusulkan untuk turut serta dalam pengelolaan selat itu di masa mendatang.
Menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan AS pada 17 Juni—di mana Iran berkomitmen menjaga selat tetap terbuka selama 60 hari—segera muncul perbedaan pendapat mengenai kendali atas jalur perairan tersebut serta rute yang harus dilalui kapal. Iran sempat menembaki beberapa kapal yang dianggap tidak mengikuti rute yang diizinkan, yang memicu kembali ketegangan dengan AS.
Iran juga berbeda pendapat dengan AS mengenai apakah mereka berhak memungut biaya dari kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Akibatnya, selat itu—yang sebelumnya terbuka sepenuhnya dan bebas bagi semua pelayaran sebelum AS melancarkan perang terhadap Iran—kini menjadi hambatan utama bagi kemajuan perundingan perdamaian yang lebih luas.
Saat ini, pembicaraan antara Iran dan Oman ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Pada hari Selasa, Qatar menyatakan bahwa negosiasi antara Iran dan Oman mengenai selat itu telah mencapai "tahap lanjut".
"Sebagai mediator, kami ingin Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, dalam sebuah konferensi pers.
Para negosiator sedang berupaya mencapai kompromi yang memungkinkan pelayaran komersial kembali berjalan, sembari mengakomodasi kekhawatiran keamanan baik dari pihak Iran maupun Oman.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa pembicaraan dengan Oman berfokus pada "penetapan jalur pelayaran masuk dan keluar yang aman", yang "menjunjung tinggi hak-hak kedaulatan sekaligus memperhatikan pertimbangan keamanan nasional baik bagi Iran maupun Oman".
Pekan lalu, Iran menyatakan telah menyepakati koordinat untuk jalur-jalur pelayaran tersebut dengan Oman.
Iran menyatakan tidak melakukan pembicaraan langsung dengan AS karena AS telah melanggar Nota Kesepahaman (MoU) tanggal 17 Juni dengan kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada bulan Juli.
Saat ini, Pakistan tengah berupaya memediasi pembicaraan damai. Pada hari Selasa, Pakistan menyatakan sedang berusaha mempertemukan AS dan Iran di "meja perundingan", seiring dengan pertemuan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi dengan para pejabat senior Iran di Teheran.
Pada bulan April, AS dan Iran mengadakan negosiasi tatap muka, yang dihadiri oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf di Islamabad. Pada tanggal 17 Juni, kedua belah pihak menandatangani MoU secara jarak jauh; kesepakatan ini sedianya menjadi awal bagi proses negosiasi selama 60 hari. Namun, berbagai perbedaan pendapat menghambat dimulainya proses tersebut, dan pembicaraan pun terhenti sejak saat itu.
Alan Eyre, seorang pakar diplomatik di Middle East Institute yang berbasis di Washington, DC, mengatakan kepada Aljazirah awal bulan ini bahwa satu-satunya negosiasi penting yang sedang berlangsung saat ini adalah pembicaraan antara Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz.
Iran berpendapat bahwa pembicaraan langsung tidak ada gunanya karena mereka "tidak bisa memercayai apa pun yang dikatakan AS," ujar Eyre.
Menanggapi kemungkinan adanya pembicaraan di masa depan antara kedua pihak yang telah lama bermusuhan ini, Negar Mortazavi—seorang peneliti senior di Center for International Policy yang berbasis di AS—menyatakan bahwa pertanyaan kuncinya adalah apakah retorika eskalatif dari kedua belah pihak merupakan "posisi awal negosiasi atau benar-benar garis merah (batas yang tidak bisa dilanggar)."
"Jika kedua belah pihak bersedia berkompromi, masih ada jalan untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali selat tersebut," ujar Mortazavi kepada Aljazirah pada hari Rabu.
"Jika tidak, akses ke Hormuz bisa tetap dibatasi, dan konfrontasi tersebut berisiko berubah menjadi konflik berkepanjangan lainnya yang tidak memiliki batas waktu penyelesaian di Timur Tengah."
Pada akhir pekan lalu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menetapkan sejumlah syarat baru yang menurut mereka harus dipenuhi AS sebelum Selat Hormuz dapat dibuka kembali sepenuhnya.
Keenam syarat tersebut mencakup penghentian ancaman AS terhadap Iran serta penghinaan terhadap apa yang disebut Zolghadr sebagai nilai-nilai nasional dan keagamaan negara itu; penghentian permanen serangan terhadap Iran dan sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak; pencabutan blokade angkatan laut AS serta penarikan pasukan laut dan udara dari sekitar Iran; ganti rugi atas kerusakan akibat dua "perang yang dipaksakan" (istilah yang ia gunakan); pencabutan sanksi; dan pelepasan tanpa syarat aset-aset Iran yang dibekukan.
Trump mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih pada hari Senin bahwa pemerintahannya akan menuntut pembayaran atas kerusakan selama "50 tahun" yang disebabkan oleh Iran, seraya menyebut langkah tersebut sebagai tanggapan langsung terhadap klaim Teheran.
Pembayaran tersebut, ujarnya, akan mencakup kompensasi atas kematian personel militer AS di kawasan itu serta warga sipil yang melakukan protes di Iran; ia mengklaim bahwa 52.000 orang telah tewas di Iran dalam empat bulan terakhir. Teheran menyatakan bahwa sekitar 3.117 orang tewas dalam protes anti-pemerintah yang melanda negara itu pada bulan Januari, sebelum dimulainya perang AS-Israel. Pada bulan Februari, Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS melaporkan adanya sekitar 7.000 kematian, termasuk 6.500 pengunjuk rasa.
Pada Kamis, Aljazirah melaporkan—mengutip para pengamat—bahwa Iran berfokus pada dua masalah utama.
"Pertama adalah jaminan keamanan yang diinginkan Iran, untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat membuka jalan bagi stabilitas di negara tersebut," kata Aljazirah .
"Kedua adalah masalah ekonomi, yang terutama diwujudkan dalam tuntutan agar blokade angkatan laut AS dicabut dan sanksi dibekukan; ini merupakan tuntutan utama dari pihak Iran," tambah koresponden Aljazirah.
Terlepas dari retorika Trump, para analis mengatakan kepada Al Jazeera bahwa AS mungkin harus memenuhi sebagian tuntutan Iran karena menghadapi tekanan domestik yang meningkat untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Media AS melaporkan bahwa kekhawatiran mengenai menipisnya persediaan amunisi pertahanan turut memengaruhi keputusan Trump untuk tidak melancarkan serangan skala besar terhadap Iran sebagaimana yang sempat ia ancamkan.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Login Gmail
Login Facebook