JAKARTA -- Setiap pagi, ketika truk-truk sampah dari Jakarta berdatangan ke TPST Bantargebang, ribuan pemulung bergegas mendekati gunungan sampah yang baru diturunkan. Dengan karung di punggung dan pengait sederhana di tangan, mereka berebut menemukan plastik, kardus, logam, atau barang bekas lain yang masih memiliki nilai jual. Di balik peran penting mereka menjaga roda daur ulang tetap berputar, tersimpan persoalan yang jauh lebih dalam dari sekadar kemiskinan.

Penelitian terbaru The SMERU Research Institute bersama Greenpeace Indonesia menemukan bahwa kerentanan yang dialami komunitas pemulung di Bantargebang bersifat struktural dan berisiko diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Persoalan yang mereka hadapi tidak hanya berkaitan dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, administrasi kependudukan, hingga dampak perubahan iklim.

Peneliti Junior SMERU, Viona Gunawan mengatakan, berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkaran kerentanan yang sulit diputus apabila tidak ditangani secara menyeluruh.

“Kerentanan pemulung ini sifatnya struktural, bukan hanya soal teknis. Sudah ada solusi teknis seperti RDF dan PLTSA, tetapi belum cukup partisipatif untuk memberdayakan kelompok yang rentan,” kata Viona dalam diskusi daring "Di Balik Gunung Sampah: Kontribusi, Kerentanan, dan Kesejahteraan Pemulung Bantargebang", Kamis (18/6/2026).

Penelitian tersebut memperkirakan jumlah pemulung di kawasan Bantargebang mencapai 6.000 hingga 10.000 orang. Banyak di antara mereka merupakan pekerja migran musiman yang datang dari berbagai daerah ketika lapangan pekerjaan di kampung halaman sedang sulit.

Bagi sebagian besar keluarga, memulung bukan pekerjaan sementara. Aktivitas itu telah menjadi sumber nafkah utama yang dijalani bertahun-tahun, bahkan lintas generasi.

Setiap hari, seorang pemulung mampu memilah sekitar 100 hingga 200 kilogram sampah. Dari kerja keras tersebut, pendapatan yang diperoleh berkisar antara Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta per bulan.

“Kalau kita hitung-hitung per bulannya itu pendapatannya bisa Rp1.100.000 sampai Rp2.200.000. Namun tentunya ini masih jauh di bawah UMK Bekasi,” ujar Viona.

Ironisnya, para pemulung sesungguhnya menjadi tulang punggung ekonomi daur ulang yang nilainya terus meningkat sepanjang rantai produksi.

Penelitian menunjukkan plastik kresek yang dipungut pemulung hanya dihargai sekitar Rp400 per kilogram. Setelah melalui proses pencacahan, nilainya bisa meningkat menjadi Rp4.000 per kilogram. Ketika sudah menjadi produk jadi, nilainya dapat mencapai sekitar Rp18.000 per kilogram.

“Nilainya naik sekitar 4.400 persen dari awal dipilah sampai akhirnya menjadi barang jadi,” kata Viona.

Temuan itu menunjukkan pemulung merupakan aktor kunci yang memungkinkan material sampah kembali masuk ke rantai ekonomi. Namun nilai tambah terbesar justru dinikmati pada tahapan berikutnya, sementara mereka yang bekerja di garis paling depan hanya memperoleh bagian yang sangat kecil.

Ketergantungan terhadap sektor persampahan juga diperparah oleh terbatasnya lapangan kerja formal di sekitar Bantargebang. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi hambatan lain yang membuat banyak pemulung sulit berpindah ke pekerjaan lain.

“Karena untuk ijazah juga kebanyakan lulusan SD dan lain-lain. Akhirnya mereka sulit untuk jadi pekerja formal dan melakukan mobilitas sosial ke atas,” ujar Viona.

Kerentanan ekonomi itu semakin berat ketika harga material daur ulang mengalami fluktuasi. Harga plastik, kardus, dan berbagai material lain sangat bergantung pada pasar. Ketika harga turun, penghasilan pemulung langsung ikut tergerus.

Situasi menjadi lebih sulit saat musim hujan tiba. Selain menghadapi risiko longsoran gunung sampah yang dapat mengancam keselamatan jiwa, sampah yang basah juga menurunkan nilai jual material yang berhasil dikumpulkan.

“Kalau sampah basah dijual kepada pelapak, ada potongan sekitar 30 sampai 40 persen dari harganya,” kata Viona.

Perubahan iklim menjadi ancaman tambahan yang kini semakin dirasakan komunitas pemulung. Intensitas hujan yang meningkat membuat kawasan pembuangan sampah semakin berisiko mengalami longsor dan banjir lindi. Bagi keluarga yang menggantungkan hidup dari sampah, cuaca ekstrem tidak hanya mengancam keselamatan tetapi juga langsung memengaruhi pendapatan harian.

Persoalan berikutnya muncul dari aspek administrasi kependudukan. Banyak pemulung masih mempertahankan identitas daerah asal sehingga enggan mengurus perpindahan dokumen kependudukan ke Bekasi.

Akibatnya, sebagian keluarga kesulitan mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Dalam sejumlah kasus, anak-anak pemulung mengalami hambatan memperoleh dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses layanan publik.

Kondisi kesehatan juga menjadi persoalan serius. Permukiman warga berada sangat dekat dengan aktivitas persampahan yang menghasilkan gas metana, pencemaran udara, serta air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

Penelitian menemukan banyak anak mengalami gangguan pernapasan akibat paparan polusi dari gunungan sampah. Kualitas air yang buruk juga berisiko memicu berbagai masalah kesehatan lainnya, termasuk kerusakan gigi.

Situasi diperburuk oleh kondisi hunian yang sempit. Tidak sedikit keluarga yang menyimpan hasil pilahan sampah di dalam rumah sebelum dijual ke pelapak. Akibatnya, ruang tinggal bercampur dengan material sampah yang dikumpulkan dari tempat pembuangan akhir.

Bagi anak-anak, kehidupan di Bantargebang menghadirkan tantangan tersendiri. Minimnya ruang terbuka membuat mereka sering bermain di sekitar bahkan di atas gunungan sampah.

Untuk memahami kehidupan anak-anak di kawasan tersebut, tim peneliti menggunakan metode elisitasi foto. Anak-anak diberikan kamera digital untuk memotret keseharian mereka, termasuk hal-hal yang mereka sukai dan yang mengganggu kehidupan mereka.

Hasilnya menunjukkan bahwa ruang hidup anak-anak di Bantargebang sangat dekat dengan aktivitas persampahan. Sampah bukan hanya sumber penghidupan keluarga mereka, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain setiap hari.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, penelitian juga menemukan adanya modal sosial yang kuat di tengah komunitas pemulung. Ketika ada rekan yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, warga sering melakukan urunan untuk membantu keluarga yang terdampak.

Sebagian pemulung yang berhasil meningkatkan taraf hidup dan menjadi pelapak juga membuka kesempatan kerja bagi sesama warga.

Di luar komunitas, sejumlah organisasi masyarakat sipil turut memberikan dukungan melalui layanan pendidikan, bantuan administrasi kependudukan, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan kompensasi bagi warga yang terdampak keberadaan TPST Bantargebang.

Namun, berbagai bantuan tersebut dinilai belum cukup untuk memutus akar persoalan yang selama ini membelit komunitas pemulung.

SMERU dan Greenpeace merekomendasikan sejumlah langkah, mulai dari pendataan pemulung yang terintegrasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi, perluasan akses BPJS Ketenagakerjaan tanpa hambatan administrasi, penyediaan ruang aman bagi anak-anak, hingga penguatan kelembagaan ekonomi melalui koperasi pemulung dan pelapak.

Menurut Viona, transformasi pengelolaan sampah yang kini mulai diarahkan ke sistem modern melalui RDF maupun pengolahan sampah menjadi energi perlu memastikan pemulung tidak tersingkir dari ekosistem yang selama ini mereka dukung.

“Dengan transisi pengelolaan sampah yang baru, kita perlu memperhatikan bagaimana melibatkan komunitas rentan ini ke dalam skema pengelolaan sampah yang terbaru,” ujarnya.

Bagi Jakarta, pemulung Bantargebang mungkin hanya terlihat sebagai bagian dari gunungan sampah yang setiap hari menghilang dari kota. Namun di balik peran itu, terdapat ribuan keluarga yang membantu mengurangi beban lingkungan sekaligus memasok bahan baku bagi industri daur ulang nasional. Tanpa kebijakan yang mampu menjawab persoalan secara menyeluruh, kerentanan yang mereka alami hari ini berpotensi terus diwariskan kepada anak-anak mereka pada masa depan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat