BRUSSELS -- Spanyol, Slovenia dan Irlandia telah mendesak Uni Eropa untuk membahas penangguhan perjanjian asosiasinya dengan Israel. Mereka berdalih blok tersebut tidak dapat lagi berdiam diri ketika kondisi memburuk di Gaza, Tepi Barat yang diduduki dan Lebanon.

Berbicara sebelum pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg pada Selasa, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares mengatakan ketiga negara telah secara resmi meminta agar masalah ini dimasukkan dalam agenda.

“Spanyol, bersama Slovenia dan Irlandia, telah meminta agar penangguhan Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel dibahas dan diperdebatkan hari ini,” kata Albares.

"Saya berharap setiap negara Eropa menjunjung tinggi apa yang dikatakan Mahkamah Internasional dan PBB mengenai hak asasi manusia dan pembelaan hukum internasional. Jika tidak, maka hal ini akan menjadi kekalahan bagi Uni Eropa," tambahnya.

Dalam surat bersama yang dikirim pekan lalu kepada kepala kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas, ketiga pemerintah tersebut mengatakan Israel telah mengambil serangkaian tindakan yang “bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional”, dan menambahkan bahwa Israel melanggar perjanjian tahun 1995 yang menguraikan hubungan politik, ekonomi dan perdagangan antara UE dan Israel.

Mereka mengatakan seruan berulang kali kepada Israel untuk mengubah arah telah diabaikan. Para menteri menunjuk pada usulan undang-undang Israel yang akan menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung pada warga Palestina yang dinyatakan bersalah di pengadilan militer. Hal itu dinilai “pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia” dan merupakan langkah lebih lanjut dalam “penganiayaan, penindasan, kekerasan dan diskriminasi sistematis” yang dihadapi oleh warga Palestina.

Mereka juga mengutip krisis kemanusiaan di Gaza, dan mengatakan bahwa kondisi di sana “tak tertahankan”, dengan terus adanya pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata dan kurangnya bantuan yang masuk ke wilayah tersebut.

Surat tersebut memperingatkan bahwa kekerasan di Tepi Barat yang diduduki juga meningkat, dengan para pemukim bertindak “dengan impunitas mutlak” bersamaan dengan operasi militer Israel yang sedang berlangsung, sehingga menyebabkan kematian warga sipil.

“Uni Eropa tidak bisa lagi berdiam diri,” tulis para menteri, menyerukan “tindakan yang berani dan segera” dan mengatakan semua opsi harus tetap dipertimbangkan.

Menguatnya Dakwaan Genosida - (Republika)

Ketiga negara tersebut berpendapat bahwa Israel melanggar Pasal 2 Perjanjian Asosiasi UE-Israel, yang mengikat hubungan untuk menghormati hak asasi manusia. Tinjauan UE sebelumnya telah menemukan bahwa Israel gagal memenuhi kewajiban tersebut, kata mereka, seraya menambahkan bahwa situasinya semakin memburuk sejak saat itu.

Dalam konferensi donor di Brussels, Kallas mengatakan perkiraan biaya pembangunan kembali Gaza telah meningkat menjadi 71 miliar dolar AS.

Irlandia dan Spanyol pertama kali mendorong peninjauan kembali perjanjian tersebut pada tahun 2024, tetapi upaya tersebut gagal mendapatkan cukup dukungan dari negara-negara anggota yang mendukung Israel. Inisiatif yang kemudian dipimpin oleh Belanda berhasil memicu penilaian Uni Eropa, yang menyimpulkan bahwa Israel “kemungkinan besar” telah melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Kemungkinan langkah-langkah perdagangan, termasuk menangguhkan sebagian hubungan, kemudian dibahas tetapi tidak dilaksanakan setelah Israel berjanji untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan secara signifikan ke Gaza.

Irlandia juga berupaya untuk menghidupkan kembali RUU Wilayah Pendudukan, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018, yang akan melarang perdagangan barang dan jasa dari pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Tepi Barat. Kemajuan terhenti meskipun ada dukungan bulat dari majelis rendah parlemen, Dail.

Jenazah Amir Moatasem Mahmoud Odeh (25 tahun) yang yang syahid dibunuh pemukim Israel dipeluk keluarganya di RS Rafedya di kota Nablus, Tepi Barat, 14 Maret 2026. - (EPA/ALAA BADARNEH)

SHARE    

Sementara itu, Spanyol dan Slovenia telah mengambil tindakan untuk mengekang perdagangan dengan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki menyusul protes publik yang berkelanjutan dan meningkatnya tekanan politik. Pada bulan Agustus tahun lalu, Slovenia melarang impor barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel, dan menjadi salah satu negara Eropa pertama yang mengambil langkah tersebut.

Spanyol menyusul pada akhir tahun itu dengan mengeluarkan dekrit yang melarang impor dari pemukiman ilegal Israel, dan peraturan tersebut mulai berlaku pada awal tahun 2026.

Ketiga negara tersebut secara resmi mengakui Negara Palestina pada Mei 2024, yang secara luas dipandang sebagai langkah diplomatik terkoordinasi yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap solusi dua negara.

Tangkap Netanyahu

Sementara, Perdana Menteri terpilih Hongaria Péter Magyar mengatakan pada hari Senin bahwa negaranya harus menahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika dia memasuki wilayah Hongaria saat diinginkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Sikap ini berkebalikan dengan sikap pendahulunya Viktor Orban yang merupakan sekutu kental Netanyahu.

Perdana Menteri terpilih Hongaria Péter Magyar saat berpidato di Budapest pada April 2026. - (Bernadette Szabo/Reuters)

SHARE    

“Jika suatu negara adalah anggota ICC dan orang yang diburu memasuki wilayah negara kita, dia harus ditahan… Setiap negara dan kepala pemerintahan mengetahui undang-undang ini,” katanya Magyar dilansir Politico, Selasa.

Pernyataan Magyar ini menggaris bawahi kehilangan Israel atas salah satu sekutu paling kuatnya di Uni Eropa. Hongaria sebelumnya kerap memveto upaya pengenaan sanksi terhadap Netanyahu oleh kumpulan negara-negara Eropa tersebut.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara-negara anggota ICC pada prinsipnya wajib menahan individu yang tunduk pada surat perintah tersebut. 

Hongaria sebelumnya menolak untuk menangkap pemimpin Israel tersebut ketika ia mengunjungi Budapest pada bulan April 2025, dengan sekutu setia Netanyahu, Viktor Orbán, menjabat sebagai perdana menteri. Sebelum pertemuan tersebut, Orbán mengumumkan penarikan Hongaria dari ICC, sebuah proses yang membutuhkan waktu satu tahun untuk diterapkan berdasarkan undang-undang pengadilan, dan menjamin kekebalan Netanyahu.

Israel melawan PBB - (Republika)

Namun Magyar telah mengumumkan bahwa ia akan menghentikan penarikan diri dari ICC pada tanggal 2 Juni, setahun setelah Hongaria mengajukan pemberitahuan resmi penarikan diri kepada Sekretaris Jenderal PBB. Ketika ditanya oleh wartawan apa dampaknya terhadap rencana kunjungan Netanyahu pada musim gugur ini, Magyar menegaskan posisinya.

“Saya juga telah menjelaskan hal ini kepada perdana menteri Israel … ini adalah niat kuat pemerintah Tisza untuk menghentikan hal ini dan memastikan bahwa Hongaria tetap menjadi anggota ICC.” 

Sikap terbaru Hongaria ini menambah daftar negara yang siap menangkap Netanyahu. Sebelumnya, Belgia, Belize, Bolivia, Kanada, Denmark, Finlandia, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Namibia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Swiss semuanya secara eksplisit mengatakan bahwa mereka akan menghormati surat perintah penangkapan jika Netanyahu melakukan perjalanan ke negara-negara tersebut.

Sementara beberapa negara berpendapat bahwa mereka dapat tetap menjadi anggota ICC tanpa menerapkan surat perintah tersebut. Prancis berpendapat bahwa penangkapan Netanyahu akan melanggar perjanjian lain dengan Israel.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat