JAKARTA — Pemerintah mempercepat perluasan akses pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat yang menyasar masyarakat kurang mampu. Program ini didorong menjadi instrumen utama untuk menutup kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan setiap kota dan kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat agar akses pendidikan lebih merata. Target ini sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia di tengah tantangan ketimpangan sosial.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden yang harus direalisasikan secara bertahap dengan dukungan lintas sektor. Pemerintah pusat, kata Agus, telah menyiapkan skema pembangunan berkelanjutan agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Presiden meminta setiap kota dan kabupaten minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Ini adalah perintah yang harus dilaksanakan, tinggal menyesuaikan dengan tahapan pembangunan yang berjalan,” kata Agus.

Agus menjelaskan, saat ini pembangunan Sekolah Rakyat telah memasuki tahap kedua dengan cakupan 104 titik di berbagai daerah. Sekolah-sekolah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026, menggantikan fasilitas rintisan yang telah berjalan sejak pertengahan 2025.

Selain memperluas cakupan, pemerintah juga membuka peluang bagi daerah yang belum masuk dalam tahap kedua untuk bergabung pada tahap pembangunan berikutnya. Namun, kesiapan administrasi dan legalitas lahan menjadi syarat utama agar pembangunan dapat segera direalisasikan.

“Jika suatu daerah belum masuk tahap kedua, masih ada peluang di tahap ketiga, selama persyaratan lahan sudah jelas dan siap dibangun,” kata Agus.

Agus menekankan, penyediaan lahan bersertifikat atas nama pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Tanpa kepastian status lahan, proses pembangunan berisiko tertunda dan menghambat target pemerataan pendidikan.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pemerintah menilai, akses pendidikan yang setara menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang masih terjadi di berbagai daerah.

Agus mengatakan, program ini terintegrasi dengan target nasional untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan hingga di bawah 2 persen pada 2029 melalui intervensi di sektor pendidikan dan perlindungan sosial.

“Program-program prioritas seperti Sekolah Rakyat harus dimanfaatkan secara optimal oleh daerah untuk mencapai target pengentasan kemiskinan,” kata Agus.

Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal pembiayaan, kesiapan infrastruktur, serta kualitas tenaga pendidik. Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga standar mutu pendidikan agar tetap konsisten di seluruh wilayah.

Dengan ekspansi yang terus berjalan, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen mobilitas sosial bagi kelompok rentan. Program ini diharapkan dapat memperkuat keadilan sosial sekaligus mendorong pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat