JAKARTA — Bank Pembangunan Daerah (BPD) bertekad mengambil peran lebih strategis sebagai orkestrator pertumbuhan ekonomi daerah. Perubahan ini dinilai mendesak di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Agus H Widodo mengatakan, BPD tidak cukup hanya berfungsi sebagai pengelola dana pemerintah daerah. Peran tersebut perlu ditingkatkan menjadi pengarah aliran dana yang mampu menggerakkan sektor riil dan memperkuat ekonomi lokal.

“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” kata Agus dalam seminar BPD se-Indonesia di Solo, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, posisi BPD yang dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal menjadi modal utama untuk memperluas peran tersebut. Jaringan BPD yang menjangkau hingga tingkat daerah juga dinilai memberi keunggulan dibandingkan lembaga keuangan lain dalam mengintervensi ekonomi secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” kata Agus.

Menurutnya, tekanan terhadap ruang fiskal daerah membuat pola pembiayaan konvensional tidak lagi cukup untuk menopang pembangunan. Dalam situasi ini, BPD dituntut menghadirkan inovasi pembiayaan yang tidak hanya menjaga kesinambungan belanja pemerintah, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi ekonomi daerah.

Salah satu instrumen yang didorong adalah optimalisasi pinjaman daerah dengan cakupan yang lebih luas. Skema ini tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat layanan publik, meningkatkan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” kata Agus.

Dalam kerangka itu, ASBANDA mengusulkan penyesuaian kebijakan kepada regulator agar pembiayaan sektor publik daerah dapat berjalan lebih optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Agus menegaskan, usulan tersebut bukan bentuk pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kebijakan yang lebih presisi.

“Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent,” kata Agus.

Transformasi BPD, lanjutnya, akan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah. Indikator keberhasilan tidak lagi semata kinerja keuangan, tetapi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Agus.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama lintas pemangku kepentingan. Peran BPD dinilai krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung investasi dan sektor riil.

“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ahmad Luthfi.

Ia menilai, BPD harus mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, termasuk keterbatasan fiskal dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap UMKM juga disebut menjadi kunci untuk menjaga daya tahan ekonomi lokal.

Forum Seminar Nasional BPD se-Indonesia ini menjadi momentum untuk mempercepat reposisi BPD sebagai institusi keuangan daerah yang lebih adaptif. Ke depan, BPD diharapkan berperan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat