JAKARTA — Istana Negara melakukan maraton memberikan penjelasan soal keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) beberapa hari belakangan. Salah satu yang jadi sorotan adalah soal komitmen untuk mundur dari BoP jika kepentingan Palestina maupun Indonesia terancam.

Indikasi ini ditegaskan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya selepas dua hari Istana Negara mengundang para ulama dan mantan menteri luar negeri. Ia menekankan keanggotaan RI di dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian buatan Presiden AS Donald J Trump bersifat tidak tetap. 

Dia mengungkapkan, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu dari kumpulan yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump. Terlebih, sejauh ini Indonesia belum membayar dana sebesar 1 miliar dolar AS atau berkisar Rp 16,8 Triliun yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,”kata dia seperti dilansir dari laman resmi Seskab.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina. “Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,”kata dia.

Teddy mengatakan, saat ini Indonesia resmi bergabung bersama tujuh negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan.

Presiden AS Donald Trump didampingi kepala negara lain termasuk Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Internasional Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin, 13 Oktober 2025. - ( Suzanne Plunkett/Pool Photo

SHARE    

Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah janji dalam pertemuan dengan para ulama dari ormas-ormas  Islam dan pesantren. Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan, Indonesia akan menarik diri dari Dewan Perdamaian jika bertentangan dengan prinsip Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum MUI KH Muhammad Cholil Nafis selepas pertemuan. “Kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu, maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” ujar Kiai Cholil kepada Republika usai mengikuti pertemuan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026).

Menurut Kiai Cholil, dalam pertemuan tersebut terdapat sejumlah kesepakatan prinsipil antara Kepala Negara dan para tokoh ormas Islam. “Bahwa tadi itu kita dengan Presiden sepakat, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar (1945) itu, menolak segala bentuk penjajahan,” ucapnya.

Kedua, lanjut Kiai Cholil, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen RI untuk membela kemerdekaan Palestina. Perbedaan pandangan hanya terletak pada strategi, khususnya terkait keputusan pemerintah bahwa Indonesia bergabung dalam Board of Peace.

Sedangkan mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal selepas bertemu Prabowo menganggap Indonesia memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam BoP. "Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain," ujar Dino kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam WIB.

Dino menjelaskan, BoP bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, sambung dia, Prabowo memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

Tokoh Islam yang juga pimpinan Ponpes Cendekia Amanah Depok KH. Choill Nafis bersiap untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

"Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini," ucap mantan dubes RI untuk AS tersebut.

Dino juga menyoroti penekanan Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Dia mengapresiasi sikap kehati-hatian Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

"Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita," jelas Dino.

Sementara mantan menteri luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam BoP. Dia menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

"Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam," ujar Hassan.

Dia menerangkan, delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam BoP. Hal itu sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.

Mantan Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia (HAM) di PBB Marzuki Darusman yang juga diundang ke Istana berharap, polemik di masyarakat mampu mendorong Indonesia menjadi anggota paling kritis di dalam BoP. Karena sudah telanjur bergabung, Indonesia harus menyiapkan upaya bernegosiasi, dan berdiplomasi sekuat mungkin dari dalam. 

"Indonesia bisa mengatakan kepada Trump, ‘Kalau ini tidak sesuai dengan pandangan dan aspirasi masyarakat saya di Indonesia, dan tidak sesuai juga seperti yang diharapkan oleh rakyat Palestina, kami (Indonesia) terpaksa mundur’,” ujar Marzuki saat dihubungi Republika dari Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Marzuki meyakini, jika nantinya Indonesia balik kanan dari BoP, keputusan tersebut tetap memberikan penghormatan yang tinggi terhadap Indonesia dalam komitmennya untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

Sejauh ini, keberadaan Dewan Perdamaian alias Board of Peace memang belum sepenuhnya membawa perdamaian di Gaza. Pada Kamis, seorang pria Palestina dibunuh oleh pasukan Israel di kota Bani Suheila, sebelah timur Khan Younis, di Jalur Gaza selatan.

Ayah dari dua gadis yang syahid dibunuh Israel di Khan Younis berduka di samping jenazah mereka di Rumah Sakit Nasser, Gaza, 4 Februari 2026. - (EPA/HAITHAM IMAD)

SHARE    

Menurut kantor berita WAFA, 24 warga Palestina dibunuh Israel sejak Rabu dini hari. Rinciannya, tujuh di Jalur Gaza selatan, dua di Jalur Gaza tengah, dan 15 di Jalur Gaza utara.

Jumlah total warga Palestina yang syahid sejak gencatan senjata pada 11 Oktober meningkat menjadi 553 orang, dengan 1.462 orang terluka dan 717 jenazah ditemukan. Jumlah total warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 71.803 orang, dengan 171.570 orang terluka, sejak dimulainya serangan pada 7 Oktober 2023.

Israel telah melanggar perjanjian “gencatan senjata” sebanyak 1.520 kali sejak perjanjian itu berlaku pada 10 Oktober tahun lalu, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza. 

Israel terus “melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap perjanjian [gencatan senjata]”, yang “merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum kemanusiaan internasional”, kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan. Di antara korban, 288 diantaranya adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua, tambahnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat