TANGSEL -- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mendukung dengan rencana penghentian operasional KRL Commuter Line selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan, kebijakan itu sebagai upaya memutus penyebaran wabah korona di wilayahnya.

Hanya saja, kata dia, Pemkot Tangsel masih terus membahas aturan sebagai payung hukum agar KRL tidak lagi beroperasi di Kota Tangsel. "Untuk seperti apa, nanti diatur dalam peraturan wali kota kita nantinya, tapi arahnya adalah dengan kewenangan pada manajemen. Kita harapkan bisa menyesuaikan,” kata Benyamin saat dihubungi, Rabu (15/4).

Benyamin menyatakan, dengan penghentian sementara perjalanan KRL, otomatis mengurangi kerumuman orang. Pasalnya, ribuan warga Tangsel setiap harinya naik KRL untuk bekerja di Jakarta. Sebagai solusinya, dia menambahkan, perusahaan bisa mengubah kebijakan bagi pegawainya untuk menjalani bekerja dari rumah. Benyamin pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Tangsel agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama pemberlakuan PSBB mulai Sabtu (18/4) hingga dua pekan berikutnya. “Masyarakat juga kita minta stay at home, work from home kalau yang bekerja," ucapnya.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengeklaim, lima kepala daerah dari Jawa Barat, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) sepakat mengusulkan untuk menghentikan operasional KRL sementara waktu selama PSSB berlangsung. Bahkan, kata dia, usulan lima kepala daerah itu juga langsung disampaikan kepada Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Wiwik Widayanti dan Kepala PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop I Dadan Rusdiansyah.

Meski begitu, menurut Dedie, usulan penghentian operasional KRL bukan opsi satu-satunya untuk mencegah kerumuman ribuan orang. "Tapi, ada opsi lain, misalnya, kereta tetap operasional, tetapi tidak di jam sibuk," ujarnya.

Artinya, kata Dedie, PT KAI maupun PT KCI hanya menggugurkan kewajiban untuk menegakkan aturan PSBB yang melarang orang berkerumun lebih dari lima orang. Kalau usulan itu terlaksana, kereta masih bisa beroperasi di luar jam keberangkatan dan pulang kerja demi menghindari penumpukan penumpang. "Kemudian, yang ketiga, ada opsi penambahan trip. Tapi, justru berbanding terbalik atau bertentangan dengan prinsip penerapan PSBB," ujarnya.

Dedie menjelaskan, pada dasarnya setiap kepala daerah khawatir jika Jakarta tak menegakkan aturan mengurangi kerumuman orang, penyebaran virus korona sulit dihentikan. Salah satu pemicunya, yaitu penumpukan penumpang KRL pada pagi dan sore hari.

 

Potensi pergerakan mobiltas Kabupaten Bogor, Kota Bogor ke Jakarta itu jumlahnya cukup besar dan ini mengancam capaian hasil PSBB.

 

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim

 

SHARE    

Dia menuturkan, pemberlakuan PSBB pasti sia-sia jika tidak ada penurunan jumlah penyeberan korona di Kota Bogor. Pasalnya, PSBB hanya berlangsung selama 14 hari. Di sisi lain, jaring pengaman sosial untuk PSBB dan penanganan korona tak cukup kalau terus-menerus ditanggung pemerintah daerah (pemda). "Pak gubernur sudah menggelontorkan uang ratusan miliar," ucap Dedie.

Manager External Relations PT KCI Adli Hakim mengatakan, perusahaan selaku operator KRL belum dapat memutuskan terkait usulan pemda di Jabodetabek yang meminta pergerakan kereta dihentikan. Menurut dia, keputusan penghentian KRL mengangkut penumpang berada di tangan pemerintah pusat. "Nanti kami update lagi," kata Adli.

Masih ramai

Penumpang KRL dari arah Bogor ataupun Bekasi masih terpantau ramai ketika diamati dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, pada Rabu saat jam pulang kerja. Mayoritas para penumpang adalah pekerja di Jakarta, yang tinggal di Bekasi, Bogor, dan Depok. Iyet (50), misalnya, warga Bekasi yang menaiki kereta tujuan Bogor dari arah Tanah Abang, mengatakan, ada urusan keluarga hingga mengharuskannya keluar rumah. "Iya, keretanya agak ramai sih, tapi tadi saya masih bisa dapat duduk selama di perjalanan," ujar Iyet di Stasiun Manggarai.

Iin, warga Kota Bogor, mengaku, ada urusan pekerjaan sehingga harus tetap memakai KRL. Iin menerangkan, sebagai pegawai bank, ia harus masuk kantor dengan sistem dua hari libur, dua hari masuk. "Kan perbankan sektor yang dibolehkan tetap melayani, jadi tetap masuk kerja, cuma digilir," katanya.

Pengguna kereta lainnya, Akbar, warga Cilebut, juga mengatakan, hadirnya transportasi publik sangat bisa diandalkan untuk berangkat kerja di kantornya yang berlokasi di Jatinegara. Menurut Akbar, adanya pembatasan perjalanan KRL Jabodetabek juga memengaruhi waktu kerja. Namun, untungnya perusahaannya menyesuaikan waktu kerja dengan jadwal keberangkatan kereta. "Jadwal masuk dan pulang disesuaikan dengan jam kereta, jadi masih bisa kekejarlah jadwalnya," kata Akbar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat