JAKARTA – Detail pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza mulai terkuak. TNI AL memperkirakan akan mengerahkan 5.000 personel untuk bergabung dalam pasukan pemelihara perdamaian di Gaza, Palestina

Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul, jumlah tersebut merupakan 25 persen dari jumlah total pasukan TNI yang akan dikirim ke Gaza yakni 20.000.

"TNI AL sendiri mengerahkan personel kurang lebih 25 persen dari 20.000, pasukan yang disiapkan," kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Tunggul mengatakan, personel yang disiapkan TNI AL harus memiliki kemampuan khusus di bidang kesehatan dan pembangunan konstruksi. Kemampuan itu nantinya akan dipakai untuk merawat warga sipil korban perang serta membangun fasilitas maupun infrastruktur sementara di Gaza.

Hingga saat ini, Tunggul memastikan proses seleksi personel di internal TNI AL masih berlangsung. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan 20.000 personel TNI yang dikirim ke Gaza, Palestina tergabung dalam tiga brigade komposit.

Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan. "Ada lagi Bantuan Mekanis," kata Agus saat ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Kondisi pasukan TNI yang bertugas sebagai UNIFIL kala diserang militer Zionis Israel (IDF) di Naquora, Lebanon Selatan, Kamis (10/10/2024) pagi waktu setempat. - (Dok Republika)

SHARE    

Agus melanjutkan, seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga. "Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga," kata Agus.

Agus melanjutkan, seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, tugas utama komandan yang akan dijabat perwira tinggi bintang tiga ini yakni mengendalikan seluruh jalannya operasi dari mulai pergerakan personel, logistik hingga diplomasi internasional.

Prajurit dari Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-F Multi Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central Afrika Republic (Minusca CAR) melakukan yel yel saat tiba di Markas Kodam Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Jumat (16/10/2020). - (ANTARA FOTO/Ampelsa)

SHARE    

Freddy menjabarkan beberapa tugas yang harus dijalankan komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza. Diantaranya mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga brigade komposit, mengatur koordinasi dengan PBB, negara-negara kontributor pasukan, serta otoritas setempat, memastikan keselamatan personel dan efektivitas misi kemanusiaan dan menjaga netralitas dan mematuhi mandat PBB.

Freddy menambahkan, nantinya komandan pasukan akan bertugas di wilayah Gaza bersama dengan personel. "Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB," jelas Freddy

Hingga saat ini, Mabes TNI telah mengantongi beberapa nama perwira tinggi bintang tiga yang menjadi kandidat Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza. Namun demikian, Freddy enggan merinci siapa saja nama calon komandan dan dari mana asal matra ataupun kesatuannya.

"TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB," jelas Freddy.

Sementara, Azerbaijan dilaporkan menolak keterlibatan militer mereka di Gaza berdasarkan kerangka kerja ISF hasil resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. Seperti dilaporkan koran Israel Hayom, pada Ahad (23/11/2025), hingga kini belum ada negara yang menyatakan siap untuk mengirim pasukan ke Gaza pascapengesahan resolusi DK PBB pada 17 November 2025.

Azerbaijan beberapa pekan lalu secara terbuka telah mendeklarasikan bahwa keterlibatan Baku di Gaza tidak bisa dengan cara mempertaruhkan nyawa prajurit mereka. Berdasarkan konsultasi yang digelar di Israel, diketahu Hamas tidak akan menyerahkan senjata mereka, bahkan mereka diduga sedang mempersenjatai ulang pasukan dengan memanfaatkan masa gencatan senjata.

Menurut laporan Israel Hayom, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu menyampaikan tuntutan kepada Amerika Serikat bahwa pekerjaan rekonstruksi di Gaza seharusnya tidak dimulai sebelum demiliterisasi penuh tercapai. Kondisi inilah yang membuat Azerbaijan ragu untuk mengirimkan pasukannya ke Gaza.

Seperti dilaporkan Reuters pada Jumat (7/11/2025), seorang sumber di pemerintahan Azerbaijan menegaskan bahwa mereka tidak berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza kecuali terjadi penghentian total pertempuran antara Israel dan Hamas. Diketahui terkait pasukan ISF, Washington telah berbicara dengan Azerbaijan, Indonesia, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Qatar, dan Turki soal kemungkinan kontribusi negara-negara ini untuk ISF.

Persiapan Israel

Sementara, Israel dilaporkan berupaya membentuk kondisi baru di Gaza sebelum pasukan stabilisasi internasional ditempatkan karena kemungkinan Tel Aviv tidak lagi dapat melakukan serangan harian seperti yang terjadi di Lebanon, sebut laporan harian Yedioth Ahronoth, Ahad.

Laporan Yedioth Ahronoth itu menyebut Israel “berlomba menciptakan kondisi di lapangan sebelum pasukan asing tiba karena respons terhadap pelanggaran akan lebih sensitif setelah pasukan internasional hadir.”

Surat kabar itu menambahkan bahwa Israel “lebih memilih menerapkan model Lebanon di Gaza, tetapi situasinya jauh lebih kompleks.” Sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober, militer Israel telah menewaskan sedikitnya 342 warga Palestina dan melukai 875 lainnya di Gaza.

Yedioth Ahronoth lebih lanjut menyebut tekanan Washington sebagai tantangan lain, yang “ingin bergerak ke fase kedua dari kerangka gencatan senjata.” “Israel menolak karena Hamas gagal mengembalikan jenazah tiga sandera yang tewas,” tulis laporan itu.

Tentara Israel berjalan di dekat perbatasan Israel-Gaza, terlihat dari Israel selatan, Jumat, 10 Oktober 2025, setelah Israel dan Hamas sepakat untuk menghentikan perang. - (AP Photo/Emilio Morenatti)

SHARE    

Sejak gencatan senjata berlaku, Hamas telah membebaskan 20 sandera Israel dalam kondisi hidup dan menyerahkan 27 dari 28 jenazah, sebagian besar warga Israel. Namun, Israel mengklaim satu jenazah yang diterima tidak sesuai dengan daftar sandera mereka.

Harian itu juga menyebut Israel “menerapkan kebijakan merespons tegas setiap pelanggaran di Gaza untuk menunjukkan bahwa Hamas tidak akan dibiarkan memulihkan kekuatannya.”

Fase kedua gencatan senjata mencakup langkah pelonggaran kondisi di Gaza, termasuk pembukaan kembali Perlintasan Rafah, penambahan bantuan kemanusiaan, mobilitas warga, serta penarikan pasukan Israel ke garis baru setelah terbentuk otoritas pengelola wilayah.

“Setelah pasukan stabilisasi internasional terbentuk—yang telah disetujui Dewan Keamanan PBB—tekanan untuk melaksanakan fase berikutnya diperkirakan meningkat. Pasukan asing, kemungkinan dari negara-negara Arab dan Muslim, diperkirakan tiba dalam beberapa pekan untuk pelatihan,” tulis harian itu.

Sejak Oktober 2023, perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza telah menewaskan hampir 70.000 orang. Sebagian besar korban tewas itu adalah perempuan dan anak-anak.

Perang genosida penjajah rakyat Palestina itu juga melukai lebih dari 170.000 lainnya dalam penyerbuan yang menghancurkan sebagian besar Gaza.

Fase pertama gencatan senjata mencakup pembebasan sandera Israel sebagai imbalan bagi tahanan Palestina, serta rencana pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa keterlibatan Hamas.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat