Internasional
Solusi Kemerdekaan Palestina Dikesampingkan di Mesir
Trump enggan menimbang solusi satu negara maupun dua negara.
KAIRO – Konferensi tingkat tinggi (KTT) Perdamaian di Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, belum menghasilkan solusi apapun yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina. Presiden AS Donald Trump menyatakan salah satu sasarannya justru agar Gaza tak lagi membahayakan Israel.
Presiden AS Donald Trump mengatakan saat ini dirinya fokus membangun kembali Jalur Gaza setelah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang meluluhlantahkan wilayah tersebut selama lebih dari dua tahun. Trump tidak menyebutkan solusi dua negara dalam pidato resminya saat berkunjung ke Israel dan Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Senin.
Dia membatasi dirinya untuk mengadvokasi rencananya, yang didukung oleh Hamas dan Israel dan mendapat dukungan luas internasional. Dalam perjalanan kembali dari Sharm el-Sheikh ke Washington, Trump menghindari pertanyaan tentang solusi dua negara saat berbincang dengan wartawan di pesawat Air Force One.
“Banyak orang menginginkan solusi satu negara, dan yang lain menginginkan solusi dua negara. Kita sedang membicarakan pembangunan kembali Gaza, bukan solusi satu negara atau dua negara,” katanya.
Dalam pidatonya di Sharm el-Sheikh, Presiden AS menyerukan era baru harmoni di Timur Tengah. Ia mengatakan kepada sekelompok pemimpin dunia, "Kita mempunyai kesempatan sekali seumur hidup untuk mengesampingkan perseteruan lama dan kebencian yang pahit." Ia mendesak mereka yang hadir untuk menyatakan bahwa “masa depan kita tidak akan ditentukan oleh pertempuran generasi masa lalu.”
Sebelumnya, Trump berbicara di hadapan Knesset Israel dan mengatakan, "Sudah waktunya untuk menerjemahkan kemenangan melawan teroris di medan perang menjadi hadiah utama berupa perdamaian dan kemakmuran di seluruh Timur Tengah." Trump berjanji membantu membangun kembali Gaza dan mendesak warga Palestina untuk “mundur selamanya dari jalur teror dan kekerasan.”
Selama Majelis Umum PBB bulan lalu, Trump mengkritik meningkatnya dukungan internasional terhadap pembentukan negara Palestina, terutama dari sekutunya. Trump mengatakan hal ini sama saja dengan memberikan imbalan kepada Hamas atau menyerah kepada Hamas. "Ada pihak-pihak yang berusaha mengakui negara Palestina secara sepihak, seolah-olah mereka mendorong berlanjutnya konflik. Imbalannya akan sangat besar bagi teroris Hamas atas tindakan brutal mereka," ujarnya kala itu.
Para pemimpin politik dari seluruh dunia telah berkumpul di Mesir untuk menghadiri upacara penandatanganan perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mitra mediasi seperti Mesir, Qatar, dan Turki.
Berbicara di resor tepi laut Sharm el-Sheikh di Mesir pada Senin, Trump membayangkan masa depan yang cerah bagi Gaza sebagai pusat pembangunan dan investasi, bahkan ketika Jalur Gaza berada dalam reruntuhan setelah serangan Israel yang menghancurkan selama dua tahun.
“Hari yang baru dan indah telah tiba dan kini pembangunan kembali dimulai,” kata presiden AS, yang memuji para pemimpin regional yang membantu menengahi kesepakatan antara Israel dan kelompok Palestina Hamas.
“Membangun kembali mungkin akan menjadi bagian yang paling mudah,” tambahnya, seraya menyatakan bahwa “kami tahu cara membangun lebih baik dari siapapun di dunia.”
Kesepakatan gencatan senjata disambut dengan rasa lega dan cemas mengenai masa depan Gaza, di mana serangan Israel menewaskan sedikitnya 67.869 orang, dan ribuan lainnya mungkin terkubur di bawah reruntuhan.
Terlepas dari banyaknya korban akibat kampanye militer Israel, yang menyebabkan sebagian besar wilayah Jalur Gaza tidak dapat ditinggali dan digambarkan sebagai genosida oleh semakin banyak pakar dan kelompok hak asasi manusia, Presiden AS telah menyusun diskusi tentang masa depan Gaza berdasarkan tuntutan keamanan Israel.
“Rekonstruksi Gaza juga memerlukan demiliterisasi,” kata Trump dalam sambutannya.
Namun pada hari Senin, Trump dan para pemimpin Qatar, Mesir, dan Turki mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan kesetaraan antara Israel dan Palestina.
“Kami mengupayakan toleransi, martabat, dan kesempatan yang sama bagi setiap orang, memastikan wilayah ini menjadi tempat di mana semua orang dapat mewujudkan aspirasi mereka dalam perdamaian, keamanan, dan kemakmuran ekonomi, tanpa memandang ras, agama, atau etnis,” kata pernyataan itu.
Secara terpisah, para pemimpin di kawasan seperti Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memuji Trump pada pertemuan puncak tersebut, namun memperingatkan bahwa hanya pembentukan negara Palestina yang dapat mengakhiri konflik secara permanen.
“Mesir menegaskan kembali bersama negara-negara Arab dan Muslim bahwa perdamaian tetap menjadi pilihan strategis kami, dan bahwa pengalaman telah menunjukkan selama beberapa dekade terakhir bahwa pilihan ini hanya dapat dicapai berdasarkan keadilan dan kesetaraan hak,” katanya.
Namun kemajuan menuju tujuan tersebut masih jauh panggang dari api.
Israel bersikeras bahwa mereka tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina, dan AS, yang terus membantu Israel dengan transfer senjata besar-besaran dan dukungan diplomatik selama konflik meskipun ada kemarahan yang meningkat atas kehancuran Gaza, hanya memberikan komentar samar tentang visi Israel mengenai masa depan Jalur Gaza.
Kemungkinan keterlibatan tokoh-tokoh yang sangat pro-Israel, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan menantu Trump Jared Kushner, dalam pemerintahan Gaza pascaperang juga telah menimbulkan kekhawatiran.
“Kami melihat para pemimpin global berkumpul bersama, memastikan bahwa mereka semua selaras, bahwa mereka ingin mengakhiri konflik ini,” Zeidon Alkinani, dosen di Universitas Georgetown di Qatar, mengatakan kepada Aljazirah.
"Tetapi seberapa berkelanjutankah masa depan jangka panjang setelah perjanjian damai ini? Apakah kita mengakhiri semua masalah yang akhirnya terakumulasi hingga mengarah pada peristiwa 7 Oktober dan segala sesuatu yang terjadi setelahnya? Saya pikir itulah pertanyaan yang perlu kita perhatikan."
Rencana Trump di Gaza menyerukan sekelompok ahli kebijakan Palestina untuk memerintah Gaza, namun otoritas lokal akan diawasi oleh apa yang disebut “Dewan Perdamaian” yang dipimpin oleh Trump dan Blair.
“Kita perlu melihat legitimasi komite politik yang akan mengatur masa depan Gaza,” kata Alkinani. "Siapa yang akan mengambil keputusan? Siapa yang akan mencalonkan orang-orang ini?"
Sementara, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian di Palestina pascakesepakatan gencatan senjata yang dicapai dalam pertemuan di Sharm el-Sheikh, Mesir. Dia pun bakal mengirimkan TNI sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB.
Menurut dia, sejumlah negara mediator kunci, seperti Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir menanyakan kesiapan Indonesia dalam mendukung proses perdamaian tersebut. "Kami katakan kami siap, kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap," kata Prabowo sesaat setelah mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.
Menurut Prabowo, rencana pengiriman pasukan perdamaian itu akan dibahas lebih lanjut secara teknis dengan berbagai pihak terkait. Dia menekankan, proses itu tidak mudah dan memerlukan pembahasan mendalam antara negara-negara yang terlibat.
"Itu sudah saya tegaskan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah, ini masih rumit, tidak gampang. Tapi ya kita mulai kerja," ujar Prabowo.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Harap-Harap Cemas Kesepakatan Senjata di Gaza
Hamas-Israel menyepakati tahap pertama gencatan senjata Gaza.
SELENGKAPNYA
Kemarahan Dunia Warnai Dua Tahun Genosida Israel di Gaza
Data kehancuran di Gaza dilansir.
SELENGKAPNYATERBARU
Opini | Berlangganan
Keadilan Multispesies dalam Pemikiran Said Nursi
Dunia Islam | Berlangganan
Ikuti Contoh Nabi, Naik Haji Cukup Sekali
Login Gmail
Login Facebook