JAKARTA — Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat Berasrama akan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan penuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Roni Parasian, keberlanjutan program ini dijaga melalui optimalisasi anggaran lintas kementerian agar efisien dan tidak membebani APBN.

“Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujarnya dalam diskusi publik ‘APBN 2026: Membangun Generasi Unggul’, berdasarkan siaran pers, Rabu (8/10/2025).

Tahap awal program, yakni Sekolah Rakyat Rintisan, telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung baru pada 2026 serta memperluas jangkauan hingga 2029. Saat ini, terdapat 165 sekolah rintisan yang sudah beroperasi di berbagai daerah.

Dari sisi sosial, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menjelaskan bahwa gagasan Sekolah Rakyat lahir dari kebutuhan mendesak mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mengatasi tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Sebagian besar anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif,” jelasnya. Ia mencontohkan, di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400 ribu anak usia SMA yang tidak bersekolah.

Konsep pendidikan berasrama mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Pengamat pendidikan Ina Liem menilai pendekatan tersebut mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak dari lingkungan rentan.

“Sekolah reguler tidak cukup. Anak-anak ini perlu lingkungan aman dan terproteksi 24 jam agar bisa fokus belajar,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta, Ratu Mulyanengsih, menuturkan sekolah rakyat hadir sebagai ruang aman bagi remaja korban kekerasan atau dari keluarga miskin.

“Banyak siswa kami korban kekerasan dan berasal dari lingkungan keras. Sekolah ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan kekerasan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat Berasrama menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dengan dukungan lintas lembaga, program ini diharapkan menjadi model baru pendidikan sosial yang menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural di Indonesia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat