Dampak Covid-19 terhadap penghidupan warga kian nampak. Pada Senin (13/4), Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur tampak diserbu masyarakat yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti program Kartu Prakerja  yang dicanangkan pemerintah. 

Berbondong-bondongnya pendaftar, setelah Pemprov Jatim membuka posko layanan pendampingan untuk pendaftar program Kartu Prakerja. Sebagian dari pendaftar mengaku mendatangi posko tersebut lantaran kesulitan mengakses laman prakerja.go.id, tempat mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja. 

"Kemarin udah coba daftar sendiri muter-muter tapi nggak bisa. Makanya datang ke sini (Kantor Disnakertrans Jatim). Tadi bisa, udah tes juga, tinggal nunggu hasilnya," ujar Abraham di Kantor Disnakertrans Jatim, Surabaya, Senin (13/4).

Warga Kalibokor Kencana, Surabaya itu mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja setelah dalam dua bulan terakhir kesulitan bekerja. Abraham yang bekerja serabutan sebagai sopir pariwisata, kesulitan mendapatkan order, setelah mewabahnya virus korona atau Covid-19.

Perjalanan wisata ke kawasan Gunung Bromo, Yogyakarta, Banyuwangi, hingga Bali yang biasa dilayaninya, saat ini benar-benar tidak diminati. "Sudah dua bulan ini nganggur. Saya kan freelance. Tidak ikut perusahaan, tapi kalau ada panggilan yang membutuhkan sopir untuk pariwisata, biasanya saya terima," kata Abraham.

Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Abraham berharap dengan mengikuti program Kartu Prakerja, ia bisa mendapatkan pelatihan dan bantuan tunai. Apalagi, saat ini dia tidak punya penghasilan sama sekali. 

Menurut Abraham, seharusnya seleksi program Kartu Prakerja bisa dikoordinir di tingkat RT atau RW, sehingga bisa lebih tepat sasaran. "Kalau harus ke Disnakertrans seperti ini kan ribet juga bolak-balik. Karena kalau daftar sendiri kami kesulitan juga. Kalau di tingkat RW kan bisa lebih tepat," ujar Abraham.

Mendampingi Abraham, sang istri, Almaul Qauniah juga mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri mengikuti program Kartu Prakerja. Qauniah yang sebelumnya bekerja di rumah makan di salah satu pusat perbelanjaan Surabaya, juga menjadi korban PHK setelah mewabahnya virus korona. 

Alhasil, dalam sebulan terakhir, Qauniah menganggur. "Padahal kami punya dua anak yang harus dibiayai. Satu kelas 4 SD, yang satu masih dua tahun. Tapi sekarang kami tidak bisa kerja dan tidak punya penghasilan," kata Qauniah.

Qauniah juga memiliki harapan besar bisa lolos menjadi peserta program Kartu Prakerja. Dengan begitu, ia bisa mendapat pelatihan sekaligus sertifikat keahlian, serta bantuan tunai dari pemerintah. Baginya,  menjadi peserta program Kartu Prakerja begitu penting, demi kelanjutan hidup keluarganya.

Pemprov Jatim membuka posko layanan pendampingan program Kartu Prakerja untuk memudahkan masyarakat mendaftar. Gubermur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, para pekerja yang dirumahkan, terkena PHK, serta para pencari kerja, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi posko yang disiapkan di 56 titik layanan. 

“Mulai hari ini kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja, petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” kata Khofifah.

Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Hingga 11 April 2020, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim mencatatkan, jumlah pegawai di Jawa Timur yang dirumahkan ada sebanyak 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK ada sebanyak 3.315 orang. Selain itu, ada sebanyak 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang juga terdampak Covid-19, baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat.

Menurut Khofifah, mereka inilah yang coba diusulkan Pemprov Jatim ke Kemenaker untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Selain itu juga ada sebanyak 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah Covid-19, yang juga diusulkan.

Pemerintah pusat sementara ini mendata ada sekitar 1,6 juta pekerja Indonesia yang telah di-PHK dan dirumahkan. Perusahaan terpaksa melakukan PHK dan merumahkan karyawan lantaran ekonomi nasional terpukul pandemi Covid-19. 

"Presiden telah perintahkan untuk segera diberikan kartu prakerja dan segara disalurkan bansos. Sehingga masyarakat terutama di Jabodetabek mendapat dukungan," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (13/4).

Penyaluran jaring pengaman sosial juga akan menyasar tenaga kerja migran Indonesia yang berada di Malaysia dan memilih untuk tidak pulang ke Tanah Air. Penyaluran bantuan sosial ini akan melibatkan Tentara Diraja Malaysia agar bantuan bisa sampai ke tangan pekerja migran di Negeri Jiran.

Pemerintah, ujar Doni, mulai menyusun program-program padat karya dan stimulus ekonomi agar lapangan pekerjaan kembali terbuka. Namun prioritas saat ini adalah penanganan Covid-19 terlebih dulu. Doni meminta masyarakat untuk sementara waktu menahan diri dan menuruti imbauan pemerintah agar tinggal di rumah dan menunda perjalanan.

"Ada beberapa peluang untuk menciptakan lapangan kerja mudah-mudahan ini solusi setelah covid-19 berakhir. Saat ini kita sabar, kita sadar untuk menahan diri untuk mengikuti anjuran yang diberikan pemerintah pusat dan daerah," jelasnya.

Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi meminta Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segara merealisasikan pencairan bantuan sosial berupa paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT), paling lambat pekan ini. Selain dua bantuan tersebut, insentif lain seperti program keluarga sejahtera (PKH) dan  kartu prakerja juga diminta untuk dikebut pelaksanaannya.

"Ini sudah sangat-sangat mendesak. Semuanya harus jalan minggu ini. Saya turun ke bawah kemarin saya lihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja, tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," ujar Presiden Jokowi. n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat