Oleh BAMBANG NOROYONO, FITRIYAN ZAMZAMI

JAKARTA — Isu normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel kembali mengemuka. Media-media di Israel memberitakan tentang perundingan rahasia untuk normalisasi itu menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Indonesia hingga saat ini memang tak pernah punya hubungan diplomatik dengan pemerintahan Zionis di Tel Aviv. “Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal,” kata Yusril dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (29/5/2025). 

Pernyataan Yusril tersebut menanggapi pemberitaan media di Israel Ynet yang menyatakan adanya kontak diplomatik rahasia antara Indonesia dengan Zionis untuk menormalisasi hubungan. Dalam pemberitaan tersebut dikatakan, Indonesia dan Israel menjalin perundingan rahasia pada 2024 untuk menormalisasi hubungan diplomatik sebagai imbal balik keanggotaan pada Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dalam pemberitaan Ynet tersebut, dikatakan Israel mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD. Dengan jasa imbal balik, Indonesia bersedia menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kata Yusril, pemberitaan tersebut tak betul. Pun tegas dia, tak pernah ada pertemuan, ataupun perundingan rahasia antara Indonesia dengan Israel terkait dengan keanggotaan di OECD. “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” tegas Yusril.

Yusril menceritakan, dalam forum OECD tahun lalu, Israel memang pernah menyampaikan wacana dalam mendukung Indonesia sebagai anggota. Dan Israel menyampaikan terbuka dukungan tersebut dengan syarat Indonesia membuka hubungan diplomatik Jakarta-Tel Aviv. Akan tetapi, kata Yusril menegaskan, Indonesia menolak dukungan Israel tersebut. Pun syarat dari Zionis tersebut. “Permintaan Israel tersebut kami tolak,” kata Yusril. Karena kata Yusril dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk OECD tak ada klausul ketentuan negara-negara anggota harus saling memiliki hubungan diplomatik.

Lini Masa Indonesia dan Israel - (Repubika)

“Bahwa dalam keanggotaan organisasi tersebut, termasuk PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya,” kata Yusril. Kata Yusril, dirinya sendiri yang turut serta mewakili Indonesia dalam forum sidang OECD di Paris, Prancis pada Maret 2025. Dan dalam forum tersebut, Yusril mengatakan dirinya menyampaikan pidato mewakili pemerintah Indonesia. “Saya sendiri hadir dalam sidang OECD, dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala, dan tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut,” kata Yusril.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan siap mengakui Israel sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Syaratnya, Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina terlebih dahulu. Sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan syarat untuk mengakui Israel itu merupakan bagian dari solusi dua negara (two state solution) yang didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

"Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar," kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

"Tetapi, di samping itu, saya tegaskan bahwa kita juga harus menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara berdaulat, dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel," sambung Presiden Prabowo.

Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto usai konferensi persdi Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia, Rabu, 28 Mei 2025. - ( AP Photo/Achmad Ibrahim)

SHARE    

Presiden Prabowo melanjutkan Indonesia juga siap menambah jumlah pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirimkan pasukannya untuk berjaga di kawasan perbatasan Lebanon-Israel bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Isu Palestina merupakan salah satu topik pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron di Istana Merdeka kemarin. Dalam pembahasan itu, Prabowo mengatakan Indonesia dan Prancis punya sikap yang sama, yaitu mendukung Palestina merdeka dan mendesak militer Israel menghentikan operasinya di Gaza.

Indonesia dan Prancis, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, juga mendesak Israel membuka seluas-luasnya akses masuk Gaza sehingga bantuan kemanusiaan yang saat ini mengantre dan menumpuk di perbatasan dapat masuk wilayah Gaza.

"Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron, apa yang disampaikan Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka," kata Presiden Prabowo.

Pada kesempatan sama, Presiden Prabowo juga menyebutkan rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menggelar konferensi tingkat tinggi mengenai Palestina dan solusi dua negara sebagai cara menuju perdamaian.

"Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, pada bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution (solusi dua negara) dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah," ujar Presiden Prabowo.

Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menyatakan bahwa syarat yang disampaikan Prabowo sesuai dengan semangat awal Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel dalam jangka panjang. “Nafasnya adalah two state solution (solusi dua negara/SDN). Artinya, kehendak bahwa Israel dan Palestina hidup secara berdampingan. Hal ini sebenarnya sejalan juga dengan perguliran ide SDN sejak Resolusi PBB Nomor 181 tahun 1947 terkait partisi Arab Palestina-Israel kemudian berlanjut dengan ragam resolusi dan termasuk Oslo Accord,” tulisnya kepada Republika.

Agung menekankan, “syarat mutlak” kemerdekaan Palestina untuk normalisasi hubungan dengan Israel adalah nilai moral yang harus dijaga. “Artinya, tidak ada tiket yang gratis! Dalam upaya menciptakan perdamaian jangka Panjang, mencapai kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah prioritas bagi Indonesia. Karena syarat tersebut juga satu tarikan nafas dengan konstitusi Indonesia terkait menolak penjajahan.”

Ia menyatakan bahwa solusi dua negara saat ini dianggap sebagai jalan diplomatik yang dianggap lebih feasible dibanding solusi lainnya. “Meskipun demikian, jalannya ide ini jika terimplementasi tetap memiliki tantangan dalam penerapan formasinya seperti dalam isu wilayah dan demografis.”

Agung Nurwijoyo menegaskan, prioritas kemerdekaan Palestina tetap perlu menjadi kesadaran dan usaha bersama berbagai komunitas internasional. Usaha ini untuk menempatkan baik Israel maupun Palestina dalam ruang yang setara sebagai negara berdaulat.  “Artinya, upaya mengkonversi pengakuan tersebut dalam power yang lebih konkret harus diwujudkan khususnya dalam upaya menghentikan kolonialisme dan genosida Israel atas Palestina,” kata dia.

Ia juga memertanyakan penempatan waktu Prabowo melemparkan isu hubungan diplomatik dengan Israel. “Soalnya, kalau dikembalikan ke konsep-konsep dasar perdamaian khususnya negative dan positive peace maka kalau mau positive peace (hidup harmoni) tercapai maka penyelesaian/penghentian genosidanya (negative peace) harus prioritas.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat