PARIS – Gerakan politik Presiden Prancis Emmanuel Macron, Renaissance, telah mengusulkan langkah baru yang kontroversial. Mereka akan melarang anak perempuan di bawah 15 tahun mengenakan jilbab di ruang publik.

Saran tersebut bertepatan dengan tanggapan pemerintah tingkat tinggi terhadap laporan baru mengenai pengaruh Islam politik di Perancis.

Usulan tersebut, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri dan ketua partai Renaisans Gabriel Attal, diposisikan sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan dari ideologi Islam – khususnya Ikhwanul Muslimin – yang menurut pemerintah Prancis merusak nilai-nilai republik dan kohesi sosial.

Attal juga menyerukan pemberlakuan tindak pidana baru untuk menghukum orang tua yang memaksa anak perempuan mereka di bawah usia 18 tahun untuk mengenakan jilbab, lapor harian Prancis Le Parisien.

Dalam pandangannya, “penutup kepala yang dikenakan oleh gadis-gadis muda sangat meremehkan kesetaraan gender dan perlindungan anak-anak.”

Peraih medali emas maraton putri Sifan Hassan, dari Belanda, naik podium saat upacara penutupan Olimpiade Musim Panas 2024 di Stade de France, Ahad, 11 Agustus 2024, di Saint-Denis, Prancis. - (AP Photo/Natacha Pisarenko))

SHARE    

Usulan-usulan ini dikembangkan dalam konteks inisiatif pemerintah yang lebih luas yang dipimpin oleh Macron untuk melawan apa yang digambarkan oleh para pejabat sebagai kemajuan “Islamisme politik” yang perlahan namun strategis di Prancis.

Macron memimpin pertemuan tingkat tinggi dengan para menteri senior sebagai tanggapan atas temuan laporan yang dibuatnya pada tahun 2023, yang berfokus pada pengaruh Ikhwanul Muslimin – sebuah gerakan Islam transnasional yang awalnya didirikan di Mesir pada tahun 1928.

Laporan tersebut, yang salinannya dapat diakses oleh Reuters dan Agence France-Presse (AFP), memperingatkan bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan “ancaman terhadap kohesi nasional” dan berisiko “merusak tatanan masyarakat dan lembaga-lembaga republik.”

Meskipun pemerintah telah mengumumkan bahwa laporan lengkapnya tidak akan dipublikasikan, para pejabat menegaskan bahwa para menteri telah diinstruksikan untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut menjelang pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada bulan Juni.

Menurut laporan tersebut, Ikhwanul Muslimin diduga mempromosikan visinya dengan memanfaatkan lembaga-lembaga masyarakat seperti sekolah, organisasi keagamaan, asosiasi olahraga, dan LSM lokal.

Mereka menyebut hal ini sebagai pendekatan “bottom-up” yang bertujuan untuk secara bertahap mengubah prinsip-prinsip dasar Perancis, khususnya komitmennya terhadap sekularisme dan kesetaraan gender.

Dari komunitas Muslim, terdapat penolakan keras terhadap apa yang dianggap sebagai pola peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Dewan Kepercayaan Muslim Perancis mengeluarkan pernyataan yang mendesak pihak berwenang untuk tidak menggeneralisasi atau menstigmatisasi umat Islam, dan memperingatkan bahwa “negara tidak boleh memberikan kecurigaan umum terhadap umat Islam di Perancis.”

Demikian pula, Federasi Muslim Perancis mengecam “tuduhan tidak berdasar” dalam laporan pemerintah dan memperingatkan adanya penggabungan “berbahaya” antara Islam, Islamisme politik, dan ekstremisme.

Organisasi tersebut mencatat, “Bahkan penggabungan yang tidak disengaja antara Islam, Islamisme politik, dan radikalisme tidak hanya berbahaya tetapi juga kontraproduktif bagi Republik itu sendiri.”

Laporan pemerintah mengidentifikasi asosiasi Musulmans de France sebagai afiliasi Ikhwanul Muslimin di Perancis. Namun kelompok tersebut menyangkal adanya afiliasi semacam itu.

Azzedine Gaci, kepala masjid Villeurbanne dekat Lyon, yang juga disebutkan dalam laporan tersebut, menolak tuduhan tersebut. Laporan tersebut merupakan sebuah “tamparan di wajah” setelah ia bekerja sama erat dengan pihak berwenang Prancis selama bertahun-tahun, katanya.

Pakar akademis juga menyatakan keprihatinannya terhadap asumsi laporan tersebut. Haoues Seniguer, seorang ilmuwan politik yang berspesialisasi dalam Islam politik, mengatakan kepada Reuters: “Dalam debat publik dan kata-kata politisi, ada kecenderungan untuk bertindak seolah-olah pewaris jauh Ikhwanul Muslimin saat ini memiliki pandangan yang sama persis dengan pendiri Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. (Ini) sama sekali tidak masuk akal.”

Dia menambahkan bahwa meskipun Musulmans de France mungkin mewakili interpretasi Islam yang konservatif, tidak ada indikasi bahwa kelompok tersebut bertujuan untuk mengubah masyarakat Perancis menjadi negara Islam.

Laporan itu sendiri mengakui nuansa ini. Kesimpulannya menunjukkan bahwa “tidak ada bukti terbaru” yang mendukung gagasan bahwa Musulmans de France berupaya menerapkan hukum Islam atau mendirikan negara paralel di Prancis.

Warga menyaksikan jet dari Patrouille de France terbang di atas Nanterre pinggiran kota Paris selama parade militer Hari Bastille pada 14 Juli 2023 di Nanterre. - (AP Photo/Youcef Bounab, File)

SHARE    

Sekularisme Prancis

Model sekuler Perancis yang sudah lama ada, yang dikenal sebagai “laïcité,” tertanam dalam identitas konstitusionalnya dan menerapkan pemisahan tegas antara agama dan negara.

Prinsip ini telah menyebabkan serangkaian tindakan legislatif selama dua dekade terakhir yang membatasi tampilan simbol-simbol agama di sektor publik.

Undang-undang tahun 2004 melarang siswa di sekolah umum mengenakan simbol agama yang terang-terangan, termasuk salib Kristen, kippah Yahudi, turban Sikh, dan jilbab Muslim.

Pegawai negeri sipil, guru, dan pegawai pemerintah lainnya juga dilarang mengenakan pakaian keagamaan yang terlihat saat bertugas. Pada tahun 2023, Prancis juga melarang siswa mengenakan abaya, jubah longgar yang biasa dikenakan perempuan Muslim, di sekolah umum.

Baru-baru ini, anggota parlemen memperdebatkan perluasan pembatasan ini pada kompetisi olahraga domestik. Para pendukungnya berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut memperkuat persatuan nasional dan nilai-nilai sekuler. Para kritikus berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan Muslim dan membatasi kebebasan beragama.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat