Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat (3/4/2020). | RENO ESNIR/ANTARA FOTO

Kabar Utama

07 Apr 2020, 02:00 WIB

‘Separuh Pemudik tak Pulang’

Pemerintah diminta tak ambigu soal seruan mudik.

JAKARTA -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memprediksi sekitar 56 persen masyarakat tidak akan mudik pada Lebaran tahun ini. Doni menyebut, hal itu karena masyarakat menyadari bahaya yang ditimbulkan jika mudik di tengah wabah virus korona atau Covid-19.

"Data yang dikumpulkan 56 persen masyarakat sudah sadar, sudah tahu tentang bahaya Covid-19, dan 56 persen menyatakan diri tidak akan mudik,\" ujar Doni saat melakukan telekonferensi dengan wartawan seusai rapat dengan Presiden Joko Widodo, Senin (6/4). Doni mengungkapkan, sejak Covid-19 mewabah, sedikitnya 7 persen warga Jabodetabek sudah kembali ke kampung halaman, sementara 37 persen menyatakan rencana mudik, tetapi belum bertolak ke kampung halaman.

Pemerintah Pusat meminta kepala daerah untuk mengantisipasi masyarakat yang sudah telanjur mudik tersebut untuk melakukan pengawasan dan imbauan isolasi diri selama dua pelan. Selain itu, dari sisi ekonomi, ia juga menyarankan kepala daerah untuk memberdayakan masyarakat yang mudik karena kehilangan pekerjaan atau terhenti usahanya karena terdampak wabah korona.

"Kita sarankan pimpinan di daerah untuk memanfaatkan kehadiran para saudara yang kehilangan pekerjaan, terutama dari kota besar, fokus pada program pertanian kemudian peternakan, perikanan budidaya, dan program yang bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional," ujar ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.

Doni mengemukakan, data-data tersebut diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang saat ini dipimpin Plt Menteri Perhubungan Luhut B Pandjaitan. Namun, dia tidak menjelaskan berapa banyak responden dan luas cakupan wilayah dari kegiatan penilaian tersebut.

Pemerintah pusat sejauh ini telah menyampaikan imbauan kepada warga yang tinggal di kota-kota besar agar tidak mudik untuk mencegah penularan lebih luas Covid-19. Pemerintah menyiapkan bantuan sosial untuk mengurangi dampak wabah terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga.

Program jaring pengaman sosial pemerintah semasa wabah mencakup peningkatan cakupan Program Keluarga Harapan sebesar 25 persen dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima.

Penerima Kartu Sembako juga ditambah dari 12,5 juta menjadi 20 juta dan nilai bantuannya ditambah 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan. Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi dana untuk program Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dan memperbanyak jumlah penerima manfaatnya menjadi 5,6 juta orang.

Hingga Senin (6/4), jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia mencapai 2.491 orang dengan 192 pasien telah sembuh dan 209 pasien meninggal dunia.

Doni Monardo juga mengatakan, hampir seluruh pemda telah melakukan persiapan menghadapi pemudik meskipun telah ada imbauan pemerintah untuk tidak pulang kampung selama wabah virus korona. "Menyangkut mudik, hampir semua pemda telah mempersiapkan diri," kata dia.

Doni menambahkan, persiapan itu menyangkut penyiapan tempat karantina khusus bagi pemudik yang datang ke daerah. Meskipun demikian, dia menegaskan, ujung tombak daerah, yakni kepala desa, bisa memanfaatkan karang taruna, posyandu, PKK, unsur TNI/Polri, hingga bhabinkantibmas dan babinsa dalam meminta pemudik melakukan isolasi mandiri.

photo
Warga melakukan aksi unjukrasa di Desa Menawan, Gebog, Jawa Tengah (6/4/2020). - (ANTARAFOTO)

"Di beberapa daerah sudah berjalan. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada para kepala desa, lurah, yang telah melakukan hal ini. Yang belum, agar ujung tombak sekali lagi bagaimana bisa bekerja sama di tingkat desa," kata dia. Ia menekankan, Indonesia mempunyai instrumen sangat kuat, mulai dari pusat, kab/kota, kecamatan, kelurahan, desa, termasuk RT/RW.

Apabila instrumen tersebut berjalan efektif, akan mampu melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap masyarakat yang berisiko tinggi. \"Kalau anak muda daya tahan tubuh bagus, mereka dengan berbagai nasihat dokter bisa pulih sendiri dengan isolasi di rumah. Tapi, sangat berisiko kelompok rentan usia lanjut dengan penyakit penyerta, seperti jantung, hipertensi, diabet, asma, dan penyakit kronis lainnya," ujar dia.

Menurut Doni, dengan meningkatkan kesadaran kolektif untuk disiplin diri, bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan grafik eksponensial yang selama ini dikhawatirkan.

photo
Sebuah tulisan himbauan wajib lapor untuk pendatang dari zona merah Covid-19 dipasang di gerbang masuk salah satu gang di daearah Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad (5/4). - (Edi Yusuf/Republika)

Pemerintah juga mengingatkan warga mengenai risiko tinggi penularan Covid-19 saat bepergian selama masa wabah seperti sekarang. "Sebab, akan ada perjalanan panjang yang dilalui dan sangat mungkin bertemu banyak orang," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di gedung BNPB Jakarta, Senin.

Ia mencontohkan, orang yang melakukan perjalanan jauh akan berada bersama dengan banyak orang saat di terminal dan di dalam kendaraan dan kondisi yang demikian meningkatkan risiko mereka tertular virus. \"Nanti ada yang batuk, dropletnya bisa mengenai benda-benda di dalam bus,\" katanya.

Kepada warga yang sudah telanjur mudik atau yang terpaksa bepergian, dia menyarankan agar mereka menjaga jarak saat berinteraksi langsung dengan orang lain, untuk sementara tidak bersalaman dengan keluarga di kampung, dan rajin mencuci tangan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nasir mengatakan, sebaiknya pemerintah menerapkan kebijakan yang sejalan dengan imbauan tidak mudik dari ormas-ormas dan tokoh agama. Kalau pemerintah mengizinkan masyarakat mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau masyarakat tidak mudik.

Prof Haedar menjelaskan, mudik dalam keadaan normal dan menjadi tradisi bangsa Indonesia adalah sesuatu yang sangat positif. Lewat mudik, dijalin silaturahim sehingga merekatkan kekeluargaan dan kekerabatan serta merawat hubungan sosial dengan lingkungan setempat.

"Tetapi, ketika kita saat ini sedang berada dalam suasana musibah besar, yakni wabah virus korona atau Covid-19, maka mudik perlu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan," ujar Prof Haedar melalui pesan tertulis kepada Republika, Senin (6/4).

Ia mengatakan, kegiatan-kegiatan keagamaan saja sudah dibatasi sedemikan rupa sesuai dengan hukum syariat. Karena itu, mudik sebagai kegiatan sosial dapat dihentikan atau tidak dilaksanakan.

Menurut dia, dalam suasana seperti ini, kedepankan prinsip dalam agama sebagaimana hadis Nabi, “La dharara wa laa dhirara”, artinya jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan atau kerugian diri sendiri dan keluarga, juga menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi orang banyak. n antara ed: fitriyan zamzami

 

 

 


×