Penumpang pejalan kaki turun dari kapal di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (24/3/2020). | Budi Candra Setya/Antara
03 Apr 2020, 03:19 WIB

Pemerintah Tetap Imbau Jangan Mudik

Imbauan saja dinilai tak efektif membatasi pergerakan warga.

 

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan sejumlah skenario yang bakal dijalankan pemerintah jika wabah Covid-19 yang merebak belakangan tak kunjung reda hingga musim mudik Lebaran tahun ini. Tak ada opsi pelarangan mudik dalam skenario-skenario yang dirancang tersebut.

“Mengenai arus mudik, saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja, atau sifatnya sektoral, atau kepentingan daerah saja, tetapi dilihat secara utuh, baik dari hulu, di tengah, dan di hilir,” kata Presiden selepas rapat terbatas, kemarin.

Di antara skenario yang direncanakan adalah opsi menggeser hari libur nasional Lebaran dan cuti bersama hingga wabah Covid-19 usai. Pemerintah juga berencana memfasilitasi kepulangan para pemudik dari zona merah, terutama di Jabodetabek pada waktu libur yang diundurkan tersebut. Selain itu, Jokowi juga meminta jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi digelontorkan agar warga bertahan di Ibu Kota.

Jokowi juga mewacanakan skenario pembatasan orang sesuai dengan protokol kesehatan dengan kedisiplinan yang kuat. Ia yakin hal itu bisa meredam penularan Covid-19, terutama dengan cuaca yang mulai menghangat belakangan. “Kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang, saya kira cuaca juga sangat memengaruhi berkembangnya Covid-19 ini,” kata dia.



Skenario selanjutnya, para pemudik akan langsung ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) setibanya di kampung halaman. “Sehingga harus melaksanakan isolasi mandiri. Selain itu juga, kemarin sudah saya sampaikan juga, bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang ada di desa,” kata dia.

Tak ada larangan mudik tersebut berkebalikan dengan imbauan sebelumnya dari pemerintah agar para pekerja di zona merah tak pulang kampung. "Kita tahu Ramadhan semakin dekat dan kita rindu mudik, tapi terpenting mari kita jaga kampung halaman tetap sehat. Karenanya, sebaiknya tidak melakukan mudik. Kita sadari bahwa virus ini berpindah karena dibawa oleh manusia. Pergerakan manusia yang tak terkendali akan timbulkan masalah," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Rabu (1/4).

Sikap mendua itu juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Pertimbangan utama bahwa orang kalau (mudik) dilarang tetap mudik saja, jadi kita tidak mau. Tapi, kita imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti membawa penyakit. Kalau kau bawa penyakit itu di daerah terbukti bisa meninggal, bisa keluargamu, kita tidak mau itu," ujar Luhut selepas mengikuti rapat terbatas, kemarin.

Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, menurut Luhut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan pemudik akan langsung masuk karantina dan menjalani pemeriksaan kesehatan sesampainya di kampung halaman. Jika ada penolakan dan pemudik ditolak di kampung halaman, ia juga harus menjalani karantina saat kembali ke Ibu Kota.

 
Saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja, atau sifatnya sektoral, atau kepentingan daerah saja, tetapi dilihat secara utuh, baik dari hulu, di tengah, dan di hilir.
Presiden Joko Widodo
 



Sedangkan, bagi mereka yang memutuskan untuk tidak mudik ke kampung halaman, pemerintah juga menyiapkan kompensasi. "Yang tidak mudik ada kompensasinya. Pertimbangan kita supaya ekonomi tidak mati sama sekali," ujar Luhut.

Saat ini, bahkan sebelum musim mudik, ratusan ribu warga dilaporkan sudah meninggalkan Jabodetabek. Polda Jawa Tengah, misalnya, menghitung bahwa sekitar 60 ribu warga akan melakukan mudik dini pada periode kritis penyebaran Covid-19. Sedangkan, Gugus Tugas Covid-19 DI Yogyakarta mencatat sudah sebanyak 100 ribu pemudik pulang ke Yogyakarta sepanjang masa kritis Covid-19 ini atau sejak 25 Maret lalu.

Pemprov Jatim juga menaksir, sedikitnya 40 ribu pemudik dari Jabodetabek telah memasuki wilayah tersebut pada kurun 16-31 Maret. Jumlah itu masih ditambah pemudik lokal di Jatim sebanyak 50.790 orang.

Wilayah Jawa Barat di luar Bogor, Depok, Bekasi, juga terus kedatangan pemudik. Majalengka, misalnya, sudah dimasuki 5.200 pemudik dari zona merah. Begitu juga Kuningan (50 ribu pemudik), Sumedang (16 ribu), Cirebon (1.000), Ciamis (7.000), Sukabumi (5.000), dan lainnya.

Terkait

  

Pada Kamis (2/4), pemerintah mengumumkan penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 113 orang selama 24 jam terakhir. Artinya, saat ini terdapat total 1.790 pasien positif Covid-19 di Indonesia. Sejak Rabu (1/4) hingga Kamis (2/4) juga terjadi penambahan 13 orang meninggal dunia sehingga total ada 170 orang meninggal dunia karena terinfeksi virus korona.

Sejauh ini, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) juga masih merekomendasikan pelarangan transportasi massal sementara waktu untuk menghentikan pergerakan manusia, terutama menjelang mudik Lebaran. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terpilih Muhammad Adib Khumaidi meyakini, imbauan saja tak akan cukup menghambat pergerakan massa tersebut.
 
"Jadi, perlu ada ketegasan karena selama pergerakan masih ada, ya, persebaran kasus masih terjadi dan sulit memutus mata rantai penularan," katanya.


×