Prajurit TNI saat menembak salvo sebagai penghormatan militer pada upacara pemakaman Sertu Anumerta, Ikrar Setya Nainggolan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tri Jaya Sakti, Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (19/2/2020). | OLHA MULALINDA/ANTARA FOTO

Nasional

Tembagapura Sudah Dikendalikan?

 JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengeklaim situasi Distrik Tembagapura yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua, sudah bisa dikendalikan. Ia mengatakan, saat ini daerah tersebut sudah sepenuhnya dikuasai pemerintah setelah sempat terjadi baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Tembagapura sekarang sepenuhnya sudah dikuasai pemerintah. Pemerintah telah berhasil menguasai," katanya, di Jakarta, Rabu (18/30).

Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut melalui video press conference yang dikirimkan melalui Whatsapp Grup Kemenko Polhukam. Mengenai kontak tembak yang masih sering terjadi di Papua, Menko Polhukam mengakui sebagai ulah KKB yang diselesaikan dengan pendekatan keamanan dan ketertiban.

"Oleh sebab itu, ditangani oleh polisi, aparat keamanan, di-follow up-lah. Ada yang sudah ditangkap," ujarnya. Artinya, kata dia, pendekatan keamanan dan ketertiban seperti biasa dilakukan sebagai langkah penegakan hukum, termasuk terhadap tindakan yang dilakukan KKB. Akan tetapi, Mahfud mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah di Papua tetap mengutamakan pendekatan kesejahteraan masyarakat.

Aparat gabungan TNI dan Polri di Kabupaten Mimika terus mengantisipasi pergerakan KKB yang akan memasuki wilayah Distrik Tembagapura dari kawasan Distrik Jila. Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gede Era Adhinata mengatakan, aparat telah mendeteksi keberadaan dan posisi KKB yang sedang bergerak dari wilayah Jila menuju Tembagapura. Namun, untuk menindak kelompok sipil bersenjata itu, aparat terkendala armada transportasi pesawat terbang.

"Kami sudah mengetahui ada kelompok lain yang ingin masuk ke Tembagapura melalui Jila. Kami sudah mengetahui dimana keberadaan mereka," kata AKBP Era Adhinata.

Polres Mimika telah meminta bantuan tambahan personel guna melakukan penyekatan di beberapa titik. Tujuannya, agar kelompok bersenjata itu tidak masuk ke kawasan Tembagapura untuk bergabung dengan kelompok bersenjata lainnya yang kini sudah memasuki sejumlah perkampungan sekitar Tembagapura, seperti Banti dan Opitawak.

Keberadaan KKB di Distrik Jila diketahui saat terjadi penembakan terhadap Pos Pengamanan Daerah Rawan (Pam Rahwan) Jila pada Senin (9/3) dini hari yang menewaskan seorang prajurit TNI, Sersan Kepala Anumerta La Ongge, anggota Koramil 1710-05/Jila. Terkait kasus itu, Kapolres Mimika mengatakan jajarannya sudah melakukan penyelidikan. "Kami sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu," ujar dia.

Kapolres juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dandim 1710 Mimika Letkol Infanteri Pio L Nainggolan untuk penguatan pengamanan di sejumlah distrik pedalaman yang dianggap rawan dimasuki KKB, seperti Distrik Agimuga dan Jita. "Akan ada penguatan di Agimuga dan Jila. Kami juga siap merespons jika terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki bersama," ujar AKBP Era Adhinata. 

Meskipun pemerintah mengklaim sudah mengendalikan wilayah Tembagapura, konflik berlanjut pada Rabu saat sebuah gereja di Opitawak, Tembagapura dibakar. Pihak kepolisian setempat mengklaim gereja dibakar KKB saat terjadi pengejaran oleh aparat. Tetapi, klaim itu dibantah Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom. 

Dalam keterangan kepada Republika, Sebby mengklaim justru mencurigai pembakaran gereja dilakukan aparat keamanan. “Tujuannya memojokkan TPNPB dan OPM, jadi bakar-bakar rumah masyarakat bahwa gereja itu kejahatan militer dan polisi Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika aparat kepolisian menuduh KKB melakukan pembakaran terhadap gereja, mereka harus bisa membuktikan secara hukum dilengkapi bukti dan saksi. Sebby menilai, Indonesia harus mengizinkan tim independen masuk untuk melakukan investigasi terkait pembakaran gereja tersebut. “Jadi kalau mau tentukan pelaku pembakaran gereja, Indonesia harus izinkan tim independen yang masuk investigasi, yaitu Komisi HAM bersama Komnas HAM Papua,” tegas Sebby. n

 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat