JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing. Sebab, meski inlfasi nasional terkendali, terdapat sejumlah daerah yang tingkat inflasinya jauh di atas rata-rata nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan inflasi Indonesia pada April 2024 secara year on year (yoy) sebesar 3,00 persen. "Inflasi Indonesia yaitu di angka 3 persen 'yoy' dan ini turun dari 3,05 persen tahun ke tahun pada periode yang sama April 2023 dan 2024, 3 persen. Kemudian yang menarik adalah inflasi dari bulan ke bulan, dari bulan Maret ke April itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 0,52 persen ke angka 0,25 persen," kata Tito, Senin (13/5/2024).

Menurutnya, inflasi terkendali karena komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan minus 0,03 persen. Komoditas tersebut sebelumnya sering memberikan kontribusi tertinggi terhadap inflasi.

Selain itu, pada periode ini juga kontribusi tertinggi terhadap inflasi yaitu sektor transportasi, terutama transportasi udara yang menyumbang angka inflasi 0,93 persen. Kondisi ini disebabkan adanya arus balik yang cukup besar pada bulan April.

Pedagang beras melayani pembeli di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Senin (11/3/2024). - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

"Disitulah kita minta kepada Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara untuk koordinasi dengan seluruh maskapai supaya ketika jumlah penumpang tinggi, loading factor passenger-nya tinggi jangan mengambil harga acuan pemerintah tertinggi, itu akan berdampak inflasi, dan ini terbukti kita lihat sektor transportasi menyumbang 0,93 persen, tertinggi dari 0,25 persen," jelasnya.

Di sisi lain, Tito menilai angka 3,00 persen menandakan inflasi relatif terkendali dan masih berada pada rentang target pemerintah pusat sebesar 2,5 persen plus minus satu persen, yakni 1,50 persen terendah dan 3,50 persen tertinggi.

Namun, angka ini tidak menggambarkan semua daerah, karena masih ada daerah yang angka inflasi-nya di atas 7 persen. "Ini yang tinggi sekali seperti Minahasa Selatan 7,56 persen, kita memiliki data lengkap semua daerah, Minahasa Utara 7,46 persen, Toli Toli 7,21 persen, Nabire 6,38 persen, ini tinggi kalau di atas 6 persen 7 persen ini sudah tinggi sekali. Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional," ungkap Tito.

Dia mengingatkan -emda agar terus memonitor inflasi. Apalagi, pemerintah telah merumuskan sembilan langkah yang perlu dikerjakan oleh daerah dalam rangka pengendalian inflasi. Langkah itu, antara lain, elakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per pekan. Oleh karena itulah saya minta  rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi," tuturnya.

Inflasi perlu terus dijaga demi melanjutkan tren pemulihan ekonomi. Apalagi, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di angka 5,11 persen pada kuartal I 2024. "Nah dengan angka 5,11 persen ini, di negara-negara G20 negara kita di urutan nomor dua setelah China, ini angka yang sangat bagus, stabil dan menjadi sorotan dunia, pujian dunia," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Namun demikian, angka tersebut belum menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) l, distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pada kartal I 2024, nilai tertinggi masih berada di Pulau Jawa (57,70 persen).
Angka ini diikuti oleh Sumatra (21,85 persen), Kalimantan (8,19 persen), Sulawesi (6,89 persen), Bali dan Nusa Tenggara (2,75 persen), serta Maluku dan Papua (2,62 persen).

Sementara itu, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Pedagang beraktivitas di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (16/12/2023).  - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Dia kembali mengingatkan dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, pihaknya meminta pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan tindak lanjut secara serius, terutama berkoordinasi mengendalikan inflasi. Apalagi situasi dunia juga berjalan dinamis yang berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, seperti masih adanya krisis di Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian situasi ekonomi dunia.

Sementara itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan terus berkomitmen menekan laju inflasi di Ranah Minang lewat sejumlah kebijakan konkret yang diterapkan pemerintah setempat pada 2024. "TPID terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dan berada di sekitar batas atas target 2,5±1 persen secara year on year (yoy)," kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Jumat.

Endang mengatakan berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID yakni penyelenggaraan gerakan pangan murah serentak. Kedua, melakukan inspeksi mendadak atau sidak pasar terkait harga dan pasokan barang.

Ketiga, sambung Endang, TPID melakukan pasar murah di berbagai kabupaten/kota, intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC), hingga pendistribusian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan stok pangan komersil oleh Bulog.

"Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif," ujarnya.

Berbagai upaya menjaga laju inflasi terkendali tersebut diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang yang inklusif dan berkelanjutan, harap eks Deputi Kepala Bank Indonesia DKI Jakarta tersebut.

Para pedagang mendapat bantuan sembako saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pasar Cihapit, Kota Bandung, Rabu (12/7/2023). - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Di daerah lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perdagangan (Disdag) HSS, menggelar pasar murah sebagai upaya menekan inflasi, sekaligus mengendalikan harga bahan pokok.

"Kegiatan ini merupakan elemen kunci dari Program Belanja Tidak Terduga (BTT) yang kami rancang di Disdag HSS, kerja sama dengan UPINDO Kandangan (UPINDO Abunawas)," kata Kepala Disdag HSS Sudiono.

Dijelaskan dia, pasar murah ditujukan dalam pengendalian inflasi dan keterjangkauan harga bahan pokok, hal penting bagi masyarakat di Kabupaten HSS. Kehadiran pasar murah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Beberapa bahan pokok yang disediakan antara lain 60 sak beras dengan berat masing-masing lima kilogram, 100 liter minyak goreng, 100 kilogram gula, dan sembako lainnya. "Yang jelas namanya pasar murah harga pasti lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran," ucapnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat