TBILISI -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU) berkapasitas 660 megawatt. Sri mengatakan, program ini akan menjadi proyek percontohan untuk transisi energi.

"Saat ini, kami sedang dalam tahap finalisasi paket pensiun dini untuk pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 660 megawatt yang akan menjadi proyek percontohan kami," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Ahad (5/5/2024).

Sesi tersebut merupakan salah satu dari rangkaian Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB yang diselenggarakan pada 2-5 Mei 2024. Menkeu berharap proyek ini dapat sukses dan direplikasi di pembangkit listrik tenaga batu bara lainnya.

PLTU Sintang 3 x 7 MW di Kalimantan Barat telah beroperasi 100 persen menggunakan bahan bakar biomassa menggantikan batu bara. - (Dok PLN)

Pada kesempatan itu, Menkeu mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kebutuhan finansial dalam melakukan transisi energi dari fosil ke energi ramah lingkungan di Indonesia. "Mengingat besarnya kebutuhan finansial untuk transisi energi, kami ingin mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kami," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa transisi ke energi terbarukan menghadirkan tantangan yang berat, karena ketergantungan Indonesia pada batu bara dan sumber daya tak terbarukan lainnya. Meskipun ada kebutuhan untuk beralih ke energi terbarukan, tingginya biaya untuk melakukan transisi tersebut menimbulkan beban keuangan yang signifikan.

Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai target 66 persen energi terbarukan pada 2050, meskipun diperlukan investasi besar untuk mencapai tujuan tersebut.

Indonesia telah membentuk platform Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mempercepat kemajuan transisi, dengan ADB memainkan peran penting dalam hal ini.

Sebelumnya, Indonesia dan ADB menyepakati komitmen percepatan pelaksanaan pensiun dini (early retirement) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka ETM.

ADB sebagai lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman, jaminan, investasi modal, hibah dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042 dipercepat menjadi Desember 2035.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP) serta lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai, Uni Emirat Arab pada awal Desember 2023.

ADB pada Jumat (3/5/2024) lalu pun kembali menyatakan mendukung Indonesia untuk membiayai proyek-proyek iklim dan melakukan transisi energi yang berkeadilan di Tanah Air.

"ADB dan seluruh dunia memandang Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi," kata ADB Vice President for Market Solutions Bhargav Dasgupta dalam konferensi pers di Tbilisi, Georgia, Jumat.

Dampak ketenagakerjaan penutupan PLTU. - (Laporan Kajian Celios (2023) )

ADB telah meningkatkan komitmennya untuk menyediakan pembiayaan iklim senilai 100 miliar dolar AS bagi negara-negara berkembang anggotanya untuk periode 2019-2030. Menurut Bhargav, Indonesia dan negara-negara anggota diharapkan dapat memanfaatkan komitmen pembiayaan tersebut dengan maksimal.

Berbagai proyek iklim dari berbagai negara anggota ADB dapat diajukan kepada ADB. ADB kemudian akan menyeleksi proyek yang benar-benar berdampak besar bagi penanganan iklim dan transisi energi.

"Kami membiayai proyek-proyek yang sangat berdampak, sangat berguna, dan sangat penting di bidang iklim melalui kemitraan dengan investor, sektor swasta lainnya," ujarnya.

Berbagai proyek transisi energi seperti proyek panas bumi dan tenaga surya, berpeluang besar masuk dalam skema pembiayaan Energy Transition Mechanism (ETM).

Di sisi lain, Indonesia berkomitmen untuk mencapai Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan mencapai Net Zero Emission pada 2050 atau lebih cepat dalam percepatan transisi energi.

Dalam Perjanjian Paris, Indonesia menyatakan komitmennya dengan menargetkan pemangkasan 29 persen emisi gas rumah kaca pada 2030 dengan usaha sendiri atau penurunan 41 persen apabila mendapat dukungan dari internasional. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim.

Selain itu, Indonesia memiliki program kolaborasi Just Energy Transition Partnership Indonesia yang merupakan pendanaan untuk akselerasi transisi berkeadilan yang pendanaannya berasal dari dana publik IPG dan swasta melalui The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Pendanaan JETP Indonesia terdiri atas 10 miliar dolar AS pendanaan publik dari para anggota IPG (Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa).

Selain kolaborasi dengan JETP, Indonesia juga memiliki pendanaan yang dapat disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka melaksanakan tugas merealisasikan Energy Transition Mechanism (ETM) – Country Platform untuk transisi energi nasional.

Sementara sebagai dana katalis, Indonesia mengusulkan agar pendanaan JETP dapat disalurkan melalui ETM-Country Platform. Indonesia juga memandang adanya progres yang baik, seperti beberapa proyek yang menjadi prioritas dan target-oriented di tahun 2024 dalam kerangka JETP.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat