PONTIANAK- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem syariah di wilayah Kalbar. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin berharap KDEKS Provinsi Kalbar dapat memberikan nilai tambah perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis karakteristik dan potensi wilayahnya.

“Melalui KDEKS, ekonomi dan keuangan syariah mesti terus memberikan nilai tambah secara nyata, guna memperkokoh ketahanan ekonomi daerah dan membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia dan Kalimantan Barat khususnya,” kata Kiai Ma’ruf saat menyaksikan pengukuhan KDEKS pada Rabu (27/03/2024) di kantor Gubernur Kalbar, Pontianak.

Kiai Ma’ruf menjelaskan, KDEKS adalah orkestrator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah. Untuk itu, ia meminta agar setiap program kerja dan quick wins yang ditetapkan memiliki target terukur, berkesinambungan, serta dijalankan dengan semangat pengayoman akan kearifan lokal dan keberagaman Provinsi Kalbar.

Wakil Presiden KH Maruf Amin menghadiri peresmian KDEKS Provinsi Kalbar di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (27/3/2024). - (Setwapres)

Menurut Wapres, ekonomi dan keuangan syariah harus jadi bagian dari upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai syariah.

Wapres menambahkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus tetap selaras dengan pengembangan potensi dan kekayaan sumber daya alam di Kalbar. Seperti komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, dan bauksit, serta hasil pertanian lainnya. Termasuk potensi perdagangan dan pariwisata lintas batas Kalbar yang posisi geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.

“Sebagai provinsi ketiga terbesar di Indonesia, Kalbar kaya akan keberagaman, sehingga kerap dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Keberagaman yang dikelola dengan baik ini, justru menjadi kekuatan dan daya ungkit yang akan mengakselerasi kemajuan wilayah,” ujar Ma’ruf. 

Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Wapres menilai keberagaman dan kearifan lokal yang menjadi kekhasan Kalbar tersebut mesti terus dirangkul dan dimajukan bersama. 

“Sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan ‘lil alamin, penerapan syariah yang sejatinya wajib bagi kaum Muslim, juga merupakan sarana penebar rahmat bagi umat manusia maupun lingkungan, karena syariah sesungguhnya adalah maslahat dan kebaikan semata,” kata Wapres menambahkan.

Memiliki jumlah penduduk Muslim lebih dari 60 persen, Kalbar berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Terlebih, Kalbar memiliki kekayaan budaya yang dapat dieksplorasi lebih jauh.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta KDEKS mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang berfokus pada sektor unggulan dengan memanfaatkan kearifan lokal.

"Kembangkan pariwisata ramah Muslim berbasis wisata alam, seperti desa wisata hutan bakau, maupun wisata budaya dan religi, seperti Istana Kadriah Pontianak, peninggalan sejarah kesultanan Pontianak," kata Wapres.

Petugas melayani pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu (18/3/2023). - (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

SHARE    

Selain pariwisata ramah Muslim, Wapres juga berpesan agar KDEKS yang telah terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur tanggal 30 Oktober 2023 ini, dapat menggiatkan hilirisasi komoditas produk unggulan Provinsi Kalbar. Ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, melainkan juga kebutuhan pasar produk halal di negeri tetangga, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. 

"Peluang kerja sama dengan negara tetangga juga patut dikembangkan, guna peningkatan investasi dan pengembangan industri halal di Kalbar," tambah Wapres.

Ma’ruf mengingatkan UMKM sebagai bagian dari produsen halal dapat didorong untuk bekerja sama dengan pengusaha besar. Pengembangan UMKM produk halal ini harus disanggah dengan lembaga pembiayaan syariah yang mumpuni.

Sejalan dengan arahan Wapres tersebut, Pj Gubernur Kalbar Harisson melaporkan Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Kalbar sebesar 84,16 persen. Ia berharap keberadaan KDEKS akan mendongkrak indeks inklusi keuangan daerah dan mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional 90 persen pada 2024.

"Kami menaruh harapan terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara KDEKS dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalbar, yang salah satu program kerjanya juga menyasar Program Nasional Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah," kata Harisson.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat