Jalan raya di Cilegon | X01068
13 Mar 2020, 02:00 WIB

Pemkot Usul Empat Jalan Dikelola Pemprov

Ruas yang jalan sempit membuat Kota Serang belum layak menyandang kota metropolitan.

SERANG -- Empat ruas jalan di Kota Serang diusulkan untuk dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Empat ruas jalan yang diusulkan menjadi wewenang Pemprov Banten meliputi Jalan Taktakan-Cilegon, Jalan Tembong-Ciracas, Jalan Bhayangkara-Polda, dan Jalan Parung-Priyai. Wali Kota Syafrudin mengatakan, usulan itu disampaikan kepada lima anggota DPRD Banten daerah pemilihan (dapil) satu saat melakukan kunjungan reses ke kantor wali kota Serang pada Kamis (12/3).

Syafrudin mengatakan, usulan pemindahan pengelolaan ruas jalan itu dilakukan karena pemkot tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pelebaran dan peningkatan kualitas jalan. Dia berharap, ketika tanggung jawab empat jalan itu di bawah koordinasi Pemprov Banten, perbaikan jalan bisa lekas dilakukan. Pasalnya, empat ruas jalan tersebut memerlukan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. Apalagi, ada rencana pelebaran jalan agar memperlancar lalu lintas.

"Karena anggaran kita ini kan terbatas. Karena itu, kita usulkan empat titik jalan yang diserahkan," kata Syafrudin seusai menerima kunjungan reses anggota DPRD Banten, Kamis.

Pengalihan kewenangan ruas jalan itu, menurut dia, sangat penting untuk menunjang pembangunan Kota Serang yang makin padat. Sementara, di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan cenderung lambat karena keterbatasan anggaran. Dengan nilai APBD 2020 sebesar Rp 1,3 triliun, angka itu terbilang kecil bagi daerah dengan status ibu kota provinsi. "Prioritas memang infrastruktur karena ke depan akan makin padat jalanan kita," ujar Syafrudin.

Dia menuturkan, pelimpahan kewenangan jalan juga untuk mendukung target Kota Serang menuju kota metropolitan, seperti yang ditargetkan oleh Pemprov Banten. Hanya, kata Syafrudin, akses jalan yang rusak dan sempit membuat wilayahnya jauh dari ideal menyandang status kota metropolitan. Sehingga dengan pengurangan wewenang pengelolaan jalan, pihaknya berharap, anggarannya bisa digunakan untuk pembangunan sektor lainnya.

"Ketika jadi kota metropolitan akan ada moda transportasi massal yang membutuhkan jalan lebar. Masalah kemacetan juga harus kita siapkan dari sekarang untuk menghidari masalah itu," ujar Syafrudin.

Dia mengatakan, ada delapan dari 16 indikator kota metropolitan yang sebenarnya sudah dipenuhi Kota Serang. Salah satu indikator itu adalah kualitas infrastruktur jalan yang menjadi elemen paling vital untuk menunjang terwujudnya kota metropolitan. "Untuk itu, kita butuh dukungan dari pemprov dan pemerintah pusat sambil kita berupaya untuk memenuhi delapan indikator sisanya," kata Syafrudin.

Pelimpahan aset

Anggota DPRD Banten Dapil I (Kota Serang) Juhaeni Mohamad Rois mengatakan, pelimpahan aset merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah infrastruktur di ibu kota Provinsi Banten tersebut. Langkah itu sejalan dengan anggaran pemkot yang terbilang minim sehingga membutuhkan bantuan dari banyak pihak.

"Menyelesaikan masalah jalan sempit atau rusak ini caranya adalah dengan peningkatan kewenangan ke provinsi. Sehingga perbaikan jalan menjadi tanggung jawab provinsi nantinya," kata politikus PKS itu.

Menurut Juhaeni, proyek pembangunan jalan yang sekarang dikerjakan pemprov juga sudah hampir rampung. Karena itu, pemprov bisa mengalihkan anggarannya untuk meningkatkan kualitas jalan di Kota Serang yang kondisinya masih belum ideal. Tidak hanya soal infrastruktur, sambung dia, masih banyak masalah di Kota Serang yang menyebabkan daerah ini belum layak mendapat julukan sebagai kota metropolitan. Masalah layanan kesehatan, kata dia, juga belum memenuhi standar pelayanan masyarakat.

Dia pun mengusulkan agar perlu peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD dr. Dradjat Prawiranegara) yang berstatus tipe C dengan memperbanyak tempat tidur untuk pasien. "Soal fasilitas rumah sakit juga, Kota Serang baru punya 60 tempat tidur dari 100 tempat tidur. Kalau daerah metropolitan itu //kan// harus tipe A. Jadi, masih jauh untuk bisa memenuhi kriteria ini," ujar Juhaneni.

Dia berjanji untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan pemkot saat masa reses berikutnya kepada pemprov. Dengan begitu, ada perhatian konkret dari pemprov agar memperhatikan pembangunan di Kota Serang agar secepatnya menyandang kota metropolitan. "Aspirasi ini nantinya jadi bahan yang akan kita perjuangkan melalui seluruh anggota dewan dapil Kota Serang di DPRD Banten. Kita akan mencoba kerja keras supaya daerah ini bisa menjadi ibu kota provinsi yang ideal."

Ketua DPRD Banten Budi Rustandi mengaku, saat ini sedang memperjuangkan keinginan pemkot yang meminta bantuan pemprov terkait kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur. Pihaknya juga ikut membantu pemkot yang sedang mengajukan pinjaman ke bank agar pencairannya segera diproses. "Ini kita dalam proses menyelesaikan masalah bersama Pemkot Serang," katanya. n 


×