Pembeli mencoba pembayaran kode respons cepat yang berstandar nasional atau Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), di toko Ummi Krudung, Pasar Mayestik Jakarta, Jumat (6/3). | Republika/Edwin Dwi Putranto
13 Mar 2020, 02:00 WIB

Ekonomi Syariah Harus Membumi

Jika konsep ekonomi syariah lebih rumit, keberadaannya hanya formalitas.

 

JAKARTA -- Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menilai, ekonomi syariah harus membumi. Karena itu, IAEI kini mulai menggandeng dan memperluas cakupan program kerja ke pasar keuangan syariah dan industri halal.

Menteri Keuangan selaku Ketua Umum IAEI Sri Mulyani Indrawati mengungkap, keinginan IAEI membumikan ekonomi syariah kepada masyarakat secara lebih luas. Program kerja IAEI untuk empat tahun ke depan akan memfokuskan ekonomi syariah sebagai bagian ekosistem ekonomi nasional.

Hal itu Sri sampaikan usai beraudiensi dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Dewan Penasihat IAEI dan juga Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Pertimbangan IAEI di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3).

Terkait

"Fokusnya bagaiamana membuat ekonomi Islam bisa membumi dan betul-betul bisa jadi bagian ekosistem dalam ekonomi nasional yang lebih inklusif," ujar Sri.

Sri mengungkap, IAEI punya keinginan menyosialisasikan, konsep ekonomi syariah bukan sesuatu yang ekslusif dan rumit. Sehingga, bisa dijadikan pilihan alternatif kepada masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih familiar terhadap ekonomi syariah.

"Instrumen syariah bukan sesuatu yang eksklusif yang ruwet yang kita enggak ngerti, tapi sebenarnya sama saja pilihannya seperti Anda mau naruh uangnya di bank atau mau beli surat berharga," ujar Sri.

Ia menambahkan, dalam pembicaraan bersama Wapres, IAEI juga membahas pengumpulan sosial, seperti zakat dan wakaf. Saat ini, sudah banyak beberapa program untuk mengukur pendayagunaannya, seperti indeks wakaf dan indeks zakat.

"Juga inovasi baru seperti suku wakaf yang kita harapkan membuat masyarakat sadar instrumen syariah bukan sesuatu yang eksklusif," ujar Sri.

Tak hanya itu, Sri mengatakan, ekonomi syariah juga akan terus masuk ke sektor riil, seperti industri halal baik makanan halal maupun wisata halal. Tujuannya agar masyarakat ikut bersama-sama dalam menggenjot sektor ekonomi syariah.

"Namun, juga yang paling penting dari masyarakatnya, yang tadi disampaikan oleh pak wapres kita sudah banyak menyediakan policy instrumen, namun penumpangnya nggak banyak gitu, jadi kita edukasi awarness itu menjadi sangat penting," ujarnya.

Selain itu, ekonomi syariah juga sudah masuk ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ia menjelaskan, program-program pemerintah seperti kredit ultra mikro, Mekaar, KUR sampai kredit perumahan memberikan pilihan skema syariah.

Dalam laporan State of Global Islamic Economy 2019/2020, posisi Indonesia secara umum berada di peringkat empat. Pada 2018, di sektor pangan halal, Indonesia adalah konsumen nomor satu dengan belanja sebesar 173 miliar dolar AS. Pada sektor keuangan, aset keuangan syariah Indonesia berada di nomor tujuh dengan nilai 86 miliar dolar AS.

Di sektor pariwisata halal, pengeluaran konsumen Indonesia mencapai 11 miliar dolar AS atau kelima terbesar di dunia. Untuk fashion Muslim, Indonesia adalah konsumen nomor tiga dengan belanja sebesar 21 miliar dolar AS. Sementara itu, konsumsi farmasi halal Indonesia mencapai lima miliar dolar AS atau keempat terbesar secara global.

Begitu pun belanja kosmetik halal. Indonesia merupakan konsumen nomor dua dengan belanja untuk produk halal kecantikan mencapai empat miliar dolar AS. Sementara itu, untuk media dan rekreasi Islami, pengeluaran konsumen Indonesia mencapai 10 miliar dolar AS atau keenam terbesar.

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Dewan Pertimbangan IAEI menekankan agar ekonomi syariah lebih efisien dibandingkan sistem ekonomi sudah ada. Itu kunci agar ekonomi Islam bisa berkembang di Indonesia.

"Pendek saja, suatu sistem yang baru harus lebih baik dari sistem yang ada. Jadi, gimana membawa sistem ekonomi Islam jangan rumit," ujar JK.

JK mengatakan, sebab jika konsep ekonomi syariah lebih rumit, konsekuensinya keberadaannya hanya sebagai formalitas. Selain itu, JK menilai, ekonomi syariah juga harus menerapkan konsep yang adil.

"Jadi, bukan hanya ekonomi Islam formalitasnya, tapi juga harus lebih efisien dan lebih adil, itu saja yang harus kita laksanakan," ujar JK. n


×