JAKARTA -- Pemerintah menargetkan omnibus law tentang keamanan laut segera rampung maksimal tiga pekan ke depan sebelum diserahkan ke DPR RI. Ada sekitar 21 undang-undang (UU) terkait keamanan laut yang akan disederhanakan ke dalam UU omnibus ini.

?Target waktu yang secara administratif pemerintahan, di tingkat eksekutif, itu mungkin dalam waktu dua tiga minggu ke depan sudah selesai,? kata Mahfud MD di Markas Besar Badan Keamanan Laut (Bakamla), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Dia memperkirakan, proses pembahasan tersebut akan berlangsung paling lama satu tahun setelah masuk di legislatif. Menurut Mahfud, 21 UU yang akan dilebur dalam UU omnibus ini digunakan oleh setidaknya tujuh institusi berbeda di bidang yang terkait keamanan laut.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, UU omnibus ini dibentuk untuk menyederhanakan serta memusatkan koordinasi penanganan keamanan di laut. Bakamla, kata dia, akan menjadi koordinatornya. Selama ini, setidaknya ada tujuh instansi yang kerap tumpang tindih dalam pelaksanaan pengamanan tersebut.

"Selama ini kan masih banyak, minimal masih ada tujuh kan yang menangani (keamanan laut). Sekarang okelah tujuh, tapi nanti koordinasinya tuh cuma satu (di Bakamla)," kata dia.

Menurut Mahfud, kunjungannya ke Mabes Bakamla dilakukan sebagai langkah memastikan kesiapan Bakamla untuk hal tersebut, baik itu kesiapan dari sudut tekonologi, sumber daya manusia, maupun yang lainnya. Dia yakin pengoordinasian keamanan laut dapat dilaksanakan segera oleh Bakamla.

Mahfud menambahkan, persoalan lautan Republik Indonesia sangat kompleks. Laut Indonesia diakuinya sangat rawan, dillihat dari segi masuknya kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia karena kekayaan alam yang dimiliki."Kesimpulannya memang lautan kita itu sangat luas, kaya, rumit, dan rawan," kata dia.

Dia melihat laut Indonesia rumit dari sudut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. "Nah, itulah perlunya kemudian adanya kesatuan komando pengendaliannya itu supaya lebih sederhana daripada yang ada sekarang," ujar dia.

Hal tersebut ia sampaikan setelah melihat sejumlah area perairan Indonesia di Komando Pengendalian (Kodal) yang ada di Mabes Bakamla. Di Kodal, Mahfud melihat pergerakan kapal di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Natuna, Irian, dan Surabaya.

Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia mengaku telah menyambangi instansi-instansi yang berhubungan dengan keamanan laut. Ia telah menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan omnibus law tentang keamanan laut dengan Bakamla sebagai koordinator keamanan di laut.

"Untuk ke instansi-instansi, saya juga sudah door to door, sudah menyampaikan apa keingingan Bapak Presiden, dan alhamdulillah semua mendukungnya," kata Aan.

Menurut dia, kepentingan dari pembentukan omnibus law tentang keamanan laut ialah untuk Merah Putih dan untuk kemudahan semua instansi terkait yang bergiat di laut. Saat ini, kata dia, sudah terlalu banyak aturan yang bersinggungan dan untuk itu perlu penyederhanaan.

"Sehingga nanti ke depannya lebih mudah untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman yang bergiat (di laut) itu. Dan nanti, efek yang paling bagus untuk ekonomi. Ini cost-nya murah untuk bergiat di laut, tidak seperti sekarang," ujar dia. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat