Ekonomi
Indonesia Punya Modal Arungi Tantangan Ekonomi 2024
Pemerintah optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh di angka 5,2 persen pada 2024.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia memiliki modal ekonomi dan politik yang kuat untuk menghadapi 2024 dengan optimisme. Pemerintah pun yakin ekonomi tahun depan bisa tetap tumbuh tinggi di level lima persen.
“Yang pertama alasan ekonomi. Kita tahu di sepanjang 2023 ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya tumbuh 2,9. Ini patut kita syukuri,” kata Jokowi dalam acara “Outlook Perekonomian Indonesia” di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Dia mengatakan, Indonesia juga mampu menjaga tingkat inflasi di angka 2,86 persen atau jauh di bawah rata-rata inflasi global yakni 7,2 persen. Selain penyerapan tenaga kerja yang naik, Jokowi mengatakan, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada November 2023 masih berada di level ekspansif 51,7.
Selanjutnya, Jokowi memaparkan bahwa neraca perdagangan Indonesia masih surplus selama 43 bulan berturut-turut dan Indeks Keyakinan Konsumen pada November 2023 juga berada di angka 123,6 yang berarti kuatnya keyakinan konsumen Indonesia terhadap kondisi ekonomi saat ini. “Oleh sebab itu, sekali lagi, tidak ada alasan untuk pesimistis memasuki 2024. Saya masih optimistis pertumbuhan ekonomi kita masih berada di kisaran 5 persen,” kata Jokowi.
Namun, Presiden mengingatkan agar Indonesia tetap mewaspadai faktor eksternal, seperti ketidakpastian global yang terus berlanjut dan konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga. Meskipun menginginkan ekonomi tumbuh lebih baik, kata Jokowi, Indonesia tetap harus berhati-hati dan betul-betul mengalkulasi setiap kebijakan atau langkah yang akan diambil.
Dalam hal ini, dia menyoroti soal 96 negara yang telah menjadi “pasien” Dana Moneter Internasional (IMF) dan puluhan negara lain yg kondisi ekonomi, keuangan, dan fiskalnya sangat berat. “Tetapi, lagi-lagi, memasuki tahun 2024 ini kita tidak punya alasan untuk tidak optimistis,” ujar Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh di angka 5,2 persen pada 2024. "Dalam jangka pendek kami optimistis. Tahun 2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen dan tahun 2024 tumbuh 5,2 persen di tengah berbagai downside risks yang dihadapi," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, kinerja fundamental ekonomi Indonesia masih tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Hal itu juga sesuai penilaian Bank Dunia yang memproyeksikan ekonomi Indonesia akan terjaga di angka 5 persen sampai ekonomi Indonesia akan konsisten terjaga di level 5 persen.
"Nah, kita di atas rata rata pertumbuhan baik di negara maju maupun negara berkembang," ujarnya.
Dari segi inflasi, Airlangga menilai bahwa tingkat inflasi Indonesia masih relatif terkendali. Inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2023.
Kemudian, rasio utang Indonesia juga masih berada dalam level yang aman, yakni 38 persen. Sesuai dengan UU Nomor 1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah adalah maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Capaian ini merupakan hasil arahan Bapak Presiden, sinergi antara fiskal, moneter, dan riil, dan ini dukungan dari masyarakat, dan kebijakan fiskal menjadi shock absorber yang responsif terhadap kebijakan perekonomian. Kebijakan moneter juga berperan strategis menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ungkap Airlangga.
Airlangga menambahkan bahwa ekonomi digital juga menunjukkan prospek yang baik ke depan. Hal itu ditunjukkan dengan dibuatnya perjanjian Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang merupakan satu-satunya perjanjian kerja sama digital di dunia.
"Kita juga berhasil mempersiapkan perjanjian Digital Economic Framework Agreement, ini satu-satunya perjanjian kerja sama digital yang ada di dunia. Yang lain (negara lain) masih ada CEPA, kalau digital belum," katanya.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut arah kebijakan ekonomi Indonesia pada 2024 akan berubah dari mode menjaga stabilitas pemulihan ke pro growth atau pro pertumbuhan.
“Ke depan ini kita harus berubah dari recovery stability ke pro growth. Pro growth ini memang policy-nya harus lebih mendorong untuk investasi dan menyediakan likuiditas yang cukup ke market,” kata Kartika.
Tiko menjelaskan bahwa selama dua tahun ini, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pendekatan ekspor dari sejumlah komoditas, termasuk nikel dan CPO. Namun, pada tahun ini harga-harga komoditas mulai turun, sehingga Indonesia perlu beralih ke mesin pertumbuhan ekonomi lain, yakni konsumsi rumah tangga dan investasi.
Penguatan konsumsi rumah tangga disebutnya dapat diakselerasi dengan memperkuat UMKM yang menyediakan lebih dari 90 persen lapangan pekerjaan dan mendominasi jenis usaha hingga 65 persen.
“Memperkuat ekosistem e-commerce, ekosistem trading, dan ekosistem pertanian itu sekali untuk meningkatkan kualitas dan menaikkan kelas UMKM baik melalui supply side maupun dari sisi demand, termasuk dari pembiayaan. Ini perlu kita dorong terus supaya UMKM bisa naik kelas, bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menggeliatkan household consumption yang tumbuh lebih cepat,” ucapnya.
Kemudian, untuk masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah, lanjutnya, harus senantiasa didukung melalui program bantuan sosial dan penguatan dari sisi kekuatan sosial.
Dalam upaya menjadikan investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, sebut Tiko, hilirisasi sektor minerba seperti nikel, bauksit, hingga aluminium akan menjadi mesin besar dalam pertumbuhan investasi. Selain itu, upaya untuk kembali pada sektor manufaktur terutama program padat karya juga tidak boleh dilupakan karena Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak.
“Kita perlu juga program investasi untuk meningkatkan industri padat karya manufaktur tapi juga bagaimana industri manufaktur yang high end kita bisa fokus misalnya ekosistem EV battery dan turunannya.”
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.