JAKARTA -- Sebanyak tiga bank perkreditan rakyat (BPR) mengalami kebangkrutan pada tahun ini. Ekonom meyakini bangkrutnya sejumlah BPR tak berdampak sistemik bagi perbankan Indonesia.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai BPR kerap mengalami kebangkrutan. "Tapi, kebangkrutan BPR umumnya tidak berdampak sistemik ke BPR lainnya dan terutama lagi ke sistem perbankan secara keseluruhan," kata Piter kepada Republika, Selasa (21/11/2023).

Piter menuturkan, meskipun pada tahun ini ada tiga BPR yang bangkrut dan dilikuidasi, sistem perbankan secara keseluruhan masih aman. Sistem perbankan secara keseluruhan tetap stabil dan sehat.

LPS mengambil alih BPR Karya Remaja Indramayu. - (Dok LPS)

SHARE    

Di sisi lain, Piter menyebut penyaluran kredit, termasuk ke UMKM, tahun ini melambat bukan karena ada permasalahan di sistem perbankan. "Ini lebih disebabkan permintaan kredit yang tertahan karena ketidakpastian di tengah gejolak global," ujar Piter.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga November 2023 tercatat sudah melakukan pencairan penjaminan kepada PT BPR Bagong Inti Marga atau BPR BIM yang izinnya telah dicabut pada 3 Februari 2023, BPR Karya Remaja Indramayu atau BPR KRI dicabut izinnya pada 12 September 2023, dan terbaru yaitu BPR Indotama UKM Sulawesi yang dicabut izinnya pada 15 November 2023.

Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Etikah Karyani Suwondo mengatakan, bangkrutnya BPR mengindikasikan adanya masalah kondisi keuangan yang tidak sehat. "Ada tata kelola bisnis yang tidak memadai sehingga menyebabkan fraud, terutama terkait integritas pemilik atau pemegang atau pengelola saham yang tidak disiplin," kata Etikah, Selasa (21/11/2023).

Di sisi lain, Etikah mengakui, kondisi pemulihan kredit kepada UMKM saat ini cukup berat. Dia menuturkan, UMKM masih terkena dampak pandemi Covid-19 yang sulit secara perekonomian.

Selama pandemi, UMKM mengalami keterbatasan akses modal. Sementara itu, UMKM juga masih harus menjaga likuiditas agar tetap bertahan. "UMKM indonesia sendiri mayoritas bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan harian," ucap Etikah.

Lalu, pascapandemi, Etikah menilai usaha mikro harus bertransformasi kepada sistem digital. Bahkan, UMKM juga masih harus bersaing dalam platform digital, khususnya bagi para reseller.

Tantangan lain juga dialami oleh para produsen UMKM yang harus bersaing dengan barang-barang impor di Indonesia. "Sementara UMKM yang produsen terbentur dengan produk impor," ujar Etikah.

Meskipun begitu, hasil uji ketahanan bank (stress test) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan International Monetary Fund (IMF) menunjukkan resiliensi perbankan Indonesia terus terjaga dengan baik. Menurut IMF, lanjut Etikah, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dengan baik, didukung oleh buffer permodalan serta likuiditas perbankan yang mampu menyerap risiko yang muncul.

Nasabah BPR Karya Remaja sujud syukur di kantor BRI Cabang Indramayu setelah LPS mencairkan simpanan mereka, Kamis (21/9/2023). - (Republika/Lilis Sri Handayani)

SHARE    

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indotama UKM Sulawesi sejak 15 November 2023. Setelah putusan tersebut dikeluarkan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi BPR Indotama UKM Sulawesi yang beralamat di Jalan AP Pettarani, Ruko Bisnis Center Blok B Nomor 17, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
 
"Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Indotama UKM Sulawesi, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (17/11/2023). 

Dimas memastikan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yaitu paling lambat pada 15 Februari 2024. 

"Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut," ucap Dimas.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai masa pemulihan ekonomi membuat BPR harus menghadapi kesulitan dalam merancang strategi bisnis di tengah pengetatan yang ada. Yusuf menjelaskan, BPR sebagai entitas bisnis selain harus menawarkan bunga yang tinggi juga harus memastikan dana yang didapatkan BPR tersebut disalurkan kepada entitas bisnis dan mendapatkan imbal hasil yang relatif lebih tinggi. 

"Di sinilah kemudian kejelian dari BPR untuk melihat pasar yang kemudian bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam penyaluran dana mereka," kata Yusuf.

Petugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melayani nasabah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arthaprima Danajasa, Kota Bekasi, Jawa Barat, beberapa tahun lalu. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Yusuf menuturkan, saat ini juga terjadi pasar yang relatif ketat. Belum lagi jika melihat faktor makroekonomi yang saat ini masih dalam proses pemulihan, memberikan tantangan tersendiri bagi BPR. 

"Katakanlah seperti proses pemulihan ekonomi, menjadi tidak mudah bagi BPR dalam merancang strategi bisnis penyaluran dana kredit ke masyarakat secara umum," ujar Yusuf. 

Saat BPR tidak bisa mencapai hal tersebut, kata Yusuf, pada akhirnya BPR harus melakukan penyesuaian bisnis. Lalu, pada titik tertentu, beberapa BPR tidak bisa bersaing dan akhirnya dikategorikan sebagai bank yang bangkrut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat