JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang mengusut tiga kasus dugaan pelanggaran netralitas penjabat (pj) bupati. Salah satunya kasus Pj Bupati Sorong yang diduga meneken kontrak politik untuk memenangkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

"Ada tiga laporan dugaan pelanggaran netralitas penjabat (Pj) bupati," kata Komisioner Bawaslu RI Puadi, dikutip dari laman resmi Bawaslu RI, Senin (20/11/2023). Ketika dikonfirmasi, Puadi menyebut salah satu laporan, terlapornya adalah Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Kasus Yan Piet itu kini masih dalam tahap kajian awal.

Sebagai gambaran, pekan lalu beredar di media sosial foto dokumen berjudul Pakta Integritas, yang diteken Yan Piet pada Agustus 2023. Dalam dokumen tersebut, Yan Piet menyatakan siap memberikan kontribusi suara minimal 60 persen + 1 untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo di Sorong.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) didampingi anggota Bawaslu Lolly Suhenty (kanan) dan Herwyn Malonda (kiri) menyampaikan paparan kepada wartawan di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (5/1/2023). - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

SHARE    

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, kasus dugaan pelanggaran netralitas Yan Piet itu kini masih diperiksa oleh Bawaslu Sorong dan Bawaslu Papua Barat. Pihaknya sudah memerintahkan jajaran daerah untuk mengecek kebenaran dokumen Pakta Integritas, waktu dokumen itu dibuat, dan lainnya. "Semua yang beredar di medsos biasanya tidak jelas kapan dan di mananya," kata Bagja kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Laporan kedua terkait dugaan pelanggaran netralitas Pj Bupati Muna Barat, Bahri. Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan, kasus Bahri itu kini dalam tahap perbaikan laporan. Kasus Bahri ini berkaitan dengan sebuah video yang viral pekan lalu. Dalam video berdurasi 51 detik itu, Bahri memperkenalkan seorang calon anggota DPD sekaligus ketua relawan pemenangan Ganjar kepada masyarakat dalam sebuah acara.

"Beliau salah satu tokoh pemuda kita orang Muna yang berada di Jakarta dan beliau juga sebagai ketua relawan Ganjar, Pro Ganjar. Ingat, Pro Ganjar," kata Bahri dalam video tersebut.

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) menandatangani petisi sebagai ikrar netralitas ASN pada pilkada serentak tahun 2020 di Batam, Kepulauan Riau, Senin (19/10/2020). - (Teguh prihatna/ANTARA FOTO)

SHARE    

Laporan ketiga terkait dugaan pelanggaran netralitas Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar. Kasus ini ditangani Bawaslu Cilacap. Sebagai catatan, Yunita telah habis masa jabatannya sebagai pj bupati, Ahad (19/11/2023).

Hanya saja, belum diketahui pasti kasus apa yang membuat Yunita dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas. Yang jelas, Yunita diusulkan menjadi pj bupati dan dilantik pada November 2022 oleh Ganjar Pranowo yang ketika itu masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

Netralitas aparat

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho partai yang disertai gambar pasangan capres-cawapres, Prabowo-Gibran, hingga kini belum terbukti. Bagja menjelaskan, sejak munculnya pemberitaan polisi memasang alat peraga partai beberapa hari lalu, Bawaslu RI langsung meminta Bawaslu Jember melakukan investigasi. Hasil investasi untuk membuktikan dugaan tersebut telah dimuat dalam laporan hasil pengawasan.

"Menurut teman-teman ini (Bawaslu Jember) sampai sekarang belum terbukti adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam pemasangan alat peraga partai yang disebutkan itu," kata Bagja.

Petugas menertibkan alat peraga sosialisasi (APS) peserta Pemilu 2024 di jalan utama Tegal - Purwokerto, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (18/11/2023). - (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

SHARE    

Sebelumnya, muncul video mobil pikap sedang membawa baliho bergambarkan caleg Partai Gerindra, Bambang Haryadi. Pada baliho itu juga tertera gambar pasangan capres-cawapres yang diusung Gerindra, yakni Prabowo-Gibran. Di media sosial, dinarasikan bahwa pemasangan baliho itu atas perintah polisi. Kendati begitu, Bambang Haryadi membantah. Dia menegaskan, pemasangan baliho itu atas perintah dirinya sendiri.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyebut, tudingan keterlibatan polisi itu adalah upaya mendiskreditkan Prabowo-Gibran karena jelas tidak masuk akal. "Paslon Prabowo-Gibran di-framing seolah-olah dibantu oleh oknum kepolisian dalam rangka pemasangan baliho-baliho," kata Koordinator Strategis TKN, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menjelaskan, tudingan itu tidak masuk akal karena elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir berdasarkan hasil survei. Peningkatan terjadi berkat kerja-kerja politik tim pemenangan dan partai yang terus menyosialisasikan Prabowo-Gibran kepada masyarakat.

"Dengan survei yang terus meningkat, tentu tidak masuk akal kalau kemudian kami merancang sistem pemenangan dengan cara-cara curang seperti itu (melibatkan polisi)," kata wakil ketua DPR RI itu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat