JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, belum ada rencana untuk merombak susunan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle memang sempat bergulir pascapertemuan antara Presiden dan sejumlah pegiat media sosial di Istana Bogor pada pekan lalu. "Sampai detik ini, saya dan Pak Wapres belum berpikir ke sana," ujar Jokowi seusai menghadiri laporan tahunan Mahkamah Agung, Rabu (26/2). 

Sebelumnya, Jokowi juga menyebut sejumlah menterinya masih perlu beradaptasi dalam bekerja. Ia meminta masyarakat agar memaklumi terlebih dahulu jika kinerja menterinya masih belum baik. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pegiat media sosial di Istana Bogor pada Selasa (18/2) lalu. 

"Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengutip pernyataan Presiden Jokowi.

Namun, kata Fadjroel, Presiden menegaskan akan mengganti menterinya jika terus-menerus tak bisa beradaptasi dan bekerja dengan baik. "Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," ujar dia.

Fadjroel menjelaskan, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, para menteri Kabinet Indonesia Maju harus mampu beradaptasi dan bekerja sesuai dengan program di masing-masing kementeriannya. Kendati demikian, saat ini pemerintah belum berencana akan melakukan perombakan kabinet. Presiden pun menginstruksikan seluruh jajaran menterinya untuk bekerja. 

 

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Semua anggota kabinet diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera dapat beradaptasi.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman 

 

SHARE    

Pengamat politik dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio menilai, tidak jadi soal jika Presiden Joko Widodo kemudian merombak kabinetnya (reshuffle) sebelum 10 bulan dalam periode kedua. Ini mengacu reshuffle yang dilakukan Jokowi di periode pertama 2014-2019 yang baru dilakukan setelah bulan ke-10 pemerintahan berjalan.

Menurut Hendri, Presiden tidak perlu menunggu waktu yang sama jika memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam Kabinet Indonesia Maju. "Presiden kalau memang sudah punya evaluasi, lalu mau diputar kek, mau di-reshuffle kek terserah beliau. Waktunya nggak harus nunggu bulan ke-10, lebih cepat ya nggak apa-apa juga," ujar Hendri, Rabu (26/2).

Hendri mengatakan demikian setelah berembusnya isu perombakan kabinet menteri pascapertemuan Presiden Joko Widodo dengan pegiat media sosial atau influencer beberapa waktu lalu. Menurut Hendri, sejak awal ia menilai ada beberapa pos menteri yang seperti diujicobakan oleh Jokowi. Karena itu, ia menilai wajar jika dilakukan evaluasi oleh Jokowi. "Saya yakin Presiden Jokowi pasti punya evaluasi masing masing-menteri. Kalau kemudian beliau melakukan reshuflle, ya terserah saja," katanya.

Selain itu, ia juga meyakini jika nantinya terjadi perombakan kabinet, bukan karena mengikuti keinginan relawan. "Saya yakin juga Presiden Jokowi nggak mungkin reshuflle cuma karena ikutin relawan, saya yakin karena keputusannya sendiri," ujarnya. 

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, evaluasi kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Presiden, kata Moeldoko, selalu memantau dan memiliki catatan kinerja masing-masing menterinya dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah.

Evaluasi kinerja tiap menteri pun disebutnya merupakan hal yang biasa dilakukan oleh tiap pemimpin. “Ya, itu kan hak beliau untuk selalu melihat perkembangan dari kementerian. Apakah kebijakan-kebijakan dikerjakan dengan baik atau tidak. Beliau pasti punya catatan. Sebenarnya, biasa dalam manajemen,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/2).

Namun, Moeldoko membantah rencana adanya perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden. Saat ini, kata dia, pemerintah tengah bekerja keras menangani berbagai masalah yang ada. “Enggak, kan lagi kerja //kenceng begini//. Kok reshuffle. Gimana,” tambah dia. n

Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan: 

Indo Barometer: 70,1 persen percaya pada pemerintahan

Median:  55,4 persen percaya pada pemerintahan

PPI-PRC: 61,4 persen puas terhadap pemerintahan 

Menteri Menangapi Isu Reshuffle

Isu reshuffle menteri Kabinet Kerja ditanggapi seragam oleh sejumlah menteri. Pada intinya, reshuffle  tidak pernah dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal itu juga dikatakan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Bahkan, ia mengaku tak pernah mencari tahu terkait isu tersebut.

"Kita enggak pernah cari-cari tahu juga soal reshuffle seperti ini, yang disebut-sebut. Enggak pernah dibahas," ujar Juliari di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/2).

Juliari mengatakan, saat ini dia hanya fokus bekerja secara profesional sesuai dengan kewenangannya. Ia pun menyerahkan penilaian kinerjanya selama ini kepada Presiden Jokowi. 

"Ya, Presiden yang menilai saya dan kinerja saya yang menilai Presiden. Dan, selama kita bekerja sesuai profesional kita, dan juga sesuai dengan tugas dan fungsi kita, ya nanti penilaiannya biar Presiden yang menilai," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate menyebut, hal tersebut sepenuhnya wewenang Presiden. "Kalau terkait kewenangan Presiden, reshuffle  adalah hak prerogratif Presiden," ujar Jhonny, Selasa (24/2). Ia juga mengaku Presiden Jokowi belum membicarakan soal reshuffle  menteri. 

"Saat ini, ya Bapak Presiden sedang menyusun dan melaksanakan program Kabinet Indonesia Maju, yang karenanya masih serius," ujar Jhonny.

Begitu juga dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengaku tidak pernah melihat Presiden Jokowi memberi isyarat melakukan perombakan kabinet atau reshuffle . "reshuffle  saya tidak dengar dan tidak ingin dengar, untuk apa? Sejauh yang saya tahu, Presiden tidak pernah bicara reshuffle , tidak pernah memberikan isyarat-isyarat reshuffle ," tutur Mahfud, Senin (24/2).

Mahfud mengatakan, Jokowi tidak mengeluarkan isyarat apa pun tentang perombakan kabinet di setiap sidang kabinet yang dilaksanakan. Menurut dia, setiap pekannya, sidang kabinet dilakukan dua hingga tiga kali dan tidak ada tanda-tanda soal itu.

 

Di sidang kabinet biasa-biasa aja tuh. Kita kan rata-rata setiap seminggu sidang kabinet itu dua atau tiga kali. Tidak ada isyarat itu. Baik dari sikap maupun pernyataan. Jadi/ itu hak prerogatif Presiden.

Menko Polhukam Mahfud MD

 

SHARE    

Pada Ahad (23/2), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku mendukung apa pun keputusan Presiden Jokowi terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju. "Meskipun kami belum mendengar hal ini langsung dari beliau, baik melalui ketua umum atau langsung ke masyarakat. Ini masih berupa isu-isu atau rumor," kata Ketua DPP PDIP Erico Sotarduga. 

Dia mengatakan, sebenarnya isu perombakan kabinet adalah rumor yang muncul tanpa dasar. Lagi pula, dia mengungkapkan, kabinet pemerintahaan saat ini juga baru berjalan empat bulan sehingga masih terlalu dini untuk memberikan penilaian tertentu.

"Karena, kalau dari pemerintah sendiri, belum ada menyatakan pasti ada reshuffle dan bagi kami di parpol juga tidak ingin hal ini menjadi perkara yang dibesar-besarkan," ujarnya. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat