BUDAPEST -- Sejak awal invasi Rusia pada Februari 2022 lalu, dukungan negara-negara Barat untuk Ukraina seperti tembok besar yang sangat solid. Seiring berjalannya perang dan kondisi politik dan ekonomi dalam negeri sejumlah negara, retakan di di tembok tersebut mulai muncul.

Dalam pembukaan sidang parlemen pada Senin (25/9/2023), Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengancam menarik diri dalam mendukung Ukraina. Pernyataan ini signifikan karena Hungaria merupakan salah satu tujuan utama pengungsi dari Ukraina selepas serangan Rusia. Pada masa-masa awal serangan pada 2022, gelombang pengungsi dari Ukraina diterima dengan tangan terbuka di Hungaria.

Viktor Orban mengatakan, Hungarian tidak akan mendukung Ukraina dalam urusan internasional sampai hak berbahasa etnis Hungaria dipulihkan. Orban menegaskan pemerintahnya akan memperjuangkan hak-hak etnis Hongaria di Ukraina bagian barat. “Kami tidak mendukung Ukraina dalam masalah apa pun di kancah internasional sampai Ukraina memulihkan undang-undang yang menjamin hak-hak warga Hungaria,” ujarnya.

Hungaria berselisih dengan Ukraina mengenai pembatasan hak sekitar 150 ribu etnis Hungaria untuk menggunakan bahasa ibu mereka, terutama di bidang pendidikan. Kiev mengeluarkan undang-undang pada 2017 yang membatasi penggunaan bahasa minoritas di sekolah.

“Mereka ingin mengubah (sekolah-sekolah Hungaria) menjadi sekolah-sekolah Ukraina dan jika hal itu tidak berhasil mereka ingin menutupnya,” kata Orban yang berhaluan nasionalis dalam pidatonya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan setelah terpilih pada 2019, bahwa dia yakin perlu menyiapkan rancangan undang-undang untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas, khususnya di bidang agama dan bahasa. Namun rencana ini belum terlaksana, terlebih lagi fokus saat ini tertuju pada perang yang sedang terjadi.

Selain itu, Orban mengklaim Hungaria telah tertipu oleh rencana Uni Eropa (UE) yang mengizinkan gandum Ukraina untuk transit melintasi negara itu. Aturan ini diberlakukan setelah pengiriman melintasi Laut Hitam terhambat oleh perang dengan Rusia.

Pengiriman produk Ukraina yang seolah-olah menuju Afrika telah dijual di Hungaria karena harga yang lebih rendah, menekan petani dan produsen dalam negeri. “Setelah transit melintasi Laut Hitam menjadi tidak mungkin karena perang, Hungaria membuka koridor transit solidaritas atas permintaan Brussel sehingga makanan bisa sampai ke Afrika dari Ukraina dan melintasi Hungaria. Jujur saja: Mereka menipu kita," ujar Orban.

Sekelompok orang yang melarikan diri dari Ukraina, berjalan di peron stasiun kereta api di Zahony, Hungaria, Senin, 7 Maret 2022. Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu migrasi massal terbesar di Eropa dalam beberapa dekade, dengan lebih dari 1,5 juta orang telah menyeberang dari Ukraina ke negara-negara tetangga. - (AP/Darko Vojinovic)

SHARE    

Orban mengatakan, biji-bijian Ukraina yang lebih murah telah membanjiri pasar Hungaria. Kondisi ini menciptakan kelebihan pasokan yang merugikan industri pertaniannya. 

Bersama dengan Slovakia dan Polandia, Hungaria memberlakukan larangan impor terhadap 23 produk pertanian Ukraina pada 15 September. Namun negara ini akan terus mengizinkan pengiriman produk tersebut melintasi wilayahnya. Ukraina melawan pelarangan ini dengan mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pernyataan Orban muncul setelah Ketua UE Ursula von der Leyen menetapkan visi perluasan UE yang akan mencakup Ukraina pada awal bulan ini. Negara-negara UE akan memutuskan pada Desember keputusan akan mengizinkan Ukraina memulai perundingan aksesi. Langkah ini memerlukan dukungan bulat dari 27 negara di blok tersebut.

Disetujuinya perundingan keanggotaan UE akan dilihat secara luas sebagai kemenangan bagi Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia. Negara tersebut tidak hanya berupaya untuk mengusir kekuatan Rusia tetapi juga untuk membebaskan diri dari pengaruh geopolitik Rusia dan memperkuat hubungan dengan Barat.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyapa para pendukungnya yang bersorak saat rapat umum malam pemilu di Budapest, Hongaria, Minggu, 3 April 2022. - (AP/Petr David Josek)

SHARE    

Selain masalah penentangan terhadap Ukraina, Orban juga menyinggung bahwa Hungaria tidak terburu-buru meratifikasi aksesi Swedia ke NATO. Keputusan itu mengindikasikan adanya penundaan lebih lanjut dalam proses yang terhenti di parlemen sejak tahun lalu. Tawaran keanggotaan Swedia ditunda menunggu persetujuan dari Hungaria dan Turki.

Budapest mengutip tuduhan yang tidak semestinya dari para politisi Stockholm bahwa hal itu telah mengikis hak-hak demokrasi. “Saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mendesak yang akan memaksa kita untuk meratifikasi upaya Swedia untuk menjadi NATO. Saya tidak melihat keadaan seperti itu,” kata Orban.

Orban mengatakan kepada parlemen, rencana Brussels untuk menghentikan penggunaan energi Moskow bertentangan dengan kepentingan Eropa dan Budapest. Hungaria sejauh ini sangat bergantung dengan pasokan minyak dan gas Rusia.

Menurut Orban, pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi pasokannya. Dia merujuk pembicaraan baru-baru ini dengan Qatar, Turki, dan Azerbaijan mengenai pengiriman gas di masa depan.

Hungaria adalah anggota NATO dan menentang invasi Rusia ke Ukraina, tetapi Orban yang berkuasa sejak 2010 telah membina hubungan dekat dengan Rusia dan menahan diri untuk mengkritik Presiden Vladimir Putin. Hungaria menolak mengirimkan senjata ke Ukraina. 

Masyarakat membuat tanda perdamaian dengan lampu sebagai demonstrasi untuk Ukraina di Alun-Alun Pahlawan di Budapest, Hungaria yang diselenggarakan oleh Greenpeace, Rabu, 9 Maret 2022. - (AP/Anna Szilagyi)

SHARE    

Polandia sebelumnya juga memutuskan tidak lagi mengirim bantuan senjata ke Ukraina, di tengah memburuknya hubungan bilateral akibat perselisihan gandum. Juru bicara Pemerintah Polandia mengatakan, mereka akan melakukan pengiriman senjata ke Ukraina sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Keputusan Polandia untuk memperpanjang larangan impor gandum Ukraina telah membuat Kiev kesal. Polandia sampai saat ini dipandang sebagai salah satu sekutu paling setia Ukraina dalam perangnya dengan Rusia.

Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki pada Rabu (19/9/2023) mengatakan, negaranya tidak lagi mengirim bantuan senjata ke Ukraina. Polandia akan fokus membangun kembali persediaan senjatanya sendiri. “Saya ingin memberitahu Anda bahwa Polandia hanya mengirim pasokan amunisi dan persenjataan yang telah disepakati sebelumnya. Ini termasuk hasil dari kontrak yang ditandatangani dengan Ukraina," kata juru bicara pemerintah, Piotr Muller kepada kantor berita pemerintah PAP pada Kamis (21/9/2023).

Menteri Kekayaan Negara, Jacek Sasin mengatakan, perselisihan mengenai impor gandum tidak berpengaruh terhadap dukungan Polandia kepada Ukraina melawan Rusia. Namun Warsawa perlu menambah persediaan senjatanya sendiri.

Polandia telah memasok sejumlah senjata, antara lain tank T-72 dan Leopard, kendaraan lapis baja, dan howitzer ke Ukraina sejak invasi Rusia pada 24 Februari 2022. Warsawa belum menerbitkan daftar lengkap semua material yang diberikannya.

Polandia akan mengadakan pemilihan parlemen pada 15 Oktober. Partai nasionalis Hukum dan Keadilan (PiS) yang berkuasa mendapat kritik dari kelompok sayap kanan atas sikap patuh pemerintah terhadap Ukraina.

Partai Konfederasi, yang menyuarakan sentimen anti-Ukraina, berada di urutan ketiga dalam banyak jajak pendapat dan kemungkinan besar akan menjadi penentu kepemimpinan alias kingmaker. Para analis mengatakan, retorika keras PiS terhadap Ukraina adalah respons terhadap meningkatnya popularitas Konfederasi.

Piotr Buras, seorang peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa yang berbasis di Warsawa, mengatakan, “Hubungan Polandia-Ukraina telah menjadi sandera dalam kampanye pemilu Polandia,” mengacu pada pemilu parlemen negara itu bulan depan.

“Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi perjuangan Ukraina, karena narasi ini menyerupai dan melegitimasi suara-suara di Eropa (terutama kelompok sayap kanan) yang mempertanyakan perlunya memasok senjata ke Ukraina,” kata Buras melalui email kepada the Associated Press.

Sedangkan Robert Fico, yang pernah dua kali menjadi perdana menteri di Slovakia, saat ini kembali menjadi kandidat terdepan dalam pemilihan parlemen di negara tersebut. Partai sayap kirinya yang populis telah mengutarakan sikap pro-Rusia dan berjanji akan membatalkan dukungan militer dan politik Slovakia terhadap Ukraina jika terpilih pada pemilu 30 September.

Niklas Mashur, seorang analis militer di Pusat Studi Keamanan di Institut Teknologi Federal di Zurich, mengatakan ada kemungkinan bahwa beberapa partai politik mungkin “menaruh telur mereka dalam keranjang nasionalis untuk menjilat para pemilih” dan menghindari konflik. 

“Adalah naif untuk berasumsi bahwa tidak ada tukar guling  antara kepentingan masing-masing negara NATO dan kepentingan Ukraina,” kata Mashur. “Isu-isu seperti pasokan energi atau makanan adalah hal yang “penting, atau jika Anda mau, merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan antara negara-negara ini.”

Daniel Fried, mantan duta besar AS untuk Polandia dan sekarang menjadi anggota senior di lembaga pemikir Dewan Atlantik, mengatakan kebuntuan baru-baru ini di Eropa Timur bukanlah akhir dari aliansi Polandia-Ukraina. “Krisis kecil ini mungkin telah mencapai puncaknya,” kata Fried melalui telepon dari Berlin. “Ini akan terjadi… dalam situasi perang yang membuat masyarakat tegang, dan ada masalah nyata yang dipertaruhkan.” “Saya cukup yakin hal ini akan diperbaiki dan sedang dalam proses perbaikan – setidaknya saya berharap demikian,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat