Al-Mawardi (972-448H/1058 M) merupakan seorang fakih yang hidup pada era Kekhalifahan Abbasiyah, tepatnya masa pemerintahan khalifah al-Qadir. Pemilik nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi itu juga dikenal sebagai ahli tata negara. Itu berkat karya-karyanya yang membedah pedoman untuk para penyelenggara pemerintahan.

Salah satunya adalah Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk. Kitab yang juga dikenal dengan judul Adab al-Wazir (Etika Seorang Menteri) itu memuat segala hal berkenaan dengan figur ideal seorang menteri. Di dalamnya juga terdapat telaah atas prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkaitan dengan fungsi jabatan itu.

Karya ini sarat dengan petuah bijak al-Mawardi bagi para menteri. Dalam Adab al-Wazir, ia juga menyertakan beberapa riwayat hadis dan kalam hikmah untuk menguatkan argumentasi-argumentasinya.

Dibandingkan karyanya yang lain, seperti Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Adab ad-Dunya wa ad-Din, Al-Hawi, dan Al-Iqna’, keberadaan fisik buku ini tergolong langka. Padahal, isinya tak kalah penting, terutama bila disandingkan dengan Al-Ahkam. Buku ini semakin menyempurnakan pandangan tokoh yang masyhur dengan julukan Alboacen di kalangan Barat itu, terutama mengenai konsep-konsep dan sistem ketatanegaraan.

Al-Mawardi pernah menjadi kadi (hakim) dan duta khalifah pada masa Abbasiyah. Maka, karyanya ini dapat menjadi refleksi tentang kondisi perpolitikan Muslimin kala itu.

ILUSTRASI Sejarawan menamakan sebuah periode yang sarat masalah dalam sejarah Dinasti Abbasiyah sebagai Anarki di Samarra. - (DOK WIKIPEDIA)

Pada waktu itu, terjadi kerusakan dalam sistem perpolitikan Abbasiyah. Konon, otoritas seorang khalifah banyak tereduksi oleh para menteri. Bahkan, sosok yang semestinya memegang wewenang tertinggi justru menjadi simbol belaka—atau lebih parah lagi: boneka kekuasaan.

Kondisi ini kian kentara saat al-Mu’tashim menjadi khalifah Abbasiyah, menggantikan kerabatnya yang bernama al-Ma’mun. Para wazir memegang kekuasaan di pusat pemerintahan, Baghdad. Bisa dibilang, khalifah tak ubahnya boneka mainan di mata para wazir. Meski demikian, sepak terjang menteri-menteri tidak sampai secara terbuka mengibarkan makar.

Posisi strategis wazir

Mengawali mukadimah kitabnya, al-Mawardi mengutarakan tentang posisi penting seorang wazir di sebuah negara. Menurutnya, wazir tidak hanya mengatur rakyat, tetapi juga mengurusi raja yang berkuasa. Wazir bisa mengeluarkan kebijakan yang berpengaruh langsung pada pola dan alur kehidupan warga sehari-hari. Apa pun kebijakan yang ia keluarkan, wajib ditatati.

Pada diri seorang wazir berkumpul dua hak sekaligus, yaitu seorang pengatur sekaligus yang diatur. Di sinilah pentingnya dedikasi dan komitmen seorang wazir. Baik buruknya negara terletak di pundak wazir. Profesionalitas dan istikamah pada prinsip-prinsip kebaikan yang bersumber pada agama, mutlak perlu terus dibudayakan.

“Jangan suka berkelit dan mengeluh,” tegas al-Mawardi. Sebaliknya, wazir dituntut bekerja keras dan terus berusaha. Tumbang usai berupaya maksimal, lebih baik daripada kalah saat ada kemampuan dan peluang terbuka. “Maksimalkan waktu yang Anda miliki,” tulis al-Mawardi.

 

Modal utama seorang wazir ialah senantiasa bertakwa kepada Allah SWT selama mengemban tugas.

SHARE    

Karena itu, dalam pandangan ulama bermazhab Syafi’i ini, dasar dan modal utama seorang wazir ialah senantiasa bertakwa kepada Allah SWT selama mengemban tugas tersebut. Mengurus negara, ada fondasinya, yaitu agama. Sedangkan sistemnya ialah kebenaran dan objektivitas yang abadi dan tak berbias.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menga takan bahwa tidak ada ganjaran lebih besar yang diberikan Allah SWT kecuali bagi menteri yang saleh bersama seorang imam yang ia taati. Imam itu menyerunya selalu tunduk kepada Allah.

Manifestasi takwa kepada Allah dari diri seorang wazir, ialah bersikap adil. Adil bagi figur menteri merupakan investasi yang langgeng sedangkan kezaliman adalah kerugian yang datang begitu cepat. Dalam hal ini, seorang menteri dituntut berbuat adil dalam urusan harta, ucapan, dan perbuatan.

Soal harta, jelas al-Mawardi, ialah mengelola keuangan negara sesuai dengan porsi dan anggaran, tanpa mengurangi dan menggelembungkannya. Jangan sekali pun berniat meraup keuntungan pribadi dengan mengorupsi uang negara. Ketika berucap, menteri harus proporsional dan tidak tebang pilih. Tidak menjilat kepada penguasa ataupun meremehkan kalangan bawah. Tidak pula berbicara manis kepada pemegang status sosial tinggi dan pada saat yang sama mencibir rakyat biasa.

 

Tidak menjilat kepada penguasa ataupun meremehkan kalangan bawah.

SHARE    

Adil dalam bersikap, menurut al- Mawardi, hendaknya wazir tidak menjatuhkan hukuman kecuali atas dasar kesalahan yang dilakukan seseorang, dan hanya memberikan remisi atau ampunan bagi mereka yang bertobat. Kebencian kepada siapa pun sepatutnya tak menghapus rekam jejak kebaikan. Begitu pula sebaliknya, kecintaan, dan penghormatan pada sosok tertentu, tak membuat mata tertutup pada kejahatannya.

Diceritakan, Nabi Sulaiman AS pernah berkata, “Aku memberikan sesama apa yang mereka berikan atau belum memberinya, dan aku mengetahui apa yang mereka ketahui dan belum. Dan, aku tidak memberi apa pun yang lebih utama kecuali objektivitas, baik saat senang ataupun kala murka.” Al-Mawardi pun kembali menekankan, “Balasan kepada seseorang hanya berdasar baik atau buruknya.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat