JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) berencana merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk mengadopsi kesepakatan KTT ke-43 ASEAN. Dalam revisi tersebut, pemerintah akan menambah porsi pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutagulu mengatakan, revisi RUPTL dilakukan untuk mempercepat target transisi energi. "Pekan depan kita segera melakukan diseminasi ataupun sosialisasi terhadap RUPTL itu sehingga dapat dengan cepat proyek mana saja yang bisa segera dieksekusi," kata Jisman di JCC, Senin (11/9/2023).

Jisman menjelaskan, RUPTL ini akan mencakup perencanaan kelistrikan Indonesia hingga tahun 2040. Porsi pembangkit EBT akan mencapai 75 persen, dan 25 persennya akan ditopang oleh pembangkit gas.

"Ini cara untuk bisa menekan emisi karbon. Tidak ada kata untuk berhenti dan menunda target NZE," ujar Jisman.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam kesempatan yang sama menjelaskan, PLN akan lebih banyak membangun pembangkit EBT yang bisa dijadikan penopang utama pasokan listrik. Pembangkit dari air dan panas bumi akan mendominasi dalam RUPTL ini.

"Akan ada 60 GW tambahan kapasitas dari pembangkit EBT dan gas. Namun, 32 GW akan didominasi oleh pembangkit EBT yang menjadi baseload," kata Darmawan.

Di dalam RUPTL baru ini, PLN dan pemerintah juga fokus melakukan pembangunan transmisi jaringan. Sistem jaringan itu bisa menyambungkan seluruh sumber EBT yang ada di Indonesia dengan seluruh masyarakat yang tersebar di pulau-pulau besar Indonesia.

"Dalam perencanaan RUPTL yang baru akan dibangun green enabling transmission line di mana kondisi mix match antara sumber energi baru-terbarukan dengan sumber permintaan bisa diselesaikan," kata dia.

Seperti diketahui, salah satu kesepakatan yang dicapai dalam KTT ke-43 ASEAN adalah pengembangan sistem interkoneksi listrik antarnegara. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury menekankan pentingnya konektivitas antarnegara anggota ASEAN untuk dapat mewujudkan target transisi energi. Salah satu cara untuk meningkatkan konektivitas ini adalah negara ASEAN membangun ASEAN Super Grid.

"Untuk meningkatkan konektivitas antara negara ASEAN, negara-negara sepakat untuk bisa mengembangkan ASEAN Super Grid," ungkap Pahala.

Petani menggarap sawahnya di sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Ahad (27/11/2022). - (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

SHARE    

Pembangunan pembangkit listrik EBT saat ini terus digencarkan. Subholding PLN Nusantara Power, misalnya, sedang menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersil PLN Nusantara Power Muhammad Reza mengatakan, tahun depan PLTS tersebut sudah bisa beroperasi. "Kita akan bangun sistem kelistrikan di IKN semua berbasis energi bersih. Tahun depan ini kita sudah bisa selesaikan PLTS dengan kapasitas 50 MW," kata Reza di JCC, Senin (11/9/2023).

Reza menjelaskan, PLN Nusantara Power menggandeng mitra bisnisnya untuk menyelesaikan PLTS tersebut. Akan ada rencana pembangunan pembangkit EBT lainnya untuk memenuhi kebutuhan listrik IKN. "Ke depan kita bangun EBT semua di sana," tambah Reza.

Di daerah lainnya, PT PLN juga membangun PLTS Komunal di Pulau Pahepa untuk meningkatkan bauran EBT di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut).

"Berdasarkan hasil kajian mendalam, sumber listrik hijau yang memungkinkan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal," kata General Manager PT PLN UID Suluttenggo Ari Dartomo.

Dia mengatakan PLTS Komunal adalah proyek EBT yang melibatkan komunitas di daerah perdesaan, dalam hal ini di Pulau Pahepa. Proyek tersebut bertujuan untuk menyediakan akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Pengurus masjid membersihkan panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mandiri di Masjid KH Ahmad Dahlan di Karangploso, Malang, Jawa Timur, Senin (23/5/2022). - (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

SHARE    

PLN UP3 Tahuna dan UP2K Sulut bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah melakukan survei lokasi pembangunan infrastruktur PLTS Komunal tahap 1, salah satunya berlokasi di Pulau Pahepa, Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan kapasitas 270 kWp. Hal itu menjadi sinyal positif percepatan progres pembangunan pembangkit listrik hijau ini.

Manager UP3 Tahuna Muhammad Taufik mengatakan, PLN sebagai perpanjangan tangan pemerintah menjalankan tugas khususnya dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. "Dalam pembangunan PLTS ini, perlu dilakukan survei lokasi untuk memastikan kondisi yang akan dibangun. PLN akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Sitaro untuk kelancaran pembangunan ini,” ujar Taufik.

Taufik menambahkan bahwa pembangunan pembangkit hijau ini akan sangat memengaruhi geliat aktivitas masyarakat hingga pertumbuhan positif ekonomi daerah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.