Petugas melayani pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu (18/3/2023). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyelenggarakan pendaftaran sertifikasi halal serentak di 1. | ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Khazanah

Mayoritas Sertifikasi Halal UMK Berasal dari Self-Declare

Pengawasan sertifikasi halal lewat self-declare akan diperketat.

Oleh ZAHROTUL OKTAVIANI, ANDRIAN SAPUTRA

JAKARTA -- Sertifikasi halal lewat metode self-declare dinilai membantu pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk mendapatkan label halal. Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media, Komunikasi Publik, dan Teknologi Informasi Wibowo Prasetyo pun menjelaskan, dari 1.021.457 produk UMK, mayoritas berasal dari skema deklarasi mandiri.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) hingga 2 September 2023, ada 633.917 produk UMK tercantum mendapatkan sertifikat halal lewat self-declare. Menurut Wibowo, sertifikasi halal melalui skema self-declare adalah bentuk afirmasi negara terhadap pelaku UMK. Untuk itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan terus memperkuat pengawasan agar pelaksanaannya semakin optimal dan meminimalkan potensi kekeliruan.

Metode sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self-declare ini disebut sudah diberlakukan sejak 2021. Pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK.

 
Sertifikasi halal self-declare ini, adalah langkah strategis agar UMK kita dapat bersaing dalam perdagangan global
WIBOWO PRASETYO Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media, Komunikasi Publik, dan Teknologi Informasi
 

 

"Sertifikasi halal self-declare ini adalah langkah strategis agar UMK kita dapat bersaing dalam perdagangan global," ucap Wibowo dalam keterangan yang didapatkan Republika, Selasa (5/9/2023).

Keberpihakan pemerintah kepada UMK, lanjut dia, juga didasarkan pada fakta bahwa kelompok ini merupakan penggerak perekonomian Indonesia. Sertifikasi halal dengan skema ini diperuntukkan bagi produk yang menggunakan bahan berisiko rendah, serta menggunakan cara pengolahan sederhana.

photo
Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dalam festival syariah di atrium Bencoolen Indah Mall Kota Bengkulu, Bengkulu, Sabtu (01/7/2023). Bank Indonesia perwakilan Bengkulu menggandeng Kementerian Agama provinsi setempat untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal bagi setiap produk UMKM melalui Festival Syariah pada 1 Juli sampai 2 Juli 2023. - (ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi)

Ia pun mencontohkan beberapa produk UMK yang menggunakan bahan berisiko rendah dan diambil dari alam, seperti singkong, pisang, dan ubi. Bahan-bahan tersebut sudah bisa dipastikan kehalalannya. Cara pengolahan yang dilakukan pun sederhana, misalnya keripik singkong.

"Jika harus mengikuti sertifikasi halal dengan mekanisme reguler, harus uji lab, dan seterusnya, biayanya besar. Di sinilah perlu keberpihakan agar UMK juga bisa terjun ke dunia perdagangan," lanjut dia.

Di sisi lain, ia menilai keberpihakan ini juga dilakukan dengan memperketat pengawasan proses sertifikasi halal self-declare. Karena itu, penguatan dan peningkatan kualitas pendamping proses produk halal (PPPH) juga terus dilakukan. Wibowo lantas mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Menurut dia, sertifikasi halal menyangkut kepentingan hidup orang banyak.

photo
Hasil survei terhadap masyarakat menengah ke bawah mengenai label halal - (IPB)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini bisa dalam bentuk pengaduan dan pelaporan ke BPJPH, bila menemukan penyimpangan atau kejanggalan pada produk bersertifikat halal.“Kami sangat berterima atas peran serta masyarakat dalam pengawasan, karena ini juga sesuai dengan amanah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” kata Wibowo.

Kemenag mengapresiasi publik yang semakin sadar dan turut serta dalam pengawasan produk halal. Bila ditemukan ada kekurangan, dia menilai, hal tersebut adalah waktu yang tepat untuk bersama-sama memperbaikinya, bukan serta merta memberhentikan self-declare. "Seperti kata pepatah, jika ada tikus di lumbung padi, untuk menangkapnya jangan dengan cara membakar lumbungnya," ujar dia.

Konsumen halal terbesar di dunia

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menilai Indonesia akan menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia pada 2025. Menurut dia, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia, industri halal telah berkembang dengan tingkat yang menggembirakan.

Ia mengatakan pengeluaran umat Islam dunia di sektor halal diperkirakan akan tumbuh 7,8 persen atau sekitar 3 triliun pada tahun 2025. Pada tahun yang sama Indonesia diprediksi akan menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia dengan konsumsi halal sekitar Rp 281,6 miliar.

 
Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar telah menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia
AIRLANGGA HARTARTO Menko Bidang Perekonomian
 

 

“Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar telah menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia dengan konsumsi halal sekitar 281,6 miliar di tahun 2025. Potensi ini tentu perlu kita manfaatkan dengan baik dengan pengembangan industri halal di Indonesia. Jika peluang ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM tentu akan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dengan 87 persen mayoritas penduduk Muslim di Indonesia,” kata Airlangga dalam sambutannya secara offline pada acara LPPOM MUI Halal Award 2023 yang berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor pada Senin (04/09/2023).

Dalam kesempatan itu, Airlangga mengatakan pemerintah terus bersinergi dan berkolaborasi serta melakukan sosialisasi agar standar halal yang telah diaplikasikan oleh para pemenang LPPOM MUI Halal Award dapat berdampak pada kesejahteraan umat dan ekonomi nasional. Karena itu, menurut dia, pembiayaan sangat krusial dan syariah terintegrasi telah mencapai 140,47 triliun di semester pertama tahun 2023, serta sertifikasi halal untuk UMKM telah tercapai 107 ribu di tahun 2023.

photo
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor (DHE) di gedung Kemenko Ekonomi, Jumat (28/7/2023). - (Republika/Rahayu Subekti)

Ia menekankan, pemerintah terus berkomitmen dalam memfasilitasi pertumbuhan industri halal, pengembangan produk, pelayanan halal, serta pembiayaan syariah. Adanya kolaborasi antarkementerian lembaga terkait, pemerintah daerah maupun masyarakat. Ia juga berharap industri halal dapat bertumbuh dengan SDM unggul dan sektor keuangan syariah dapat berkembang.

“Selamat dan sukses kepada para pelaku usaha yang telah menerima penghargaan Halal Award atas dedikasinya telah menerapkan standar tinggi sehingga dapat memberikan efek domino untuk memajukan industri halal, mendorong inovasi, berkontribusi nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Airlangga.

Heboh Nabidz, BPJPH Diminta Hentikan Self-Declare

BPJPH tidak boleh hanya menyalahkan pelaku usaha dan pendamping proses halal self-declare dalam kasus Nabidz

SELENGKAPNYA

Beni Yulianto Bilang Nabidz Bukan Khamar, Beda dengan Fatwa MUI

Fatwa MUI menyebutkan minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minumal alkohol/etanol minimal 0,5 persen.

SELENGKAPNYA

Heboh Nabidz, Skema Self-declare Halal Dikritik

Pada awalnya, Nabidz mengandung alkohol 13 persen. Setelah itu dimasukkan bakteri yang dapat membersihkan.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya