JAKARTA – PDIP secara terbuka menyebut program food estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. Tudingan itu pun dibantah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang secara khusus ditunjuk Jokowi untuk menjadi penanggung jawab.

Sehari setelah "serangan" yang dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersebut, Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8/2023) mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan sebesar Rp 108,8 T dalam RAPBN 2024 atau naik dari tahun 2023 sebesar Rp 104,2 triliun. Salah satunya adalah untuk pengembangan kawasan food estate serta penguatan cadangan pangan nasional.

“Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; serta pengembangan kawasan food estate; dan penguatan cadangan pangan nasional,” kata Jokowi dalam pembacaan nota keuangan.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran (ketiga kanan) meninjau kesiapan lahan pertanian yang akan dijadikan pengembangan food estate di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). - (Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

SHARE    

Hasto sebelumnya menyebut proyek food estate yang dikerjakan pemerintahan Jokowi sebagai proyek gagal. Menurut dia, kegagalan program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan. Itulah yang menjadi alasan Hasto menyebut program food estate sebagai kejahatan lingkungan.

Hal itu dikatakan Hasto ketika dimintai tanggapannya ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024. "Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto kepada wartawan di Bogor, Selasa (15/8/2023).

Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan food estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. - (Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO)

SHARE    

Tudingan Hasto itu dicurigai menyasar kepada Prabowo. Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam RPJMN 2020-2024. Kementerian Pertanian yang dipimpin politisi Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan, Kementerian Pertahanan yang dikomandani Prabowo Subianto menjadi backup dan berfokus mengurusi lahan singkong.

Sementara proyek itu berjalan, perubahan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024 terjadi. Partai Nasdem membentuk Koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, sedangkan Gerindra bersama tiga partai parlemen lainnya membentuk koalisi besar mengusung Prabowo. Adapun PDIP mengusung kadernya, Ganjar Pranowo. Baik Prabowo maupun Ganjar sama-sama mengeklaim akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan Jokowi, sosok yang hingga kini masih berstatus kader PDIP.

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah dugaan yang menilai kritik terhadap food estate yang disampaikan Hasto bermaksud menyerang Prabowo Subianto. Menurut dia, DPR akan melihat masalah itu dari kinerja kementerian terkait. "Kalau saya di DPR, fungsi pengawasannya akan melihat dulu bagaimana kinerja kementerian terkait," kata Puan.

Petani memanen bawang merah saat panen raya di kawasan food estate lereng Gunung Sindoro Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (20/1/2022). Program food estate atau lumbung pangan oleh Kementerian Pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hortikultura guna mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. - (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

SHARE    

Menurut dia, semua kementerian seharusnya menyelesaikan program-program prioritasnya sesuai harapan Presiden Jokowi. Karena itu, Puan berharap agar program food estate bisa diselesaikan dengan baik. "Jadi, seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi, saya berharap, ya, termasuk itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," ujarnya.

Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai proyek tersebut memang memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil optimal. “Menurut saya, tidak ada salahnya diteruskan. Berbeda dengan orang yang menentang food estate, saya bisa memahami mengapa pemerintah membangun food estate,” kata Khudori.

Ia menuturkan, untuk menambah lahan pangan, food estate adalah langkah yang bisa dimaklumi. Harus dipahami, lahan pangan di Indonesia jumlahnya kecil. Lahan sawah, misalnya, hanya 7,46 juta hektare (ha). Oleh karena itu, dalam konteks secara gradual mengalihkan basis produksi pangan dari Jawa ke luar Jawa, food estate adalah langkah yang harus diambil. Sebab, mengumpulkan seluruh produksi pangan utama di Jawa justru akan berhadapan dengan fakta bahwa lahan pertanian terus dikonversi menjadi permukiman.

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi di depan kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (31/10/2022). Dalam aksinya mereka menuntut penolakan rencana pemerintah mengembangkan benih kedelai rekayasa genetik (GMO) yang diproduksi korporasi dan menuntut revisi Permentan 67/2016 sesuai dengan Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013 serta mengkritisi program food estate dalam mengatasi krisis pangan yang membuat ketersediaan pangan tergantung kepada korporasi. - (Republika/Prayogi)

SHARE    

“Masalahnya, food estate yang dirintis sejak tahun 1990-an sampai saat ini belum ada yang berhasil. Ini salah satunya karena food estate dilakukan serampangan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan,” ujar dia.

Khudori menjelaskan, kawasan food estate rata-rata adalah lahan bukaan baru dari hutan yang perlu disiapkan untuk ditanami. Bukan saja perlu dukungan infrastruktur yang memadai, seperti irigasi, bendungan, dan jalan, tapi tanah lokasi food estate pun perlu disiapkan agar tanaman yang ditanam bisa tumbuh baik.

“Ini perlu waktu, perlu teknologi tertentu, perlu tenaga lapangan yang cukup dan cakap karena, selain lahan bukaan baru, lahan lokasi food estate itu lahan kelas dua, kelas tiga, bahkan empat yang tingkat kesuburannya jauh lebih rendah dari lahan-lahan di Jawa,” kata dia.

 

Masalahnya, food estate yang dirintis sejak tahun 1990-an sampai saat ini belum ada yang berhasil

KHUDORI, Pengamat Pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

 

SHARE    

Oleh karena itu, hasil dari food estate tak bisa langsung dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. “Tidak bisa dikejar-kejar dengan cara kerja, kerja, kerja, dan akan menghasilkan seperti sulapan,” ujarnya.

Di sisi lain, Khudori mengkritik alokasi anggaran ketahanan pangan 2024 kendati mengalami kenaikan dari tahun lalu. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan pemerintah minim dalam program peningkatan kesejahteraan petani. “Tidak ada prioritas langsung untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Orientasi atau tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dari tahun ke tahun selalu tertinggal,” kata Khudori.

Khudori menegaskan, orientasi dan prioritas anggaran pemerintah masih pada sebatas produksi, ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga. “Semua ini orientasi utamanya adalah untuk konsumen. Perlu keberanian untuk menggeser prioritas ketahanan pangan itu ke tujuan menyejahterakan petani,” ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat