Liputan Khusus
Quo Vadis Sektor Infrastruktur?
Infrastruktur berperan penting untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
Oleh FRISKA YOLANDA
Pembangunan infrastruktur yang agresif sepanjang masa pemerintahan Joko Widodo memang menjadi paling menonjol. Sebagian pihak mengkritisi kebijakan itu lantaran dibangun dengan utang.
Namun, sebagian lain tetap mendukung karena melihat ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Patut kita pertanyakan, apakah keberpihakan kepada sektor infrastruktur ini akan terus berlanjut atau setop saat pemerintahan berganti?
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menilai keputusan pemerintah era Presiden Jokowi dalam menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas nasional adalah pilihan yang logis dan strategis. Menurut dia, pembangunan infrastruktur akan menopang banyak aspek, termasuk perekonomian.
"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Basuki saat berkunjung ke Yogyakarta, baru-baru ini.
Ia meyakini, ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi.
Setidaknya, infrastruktur memiliki dua peran utama. Pertama, infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.
Hanya saja, yang diinginkan pemerintah bukan sekadar membangun, tetapi juga peningkatan produktivitas sebagai dampak positif yang dicita-citakan. Itu serupa seperti yang dilakukan negara lain, misalnya Korea Selatan, Jepang, serta Singapura yang kini telah mencapai taraf ekonomi maju.
"Jadi, apa yang kita lakukan dengan percepatan pembangunan infrastruktur bukan untuk bermewah-mewah, tapi semata-mata untuk mengejar ketertinggalan, contohnya pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta, Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatra," ujarnya.
Di satu sisi, pemerintah juga terus membangun kawasan-kawasan industri yang sudah dilengkapi infrastruktur dasar. Berbagai kawasan itu diyakini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang hasilnya akan berbalik kepada masyarakat.
Selama pemerintahan Joko Widodo delapan tahun terakhir, ada 210 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap. Adapun sejauh ini, sebanyak 158 PSN telah selesai dibangun dengan total nilai investasi Rp 1.102,7 triliun.
PSN terbanyak digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah 125 proyek dan telah rampung sebanyak 87 proyek. Sesuai arahan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) seluruh PSN harus rampung paling lambat semester pertama 2024 atau sebelum berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo pada Oktober tahun depan.
Namun, Basuki pun meminta dispensasi agar seluruh penyelesaian PSN di PUPR bisa selesai hingga akhir 2024. Ada delapan proyek yang dimintakan keringanan, terdiri atas tiga tiga proyek jalan tol dan lima bendungan.
Tiga proyek tol tersebut yakni Tol Serang-Panimbang di Banten, Tol Patimban di Cirebon, serta Tol Indramayu-Semarang-Demak. Adapun lima bendungan yang dimintakan dispensasi ialah Bendungan Bener di Purworejo, Bendungan Lau Simeme di Sumatra Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, serta Bendungan Mbay di Flores.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah membangun infrastruktur berdasarkan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, setiap pembangunan tidak bisa dipandang sebagai proyek yang berdiri sendiri.
Beberapa PSN telah memberikan dampak signifikan kepada Indonesia, antara lain beroperasinya MRT dan LRT pertama di Indonesia dan penambahan jaringan jalur kereta api sepanjang lebih dari 1.000 kilometer. Selain itu, puluhan bendungan juga telah dibangun untuk menambah persediaan air baku, mereduksi potensi banjir, dan memproduksi energi listrik.
Penambahan panjang jalan tol juga telah dilakukan sebanyak tiga kali lipat sejak 2014 dan pembangunan tiga sistem pengolahan air minum dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang memberikan layanan kepada lebih dari 2 juta orang.
"Pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian PSN agar tidak ada proyek yang mangkrak pada 2024. Selain itu, beberapa proyek PSN yang lewat periode 2024, financial closing-nya sudah selesai, proyeknya akan terus dilanjutkan," ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu terus membangun komunikasi dengan masyarakat melalui konten media sosial yang kritis dan konstruktif agar turut aktif dalam mengawal pembangunan ke depan.
Airlangga menambahkan, pada tahun 2035, Indonesia berpotensi untuk lepas dari jebakan negara kelas menengah. Namun, jebakan itu hanya bisa dilepaskan bila Indonesia punya masyarakat yang produktif.
"Kuncinya tentu infrastruktur, baik darat maupun laut, dan ini butuh sumber daya manusia yang cerdas, gesit, bertindak tepat, sehat, pandai, siap bersaing dengan perubahan artificial intelligence,"kata dia.
Karena sektor infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo, anggarannya pun menjadi salah satu yang tertinggi. Anggaran infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
Pada 2023, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jatah infrastruktur mencapai Rp 391,7 triliun. Nilai itu mencapai hampir 13 persen dari total belanja negara yang sebesar Rp 3.061 triliun.
Pemerintah ngotot mempertahankan porsi infrastruktur itu dari tahun ke tahun. Terlebih, ada 210 Proyek Strategis Nasional yang digarap. Tak hanya jalan tol, dana tersebut juga digunakan untuk membangun rusun, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, dan infrastruktur ketenagalistrikan.
Hanya pada 2020 saja anggaran infrastruktur sedikit berkurang. Hal itu karena pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19. Namun, apakah keberpihakan kepada sektor infrastruktur ini akan berlanjut saat pemerintahan berganti?
Evaluasi dampak
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, infrastruktur memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat. Piter menyebut infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak hanya terbatas pada jalan tol, tetapi juga bendungan irigasi hingga jalan desa yang semuanya sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Contohnya saja sekarang ini banyak daerah yang menjadi tujuan wisata baru karena didukung oleh adanya jalan desa dan lain-lain," ujar Piter saat dihubungi Republika, di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Piter menyampaikan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti dan harus terus dilanjutkan. Menurut Piter, infrastruktur di Indonesia saat ini masih kalah jauh dari negara-negara tetangga. Piter menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat baik melakukan pembangunan infrastruktur secara merata di berbagai sektor dan juga di berbagai daerah.
Walaupun sudah dibangun secara masif, infrastruktur Indonesia masih tertinggal dari negara lain.
Piter mengambil contoh penyelesaian proyek strategis Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga ke Surabaya, kemudian juga ada kereta cepat Jakarta-Bandung, berbagai bendungan, serta Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang masih terus dikerjakan.
Piter menyampaikan, komitmen Jokowi dalam pengembangan infrastruktur terlihat dari sisi keberpihakan anggaran belanja modal di APBN yang naik signifikan sejak 2015 ketika pemerintah menurunkan beban subsidi BBM dan mengalihkannya ke pembangunan infrastruktur.
"Infrastruktur seharusnya tetap menjadi prioritas oleh pemerintah yang akan datang. Walaupun sudah dibangun secara masif, tetapi infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Selain itu juga masih belum merata," kata Piter.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, pembangunan infrastruktur harus terus berlanjut karena wilayah Indonesia yang begitu luas. Namun, upaya pemerataan pembangunan tentu tidak sebanding dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki pemerintah.
"Infrastruktur tetap harus menjadi prioritas ke depan, tetapi pendanaan itu kan tidak leluasa, bukan tidak terbatas, jadi harus ada skala prioritas," ucap Faisal.
Faisal mengatakan, pemerintah perlu memetakan tujuan spesifik dari pembangunan infrastruktur, apakah untuk menurunkan biaya logistik, mengentaskan kemiskinan, atau pembukaan pertumbuhan ekonomi baru melalui destinasi wisata.
Faisal mengatakan, pembangunan infrastruktur punya dampak besar dalam membuka akses wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan. Menurut Faisal, banyak persoalan kemiskinan yang tidak hanya cukup diatasi dengan sekadar memberikan bantuan sosial (bansos).
"Artinya, infrastruktur tujuannya mengentaskan kemiskinan dengan membuka akses terhadap pasar," lanjut Faisal.
Skala prioritas lain, misalnya, bertujuan menurunkan biaya logistik Indonesia dengan mempermudah arus barang. Faisal mengatakan, laporan Bank Dunia belum lama mencatat indeks performa logistik Indonesia mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan perlunya evaluasi dalam melihat dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap penurunan biaya logistik.
"Kalau performa logistik tidak baik, berarti perlu ada evaluasi ke pembangunan infrastruktur yang mempermudah logistik seperti apa. Skala prioritas yang ditujukkan ke sifatnya tematik untuk mencapai outcome tertentu, jadi tidak sekadar membangun tanpa ada skala prioritas," kata Faisal.
TERBARU
Dunia Islam | Berlangganan
Jejak Rumi di Konya
Arsitektur | Berlangganan
Sentuhan Modern Minimalis di Masjid Jassim al-Saddah
Kisah | Berlangganan
Senarai Kisah Inspiratif Ibrahim bin Adham
TERPOPULER
Nasional | Berlangganan
Mengapa Elektabilitas Anies Anjlok?
Nasional | Berlangganan
Anak-Anak Korban Gagal Ginjal Akut Masih Menanti Janji
Nasional | Berlangganan
Anjloknya Elektabilitas Anies Versi LSI Denny JA
Ekonomi | Berlangganan
Pemerintah Seriusi Proyek Kereta Cepat Jakarta—Surabaya
Login Gmail
Login Facebook