Upaya Indonesia melakukan transisi energi demi mencapai target net zero emission atau emisi bersih 2060 masih dihadapkan pada pelbagai tantangan. Tak hanya soal komitmen seluruh pemangku kepentingan, kebutuhan pendanaan yang amat besar menjadi aral rintang Indonesia untuk menjadi negara “bersih”.
 
Target NZE 2060 bukan hanya dikejar Indonesia, tapi juga dunia lewat kesepakatan Paris Agreement 2015. Istilah NZE juga bukan bermakna sebuah negara harus bebas dari emisi, tapi suatu kondisi ketika jumlah emisi karbon yang dilepas ke atmosfer tidak melampaui jumlah yang mampu diserap bumi.

Kata kunci untuk mencapai target dunia itu adalah transisi energi. Meski demikian, ada alasan sangat mendasar yang membuat peralihan ke energi bersih sebagai suatu kebutuhan.

Target dan realisasi bauran EBT - (Kementerian ESDM)

Seyogianya, upaya transisi energi ke energi bersih dan ramah lingkungan tak perlu lagi diperdebatkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menekankan, tanpa upaya keras bersama, emisi gas rumah kaca yang terus meningkat bakal membuat suhu udara makin panas. "Kita semua tahu bahwa dampak dari emisi menyebabkan dunia makin panas," kata Arifin dalam sebuah forum, belum lama ini.

Pernyataan Arifin itu bukan tanpa alasan. Pada 6 Juli lalu, suhu rata-rata global mencapai 17,23 derajat celsius yang merupakan hari terpanas sepanjang sejarah. Di Tanah Air, makin panasnya suhu udara juga amat terasa. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), suhu udara di Indonesia telah meningkat sekitar 1,1 derajat celsius. Belakangan, suhu udara pun makin menyengat karena fenomena El Nino.

Untuk menjaga kenaikan suhu bumi, transisi energi menjadi jawaban. Jalan transisi ke energi bersih salah satunya ditempuh pemerintah melalui program pensiun dini pembangkit listrik batu bara (PLTU). PLTU diganti dengan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) sesuai potensi yang dimiliki Indonesia. Namun, proyek ambisius itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

Arifin menjelaskan, Indonesia masih berupaya untuk mendapatkan komitmen pendanaan energi bersih melalui Just Energy Transition Partnership (JETP)  sebesar 20 miliar dolar AS atau setara Rp 300 triliun yang dialokasikan untuk Indonesia. Dana tersebut bersumber dari investasi publik maupun swasta dalam bentuk hibah maupun pinjaman bunga rendah.

Dalam pertemuan bersama media pada Jumat (4/8/2023), Arifin menyampaikan, ESDM terus mematangkan program-program transisi energi dalam program JETP. Salah satu program JETP yakni pemensiunan dini PLTU. Namun, Arifin menegaskan, pemerintah tak akan sembarangan menyuntik mati PLTU yang saat ini beroperasi karena hal itu bisa berdampak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

“(Pensiun dini) itu masuk dalam program JETP, kita akan sodori, mau atau tidak. Kalau itu mau dipercepat, harus ada kompensasinya (pengganti PLTU, Red),” ujar Arifin.

Pada saat menghadapi tantangan pendanaan yang begitu besar, proses transisi energi juga memunculkan kekhawatiran. Bukan tanpa alasan, dunia berjibaku mengejar target emisi bersih 2060. Pasalnya, cepat atau lambat, akan muncul aturan main yang disiapkan bersifat memaksa, yakni mekanisme perdagangan karbon.

Negara yang tidak bisa mengikuti penurunan karbon harus membayar pajak mahal yang akhirnya akan membebani. Apabila itu terjadi, pelaku industri ikut terdampak karena harus menambah pengeluaran untuk emisi yang dikeluarkan dari aktivitas pabrik. "Untuk itulah, kita harus melakukan program transisi energi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi baru dan terbarukan yang ada di dalam negeri,” ujar dia.

Pada tahun 2025 mendatang, pemerintah telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) setidaknya mencapai 23 persen. Sayangnya, hingga akhir 2022, bauran EBT baru mencapai 12,3 persen dari yang ditargetkan 15,7 persen.

Peneliti Institute for Essential Services Reform (IESR), His Muhammad Bintang, mengatakan, pencapaian EBT di Tanah Air mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, target angka bauran tiap tahun terus meningkat. Tahun ini, sesuai rencana, target bauran EBT sebesar 17,9 persen.

Bintang mengatakan, pendanaan melalui JETP yang tengah dipersiapkan akan sangat menarik untuk membantu pencapaian bauran EBT ke depan. Publik juga akan melihat sejauh apa investasi yang masuk terhadap realisasi transisi energi.  “Untuk mengejar target 25 persen dalam waktu dua tahun perlu strategi agresif dan konkret,” ujarnya.

Sementara itu, hasil riset Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Yayasan Indonesia Cerah mengungkapkan, pemahaman pemerintah daerah (pemda) soal transisi energi justru masih rendah. Bahkan, keterlibatan pemda dalam JETP pun minim.

Risiko dari belum siapnya pemda melaksanakan transisi energi akan menciptakan tekanan pada sektor tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat, terutama yang bergantung pada rantai pasok PLTU. Sebagai contoh, terdapat sekitar 4.666 pekerja langsung, baik tetap maupun tidak tetap, yang akan terdampak oleh penutupan PLTU di Langkat, Cilacap, dan Probolinggo. Jumlah itu belum termasuk pekerja tidak langsung, seperti pelaku UMKM di sekitar lokasi PLTU serta pekerja di lokasi sumber batu bara.

Dampak ketenagakerjaan penutupan PLTU. - (Laporan Kajian Celios (2023) )

Dampak pensiun PLTU batu bara yang berakibat pada potensi pendapatan daerah yang hilang pun belum diantisipasi dengan menyiapkan potensi penggantinya. “Hal ini berakibat pada poin transisi berkeadilan atau ‘just’ yang diusung JETP menjadi pertanyaan,” kata Direktur Celios Bhima Yudhistira. 

Berkaca dari riset itu, Indef menyarankan pemerintah untuk mendorong model transisi energi berkeadilan yang melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Daerah harus dilibatkan dalam menyusun regulasi di level undang-undang dan rencana teknis dalam bentuk Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP.

Menghijaukan PLTU
Sembari menunggu pensiun dini PLTU direalisasikan, PT PLN (Persero) saat ini masih  berfokus pada upaya substitusi batu bara dengan sampah atau co-firing pada pembangkit listriknya. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, sebanyak 40 PLTU telah menerapkan co-firing dan diklaim sudah mampu menurunkan emisi karbon hingga 429 ribu ton CO2 sepanjang semester pertama 2023.

Ia menilai co-firing tak sebatas mengurangi emisi, tapi ikut memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar pembangkit. Sebab, masyarakat dilibatkan untuk membuat bahan baku co-firing, seperti penanaman tanaman biomassa hingga pengelolaan sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pellet. Secara kumulatif, hingga semester I 2023, penggunaan biomassa mencapai angka 400 ribu ton dan akhir tahun ditargetkan mencapai 1 juta ton, lebih tinggi daripada 2022 yang di angka 580 ribu ton.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti menegaskan, mulai tahun ini, PLN tak lagi menambah proyek PLTU kecuali untuk proyek-proyek pembangkit batu bara yang sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya. PLTU-PLTU itu nantinya akan selesai sekitar tahun 2024-2025, tapi dengan teknologi yang jauh lebih efisien dan rendah emisi.

Petugas PLN Indonesia Power melakukan pengecekan terhadap biomassa sawdust yang akan digunakan sebagai substitusi bahan bakar batu bara atau co-firing di PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. - (PLN Indonesia Power)

Selain pensiun dini PLTU, pemerintah juga terus mengampanyekan penggunaan kendaraan listrik yang bebas emisi. Namun, publik menyoroti seberapa besar manfaat kendaraan listrik jika pembangkit listrik masih mengandalkan batu bara. “Tentu sumber energi dari charging station itu nantinya adalah dari sumber EBT,” katanya.

Kendaraan listrik

Sementara Indonesia berjibaku mencari bantuan pendanaan untuk sejumlah program listrik bersih, pemerintah juga membuka pintu lebar-lebar bagi perusahaan produsen kendaraan listrik agar berinvestasi di Indonesia. Indonesia menyiapkan berbagai insentif bagi setiap investasi perusahaan kendaraan listrik di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, produsen mobil listrik asal Cina, BYD, mengaku ingin berinvestasi di Indonesia. Sementara, produsen asal AS, Tesla, masih berkutat di tahap negosiasi sejak beberapa bulan lalu. Luhut percaya diri, Indonesia bisa menjadi pusat ekosistem kendaraan listrik karena memiliki cadangan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik.

Di sisi hilir, pemerintah memberikan potongan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk pembelian mobil listrik. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik dan konversi motor bensin ke listrik.

Petugas Tiki mengganti baterai motor listrik di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) kantor cabang Tiki Pemuda di Jakarta, Rabu (1/3/2023). - (Tahta Aidilla/Republika)

SHARE    

Sayangnya, program insentif motor listrik sepi peminat karena segmen penerima yang terbatas. Untuk menyikapi itu, pemerintah membuka subsidi pembelian untuk umum agar target 200 ribu unit tercapai.

Adapun dari sisi konversi, Kementerian ESDM sedang menyusun konsep konsep sewa baterai yang mampu memangkas biaya konservasi. Nantinya, skema sewa baterai ini akan memotong biaya konversi hingga Rp 8 juta.  Dengan ditambah nilai subsidi yang diberikan Rp 7 juta, maka dengan harga konversi maksimal Rp 17 juta per unit, masyarakat hanya membayar sekitar Rp 2 juta.

Menjalankan transisi energi memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Penyesuaian kebijakan merupakan hal lumrah dalam mencari strategi yang tepat, efektif, efisien, dalam mencapai transisi energi. Namun, hal yang terpenting adalah semua pihak, termasuk pemerintahan selanjutnya, memiliki komitmen kuat untuk membawa Indonesia beralih ke energi bersih. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.