Oleh SUBROTO

Salah satu terobosan penting di bidang pendidikan yang dilakukan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, adalah Program Merdeka Belajar. Nadiem mengatakan Merdeka Belajar hadir bukan hanya sebagai kebijakan atau program dari pemerintah pusat, melainkan juga sebagai gerakan. Karena itu, menurut dia, keberlanjutan program tersebut berada di tangan para guru dan kepala sekolah penggerak.

Merdeka Belajar memberikan keleluasaan kepada pendidik dalam menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat pribadi mereka di konteks pendidikan.

Dalam Program Merdeka Belajar terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Kemerdekaan itu berlaku untuk siswa, guru kepala sekolah, mahasiswa, dan dosen.

Sejumlah anak sedang bermain di lingkungan TK Inklusi Bhakti Siwi, Sunter Jaya, Jakarta, di hari pertamanya masuk sekolah, Senin (18/7/2022). TK Inklusi Bhakti Siwi berbasis lingkungan ini menerapkan kurikulum ‘Merdeka Belajar’ yang merupakan satu-satunya TK Inklusi di wilayah Sunter Jaya Jakarta Utara. - (Darmawan/Republika)

SHARE    

Terobosan besar yang  dilakukan Nadiem melalui Merdeka Belajar, di antaranya mengganti ujian berbasis mata pelajaran dengan Asesmen Nasional (AN), Kurikulum Merdeka yang dapat diimplementasikan secara sukarela, dan perubahan sistem penerimaan mahasiswa baru. Selain itu, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

"Merdeka Belajar memberikan keleluasaan kepada guru untuk berkarya dan menghadirkan kemerdekaan kepada peserta didik untuk belajar adalah kunci dari keberhasilan transformasi pendidikan," kata Nadiem beberapa waktu lalu. Namun, pelaksanaan Merdeka Belajar kini sudah memasuki episode 25  bukannya tanpa kendala. Bagi guru dan peserta didik, kendala umum yang terjadi adalah ketidaksiapan dalam implementasi program itu.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dalam keterangannya beberapa waktu lalu mengatakan perlu ada indikator keberhasilan dan kegagalan untuk mengukur secara objektif program unggulan Nadiem Makarim itu. "Kami menilai setidaknya ada indikator yang bisa kita lihat untuk melihat tren efektivitas, apakah memang hasil Program Merdeka Belajar ini sesuai yang bertujuan menciptakan profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter kuat dan menguasai kemampuan dasar bidang numerik, literasi, dan sains," kata Syaiful Huda.

Sejumlah murid SD Negeri 2 Lasolo Kepulauan duduk menanti tenaga pengajar di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Senin (14/3/2022). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melanjutkan program Merdeka Belajar untuk memastikan anak-anak bersekolah dan mendapatkan pendidikan berkualitas, keadilan sosial serta pemerataan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas. - (ANTARA FOTO/Jojon)

SHARE    

Huda menambahkan, sudah menjadi fakta jika Program Merdeka Belajar dalam beberapa episode memunculkan kontroversi. Hal ini terjadi karena kurangnya keterlibatan publik dalam proses perumusan dan adopsi kebijakan merdeka belajar. "Kisruh organisasi penggerak, misalnya, yang sempat menjadi polemik nasional sehingga harus ditunda pelaksanaannya menjadi salah satu contoh. Belum lagi, persoalan RUU Sisdiknas yang juga ditolak sebagian masyarakat pendidikan sehingga gagal menjadi program legislasi nasional prioritas," katanya.

Politikus PKB ini pun berharap agar di sisa masa kerja Mendikbudristek Nadiem Makarim ini, ada penajaman program prioritas sehingga ada dampak nyata dari upaya perbaikan kualitas pendidikan di Tanah Air. Menurut dia, Nadiem Makarim perlu memilih program apa yang harus diselesaikan sehingga ada legacy yang diingat oleh publik.

Anggota DPR RI asal Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menaruh harapan besar Kemendikbudristek fokus pada kemerdekaan dua pemain kunci pada pendidikan di Indonesia, yakni guru merdeka sejahtera dan murid merdeka. "Untuk itu, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana guru dapat memberikan pengajaran yang maksimal, jika kesejahteraan guru saja masih di bawah standar?" katanya. 

Bagaimana guru dapat memberikan pengajaran yang maksimal, jika kesejahteraan guru saja masih di bawah standar?

HETIFAH SJAIFUDIAN, Anggota DPR RI Komisi X. 

SHARE    

Anggota Komisi X DPR RI, Lisda Hendrajoni, mengatakan kesiapan infrastruktur sarana prasarana penunjang dan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga guru yang harus mendapatkan perhatian. Dia tak menyangkal masih terdapat keterbatasan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam implementasi program kurikulum merdeka, tetapi semangat ini dalam pelaksanaan dari sekolah-sekolah harus diapresiasi.

“Kita kaget juga, ternyata sudah mencapai 80 persen sekolah di Indonesia, mulai dari tingkat SD hingga SLTA yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Makanya kita memotivasi guru untuk tetap terus belajar dan berjuang ke arah yang sebenarnya sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka," katanya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Budi Santoso Wignyosukarto, mengemukakan bahwa Kurikulum Merdeka yang merupakan bagian dari Program Merdeka Mengajar telah memunculkan perubahan besar dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Kurikulum Merdeka, menurut dia, memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menyusun materi pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal di masing-masing daerah.

"Implementasi Kurikulum Merdeka menciptakan perubahan besar dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Satuan pendidikan diberikan kebebasan implementasi Kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan visi-misi, fasilitas, serta kebutuhan belajar murid," kata Budi dalam siaran pers yang dikutip di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Sejumlah siswa PAUD menunjukkan produk lokal sandal Ciomas hasil buatan mereka saat Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Aku Cinta Indonesia di PAUD Tulip, Desa Kota Batu, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/9/2022). - ( ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

SHARE    

Nadiem Makarim saat pemaparan di depan DPR menekankan prinsip keberlanjutan untuk memastikan kebijakan Merdeka Belajar tetap berlanjut dan semua target akan tercapai pada 15 tahun ke depan. Menurut dia, semua dilakukan dalam Merdeka Belajar merupakan prinsip keberlanjutan untuk mencapai critical mass (batas minimum) sekitar 20 persen, sehingga memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan agar dapat beroperasi secara mandiri dan tidak dapat diputarbalikkan.

Prinsip keberlanjutan tersebut ditempuh, antara lain dengan melakukan revisi berbagai peraturan perundangan. Kemendikbudristek juga merevisi berbagai peraturan teknis yang bertujuan menyederhanakan proses administratif dan perluasan jangkauan penerima manfaat.

"Banyak guru penggerak dan kepala sekolah penggerak bertanya bagaimana kelanjutan Merdeka Belajar jika nanti saya sudah tidak menjadi menteri. Merdeka Belajar akan lanjut atau tidak, itu ada di tangan Bapak/Ibu. Itu kuncinya. Kalau Merdeka Belajar sudah jadi gerakan dan dirasakan manfaatnya, bagaimana pun kebijakan kementerian, akan sulit membendung semangat Merdeka Belajar," kata Nadiem menegaskan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.