Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang usai mengikuti rapat kerja dengan Komis XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). | Republika/Prayogi
Rapat kerja tersebut membahas pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. | Republika/Prayogi
Dalam kesempatan tersebut Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan di 2024 sebesar Rp48,35 triliun. | Republika/Prayogi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja dengan Komis XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Rapat kerja tersebut membahas pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementeria | Republika/Prayogi
Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan di 2024 sebesar Rp48,35 triliun. | Republika/Prayogi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat kerja dengan Komis XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). | Republika/Prayogi

Peristiwa

Sri Mulyani Alokasikan Rp 4,95 Triliun untuk Proyek Prioritas Nasional

Proyek prioritas nasional mulai dari infrastruktur, IKN, pengembangan sdm hingga ketahanan pangan.

JAKARTA-- Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 4,95 triliun digunakan 26 proyek prioritas nasional pada tahun ini. Adapun anggaran ini sebagian dialokasikan proyek ibu kota nusantara.

Sementara untuk  Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024 Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan di 2024 sebesar Rp48,35 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut juga digunakan penyelesaian masalah aset dan berbagai landasan hukum pembangunan ibu kota nusantara.

“26 proyek tersebut menggunakan dana pelaksanaan dan penyelesaian. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan IKN, yang dalam hal ini anggarannya cukup dinamis dan progresnya juga sangat dinamis, sehingga membutuhkan dedicated waktu dan dukungan,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (12/6/2023).

Sri Mulyani meminta Kementerian PUPR untuk memberikan anggaran secara langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini sebagai upaya menuntaskan target pembangunan hingga 2024 

“Nampaknya PUPR meminta dalam bentuk anggaran langsung, itu yang kami terus diskusikan dengan PUPR dan otorita,” ucapnya.

Sri Mulyani juga menunjukkan terdapat 15 proyek nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi sebesar 25,59 persen, salah satunya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan. Kementerian Keuangan juga memiliki lima proyek prioritas nasional sebesar 42,6 persen dalam rangka mengembangkan wilayah dan mengurangi kesenjangan, salah satunya penyusunan rekomendasi prakiraan maju anggaran ibu kota nusantara. ';