JAKARTA -- Kondisi maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) disebut kian mengkhawatirkan, bahkan mencapai tingkat darurat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri yang berkaitan dengan maraknya perdagangan orang tersebut. 

Pelaku TPPO dinilai lebih mudah menyasar masyarakat yang putus asa tak kunjung mendapat pekerjaan. Koordinator Subkomisi Pemajuan sekaligus Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menuturkan, ia baru saja memperoleh temuan dari pemantauan kondisi TPPO di Nusa Tenggara Timur. 

Temuan tersebut membuat Anis yakin kasus TPPO di NTT berada dalam tahap darurat. Adapun salah satu akar masalahnya ialah sulitnya mendapatkan pekerjaan yang berujung kemiskinan. 

"Soal sulitnya lapangan pekerjaan, salah satu akar TPPO itu kemiskinan. Kemiskinan itu tentu saja salah satu wajahnya keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri," kata Anis Hidayah kepada Republika, Rabu (7/6/2023). 

Sejumlah calon pelamar kerja antre saat melamar pekerjaan pada Ciamis Job Fair di Komplek Islamic Centre Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (30/5/2023). - ( ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

SHARE    

Dari data Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2020–2022, ada 1.200 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO scamming di kawasan ASEAN. Parahnya lagi, terjadi peningkatan kasus yang signifikan hingga 752 kasus pada 2022, dan yang terbanyak terjadi di Asia Tenggara sebanyak 107 kasus. Adapun BP2MI mencatat sebanyak 5.848 calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural korban TPPO berhasil diselamatkan. 

Sepanjang Desember 2022 hingga Mei 2023, Komnas HAM menerima banyak pengaduan kasus pekerja migran Indonesia yang terjebak sebagai korban scamming di beberapa negara di ASEAN, seperti Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Mereka berasal dari Medan di Sumatra Utara, Sukabumi di Jawa Barat, lalu Bekasi dan Lampung. 

"Ini yang kemudian masyarakat banyak terpaksa keluar negeri menjadi pekerja migran yang kemudian mereka rentan jadi korban TPPO. Jadi, memang itu (minim lapangan kerja dan TPPO) ada korelasinya," ujar Anis. 

Akibat jumlah kasus TPPO yang kian mengkhawatirkan, Komnas HAM RI membentuk Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Tim dibentuk dalam rangka pelaksanaan mandat dan fungsi pengkajian dan penelitian berdasarkan Pasal 76 jo 89 ayat (1) huruf b UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. "Kondisi perdagangan orang di kawasan ASEAN ada pada situasi darurat," ujar Anis. 

Alur Perdagangan Orang - (Republika)

Soal kurangnya lapangan pekerjaan yang mendorong WNI terjebak TPPO ini juga diperoleh Republika dari kesaksian keluarga Mayang, warga asal Setiabudi Regency, Jalan Sersan Bajuri, Kota Bandung. Ia satu dari 20-an WNI yang terjebak jaringan TPPO di Myanmar bulan lalu.

Keluarganya menuturkan, Mayang begitu menantikan pekerjaan setelah dua tahun menganggur. Ia termasuk karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pandemi.

Dua tahun mencari pekerjaan, ia akhirnya mendapatkan angin segar setelah temannya mengabarkan tentang lowongan pekerjaan di Bangkok, Thailand, sebagai operator komputer. Iming-iming gaji besar hingga Rp 15 juta membuatnya semakin bersemangat bekerja sebagai pekerja migran.

"Dengan iming-iming gaji, fasilitas yang bagus, makan empat kali termasuk snack, ada mes gratis. Tinggal terima gaji aja itu sekitar Rp 10-15 juta. Belum lagi ditambah bonus jika mencapai target, tentu dengan iming-iming itu dia sangat antusias untuk pergi," ujar Valeria Buring, kakak sepupu Mayang, ketika ditemui di kediamannya, Jumat (5/4/2023).

Singkat cerita, tanggal 22 Oktober tahun 2022, Mayang bersama pekerja migran lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul di Bekasi, tempat perusahaan yang akan menyalurkannya bekerja ke Thailand. Ia berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, untuk lepas landas ke Thailand pada tanggal 23 Oktober.

Setelah sampai di Thailand, Mayang sempat diminta keluarganya untuk mengirimkan lokasi dirinya. Namun, permintaan keluarga ia tolak karena pihak penyalur melarang menggunakan handphone.

Kejanggalan mulai terasa saat Mayang dan pekerja migran lainnya tiba di Thailand. Mereka langsung dibawa ke sebuah wilayah yang diketahui sebagai Myawaddy, Myanmar, dengan menempuh jarak perjalanan delapan jam.

Tiba di lokasi, mereka diminta untuk menandatangani kontrak kerja berbahasa mandarin. Mayang sempat akan menolak menandatangani kontrak kerja itu karena tidak paham.

Valeria Buring, menunjukkan foto sepupunya Mayang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, Jumat (5/4/2023). - (M Fauzi Ridwan/Republika)

SHARE    

Namun, para penyalur pekerja migran itu mengancam mereka dengan denda jika tidak menandatangani kontrak. Mereka bahkan dipaksa untuk segera tanda tangan.

"Dia cerita, saya disuruh tanda tangan kontrak bahasa mandarin, terus Mayang enggak berani, enggak mau tanda tangan. Katanya kalau enggak mau tanda tangan, boleh pulang, tapi harus bayar denda karena kan udah di sini. Mau enggak mau, setengah dipaksa untuk tanda tangan," katanya.

Setelah menandatangani kontrak, Valeria mengatakan, adik sepupunya dipaksa untuk langsung bekerja tanpa mendapatkan waktu beristirahat. Mereka kaget mendengar bahwa pekerjaan yang harus dilakoni yaitu menipu dengan cara mengajak orang berinvestasi di sebuah website bodong. "Mereka disuruh scamming, mengajak orang investasi ke sebuah website yang bodong," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Angka itu 5,45 persen dari total angkatan kerja per tahun sebesar 146,62 juta tenaga kerja. Meski masih banyak pengangguran, menurut BPS, angka itu lebih baik dari jumlah pengangguran tahun 2022.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan, tingkat pengangguran terbuka pada periode ini turun 5,68 persen dari tahun lalu. Tercatat, jumlah pengangguran terbuka pada 2022 kemarin mencapai 8,42 juta orang.

"Realisasi angka pengangguran dari tahun ke tahun tercatat turun. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan masih terjaga di angka 5 persen," kata Edy dalam paparannya, Jumat (5/5/2023).

Berdasarkan jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal itu sejalan dengan angkatan kerja yang masih didominasi oleh laki-laki.

Pencari kerja menyiapkan berkas lowongan kerja pada Job Fair Disnakertrans Jabar di ARS University, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/5/2023). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dari di perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di perdesaan 3,42 persen.

Secara terperinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja.

Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Orang yang bekerja terdiri atas 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.