Nasional
Jokowi Panggil Prabowo Soal Proposal Perdamaian
Presiden dan Kemenlu mendaku tak tahu-menahu soal proposal Prabowo.
JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan proposal perdamaian yang ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan tak mengetahui perihal proposal tersebut.
"Itu dari Pak Prabowo sendiri," ujar Jokowi seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Ia mengatakan akan memanggil Prabowo untuk menanyakan proposal tersebut. Sebab, Jokowi mengaku belum bertemu Menteri Pertahanan itu hingga kemarin. "Hari ini atau besok akan saya undang untuk minta penjelasan apa yang Pak Menhan sampaikan" ujar Jokowi.
Dalam helatan tahunan menteri-menteri pertahanan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, pada Sabtu (3/6/2023), Prabowo menyampaikan beberapa usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Salah satu usulannya yakni segera dilakukan gencatan senjata di Ukraina.
Prabowo mengatakan, Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa. Peperangan ini, jelas dia, sudah menyebabkan kerusakan luar biasa dan banyaknya rakyat sipil yang menjadi korban.
“Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan "Resolving Regional Tensions".
Langkah kedua, Prabowo meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini.
"Kemudian, PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ujar Prabowo.
Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. “Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” ungkap Menhan.
Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta dialog sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia. Namun, ia menegaskan, Indonesia dalam posisi yang menentang agresi terhadap Ukraina.
“Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang saya sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia,” ujar Prabowo.
Pemerintah Ukraina juga langsung menolak usulan yang ditawarkan oleh Prabowo dan menyebut usulan itu dapat merugikan negaranya. "Kedengarannya (proposal ini) seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Rezkinov, dilansir media Ukraina, Ukrinform pada Selasa (6/6/2023).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga buka suara soal usulan perdamaian untuk Rusia dan Ukraina yang dikemukakan Prabowo Subianto. Retno meminta untuk langsung menanyakan hal itu kepada Prabowo.
"Mengenai masalah Shangri-La Dialogue, karena Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah juga mitra dari Komisi I DPR, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran, pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," kata Retno dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR dengan Kemenlu pada Senin (5/6/2023).
Retno menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, tentang rencana perdamaian dari Menhan Prabowo dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pekan lalu.
Kendari begitu, Retno menegaskan, posisi Pemerintah Indonesia selalu sama dan tidak berubah dalam konflik tersebut. Dia memaparkan, terdapat empat poin soal posisi Indonesia, pertama yaitu penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
"Hal itu selalu kita hormati dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," kata Retno.
Kedua, lanjut dia, posisi dan penegasan Indonesia selalu pada penghentian perang. Hal itu telah diulangi dan disampaikan Presiden saat berkunjung ke Kiev dan Moskow.
Bulan lalu pun, Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Hiroshima, Jepang, untuk menegaskan salah satu posisi Indonesia, yaitu menghentikan perang. Rencana perdamaian menurut Retno memang muncul dari berbagai negara maupun Ukraina sendiri.
Namun, rencana atau usulan tersebut harus disepakati kedua belah pihak. Ukraina pun berhak memiliki usulan mana yang akan digunakan dan disepakati.
"Poin ketiga, yang selalu kami sampaikan, adalah kita ingin mendapatkan jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu, Pak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelenskyy di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Grain Initiative," ujar Retno.
Indonesia meminta perpanjangan perjanjian tersebut jangan hanya dua bulan saja, sebab ini menyangkut rantai pasokan makanan yang membutuhkan jangka waktu lebih lama. "Dan itu sudah disampaikan ke Presiden Zelenskyy," lanjutnya.
Keempat atau poin terakhir yaitu mengenai bantuan kemanusiaan. Retno menekankan, Indonesia telah memberikan bantuan obat-obatan dan komitmen perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang.
"Jadi, empat poin tersebut menjadi posisi dasar dari Pemerintah Indonesia (terhadap konflik perang Ukraina). Untuk yang Shangri-La, monggo Bapak call sama Pak Menhan," ujar Retno.
Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menyatakan, Indonesia merupakan negara penting di Asia Tenggara, yang tahun ini menjabat sebagai ketua ASEAN. Dia mengapresiasi kunjungan Jokowi ke Kiev untuk melihat sendiri konsekuensi dari agresi rusia.
"Kami menghargai perhatian Indonesia yang tampaknya telah menarik kesimpulan berdasarkan sejarahnya sendiri terhadap masalah pemulihan perdamaian di Ukraina. Akan tetapi, tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana," kata Casyl kepada media pada Senin.
Dia pun mengundang Indonesia untuk mendukung formula Perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Menurut dia, formula tersebut termasuk perdamaian jangka panjang di Ukraina yang berarti pembebasan seluruh wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia. "Kami mengundang Indonesia untuk bergabung dalam mengimplementasikan formula tersebut," kata dia.
Vasyl mengatakan, Rusia menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Di wilayah-wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
"Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain itu," kata Vasyl.
"Gencatan senjata, pemunduran pasukan sejauh 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi juga tidak akan berhasil. Sekarang, Rusia sedang mencoba segala cara untuk mengacaukan serangan balik Ukraina," lanjut dia.
"Gencatan senjata tanpa adanya penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina hanya akan memberikan Rusia kesempatan untuk mengulur waktu, menyusun kembali pasukannya, memperkuat posisinya di wilayah yang diduduki, dan mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan gelombang agresi baru," katanya.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai komentar Ukraina tentang usulan perdamaian Prabowo Subianto tidak diplomatis. Menurut dia, Ukraina saat ini tengah menghadapi pudarnya kepercayaan dari banyak negara terhadap negara tersebut.
"Menurut saya tidak diplomatis, ya, pernyataan Ukraina itu. Harusnya Ukraina berterima kasih kepada Indonesia," kata Rezasyah kepada Republika pada Selasa (6/6/2023).
Menurut Rezasyah, bahkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga tidak sepenuhnya mendukung Ukraina. Sejumlah tokoh politik dan warganya juga mulai menentang otoritas Ukraina dan Presiden Volodymyr Zelenskyy.
"Harusnya Ukraina berterima kasih ke Indonesia karena bisa menjadi mediator perdamaian kedua negara. Namun, karena psikologi negara yang tengah kesulitan, maka keluarlah pernyataan tak menyejukkan hati seperti itu," kata Rezasyah.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko mengakui, Rusia mempertimbangkan semua proposal perdamaian yang masuk mengenai penyelesaian situasi di Ukraina, tidak terkecuali inisiatif terbaru yang ditawarkan oleh Indonesia. Ia menambahkan, Moskow juga menyambut baik upaya-upaya penyelesaian dari semua negara.
Inisiatif terbaru datang dari Indonesia meskipun Moskow mengaku belum menerima perinciannya. Sama seperti rencana Cina, Indonesia menyerukan gencatan senjata segera, yang menyebabkan rencana tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kiev.
"Ukraina hanya bersedia membahas inisiatif-inisiatif yang dipelopori oleh Presiden Vladimir Zelenskyy," kata Rudenko dalam pernyataannya, kemarin.
Sementara itu, Rusia menganggap hal itu konyol dan berkeras bahwa aneksesi empat wilayah baru ke Rusia tidak perlu didiskusikan. Berikut adalah poin-poin penting dari beberapa usulan berbagai negara mengenai rencana perdamaian untuk Rusia-Ukraina.
Serangan Balik Ukraina Dimulai, Pertempuran Memanas
Ukraina masih merahasiakan operasi serangan balasan.
SELENGKAPNYA
Cina: Setop Suplai Senjata ke Rusia-Ukraina
Amerika kembali menyetujui bantuan senjata ke Ukraina.
SELENGKAPNYATERBARU
Khazanah | Berlangganan
Maulid Tegaskan Kembali Keteladanan Nabi
TERPOPULER
Fikih Muslimah | Berlangganan
Apakah Tangis Menjadikan Shalat Batal?
Nusantara | Berlangganan
Sampah di Kota Bandung yang tak Berujung
Nusantara | Berlangganan
Kerugian Rp 5 Miliar dan 5 Tahun Pemulihan Bromo
Login Gmail
Login Facebook