JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pertumbuhan ekonomi di Papua mengalami kontraksi selama lima kuartal berturut-turut. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi adanya perubahan penambangan dari tambang terbuka (open pit) Grasberg menuju tambang bawah tanah (underground mine).

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, ekonomi Papua sudah negatif sejak kuartal terakhir 2018 dengan besaran minus 17,95 persen. Terakhir, pada kuartal keempat 2019, ekonomi Papua membaik meskipun tetap kontraksi, yaitu tumbuh minus 3,73 persen. "Penyebab utamanya adalah PT Freeport yang melakukan pengalihan sistem tambang sehingga berdampak pada penurunan produksi pertambangan," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2).

Secara keseluruhan, ekonomi Papua sepanjang 2019 tumbuh minus 15,72 persen. Nilai ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat menyentuh 7,37 persen. Apabila dilihat dari sisi komponen lapangan usaha, sektor pertambangan dan penggalian menjadi faktor utama kontraksi ekonomi Papua pada 2019. Pertumbuhannya sepanjang tahun lalu minus 43,21 persen, kontras dibandingkan 2018 yang masih mampu tumbuh positif 10,52 persen.

Selain itu, industri pengolahan juga mengalami kontraksi. Pada 2018, pertumbuhannya sebesar 1,49 persen yang kemudian tumbuh negatif pada tahun lalu menjadi minus 1,25 persen. Di sisi lain, masih ada sektor yang tumbuh positif, termasuk konstruksi serta informasi dan komunikasi.

Suhariyanto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Papua yang kontraksi menjadi faktor utama pertumbuhan kawasan Maluku dan Papua tumbuh negatif sepanjang 2019 hingga minus 7,40 persen. Maluku sendiri dapat tumbuh lima persen, sementara Maluku Utara 6,3 persen. "Yang menarik ke bawah adalah pertumbuhan ekonomi di Papua, kontraksi 15,72 persen,"ujarnya.

Peranan ekonomi Maluku dan Papua sendiri adalah 2,24 persen pada tahun lalu. Kontribusi ini terkecil dibandingkan daerah lain, seperti Bali dan Nusa Tenggara (3,06 persen), yang memiliki pertumbuhan ekonomi 5,07 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada 2019 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa. Suhariyanto menjelaskan, kontribusinya terhadap PDB adalah 59,00 persen dengan pertumbuhan 5,52 persen. "Untuk Pulau Jawa, terbesarnya DKI Jakarta 29 persen, Jawa Timur kemudian Jawa Barat," katanya.

Kontributor terbesar berikutnya adalah Sumatra (21,32) persen yang mengalami pertumbuhan ekonomi 4,57 persen. Berikutnya, Kalimantan (8,05 persen) yang tumbuh 4,99 persen sepanjang 2019 dan Sulawesi (6,33 persen) dengan pertumbuhan 6,65 persen pada 2019.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT Darwis Sitorus mengemukakan, pertumbuhan ekonomi wilayah itu stagnan selama lima tahun terakhir pada kisaran 5,05 persen-5,20 persen. "Pertumbuhan ekonomi kita di NTT masih stagnan, belum ada sesuatu yang membuat perekonomian di daerah ini bangkit,"katanya di Kupang, Rabu.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi NTT selama periode 2014 hingga 2019 berturut-turut 5,05 persen, 4,92 persen, 5,12, persen, 5,11 persen, 5,13 persen, dan 5,20 persen. Darwis berharap, dengan pembangunan gencar yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dapat memberikan efek multiplier sehingga ke depan, meningkatkan perekonomian masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu. "Tentu masih dibutuhkan banyak inovasi pembangunan untuk bisa meningkatkan perekonomian di daerah ini secara signifikan," katanya.

Kondisi di timur Indonesia tersebut berkebalikan dengan di bagian barat, utamanya Pulau Jawa. BPS Jawa Tengah, misalnya, melansir bahwa perekonomian Jawa Tengah pada 2019 tumbuh 5,41 persen, menguat dibandingkan pencapaian pada 2018 (5,31 persen). Sedangkan di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi 5,52 persen (c to c) tahun ini dari 5,50 persen tahun lalu.

Di Jawa Barat, meski terjadi perlambatan dari 5,66 persen pada 2018 menjadi 5,07 persen pada 2019, angka itu masih lebih tinggi dari pertumbuhan nasional senilai 5,02 persen. Serupa juga di Jakarta, pelambatan yang terjadi, yakni 6,02 persen menjadi 5,89 persen masih jauh lebih tinggi dari pertumbuhan nasional.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat