Petugas menunjukkan emas batangan edisi Imlek 2023 di Butik Emas Antam, Pulogadung , Jakarta, Senin (16/1/2023). | Republika/Prayogi

Nasional

Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Emas

Jaksa penyidik juga memeriksa inisial VG dari PT Antam.

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) kembali memeriksa dua pejabat tinggi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) inisial FM dan PPJ. Pemeriksaan oleh tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut lanjutan pengungkapan dugaan korupsi dalam pengelolaan terkait usaha komoditas emas.

Jaksa penyidik juga memeriksa inisial VG dari PT Aneka Tambang (Antam) dan EP yang diminta keterangannya selaku pihak swasta di perusahaan importir logam mulia. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana menerangkan, FM, PPJ, VG, dan EP diperiksa masih sebagai saksi.

“FM, PPJ, VG, dan EP, keempatnya diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode tahun 2010 sampai dengan 2022,” begitu kata Ketut dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (5/6/2023).

photo
Seorang warga memperlihatkan hasil mendulang emas di bendungan sungai di Desa Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (21/10). - (ANTARA FOTO)

Saksi FM, Ketut, menjelaskan, ia diperiksa selaku kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan, PPJ diperiksa selaku kepala Subdit Klasifikasi Barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Adapun VG diperiksa atas dua perannya sebagai reseller dari PT Antam, sekaligus Direktur PT Maha Karya Baru. Terakhir saksi EP yang diperiksa selaku karyawan di PT Viola Davina. “Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara,” ujar Ketut.

Jampidsus Febrie Adriansyah pekan lalu menjelaskan, penyidikan korupsi pada komoditas emas ini berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor logam mulia. “Konstruksi kasus ini berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor emas. Dari ekspor-impor itu oleh penyidik saat ini sedang didalami terkait dengan proses keluar-masuknya barang (emas) dan keabsahannya secara hukum. Dalam kegiatan ekspor-impor emas itu, ada kepentingan hak-hak negara di situ yang dirugikan, terutama terkait dengan bea masuk (tarif pajak) dan lain-lainnya,” kata Febrie.

Febrie menerangkan, di Jampidsus, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan emas ini sebetulnya sudah dilakukan sejak 2021. Akan tetapi, kasusnya baru meningkat ke penyidikan pada 10 Mei 2023 setelah para jaksa penyidik meyakini adanya alat bukti atas perbuatan pidana dalam proses ekspor-impor komoditas logam mulia tersebut.

“Jadi, ini kita naik sidik (penyidikan) kasus ini karena memang kita sudah punya alat bukti permulaan yang cukup bahwa ada perbuatan yang melawan hukum dalam proses pengelolaan emas ini. Dan itu kita melihat ada hak-hak negara yang dirugikan di dalam prosesnya,” begitu sambung Febrie.

photo
Seorang pegawai menunjukkan kepingan emas di gerai penjualan emas di gedung Antam, Jakarta, Selasa (12/7/2022). - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.)

Febrie belum bersedia membeberkan nilai potensi kerugian negara dalam kasus tersebut. Akan tetapi, pada 14 Juni 2021, saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, terungkap potensi kerugian negara dari manipulasi bea ekspor-impor emas tersebut mencapai Rp 47,1 triliun.

April 2023, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga mengungkapkan adanya aliran tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 189 triliun di Ditjen Bea Cukai terkait dengan ekspor-impor emas batangan. Nilai tersebut merupakan bagian dari Rp 349 triliun dugaan TPPU yang terjadi di Kemenkeu.

Namun, Febrie menerangkan, kasus dugaan TPPU senilai Rp 189 triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD di Komisi III hanya berbeda jangka waktu peristiwa pidananya dari kasus yang penyelidikannya dilakukan tim di Jampidsus sejak 2021 tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan, kasus itu saling beririsan.

“Sampai saat ini, dugaan yang disampaikan oleh Pak Menko (Mahfud MD) itu, tempus-nya berbeda. Di kita itu 2010-2022 dan di sana itu sejak tahun 2000-an dan itu lebih jauh tempus-nya,” ujar Febrie.

photo
Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD bersiap mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). Rapat tersebut membahas laporan hasil rapat Komite Nasional TPPU tentang perkembangan isu transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan dengan nilai Rp 349 triliun. - (Republika/Prayogi)

Mengenai penyidikan di Jampidsus, Febrie juga pernah mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak di Ditjen Bea Cukai dan PT Antam dalam kasus tersebut. Dalam penyidikan berjalan, tim di Jampidsus belakangan ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap belasan pejabat petinggi dari Ditjen Bea Cukai, pun para petinggi di PT Antam.

Penyidik juga sudah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan para petinggi perusahaan-perusahaan swasta di bidang logam mulia dan ekspor-impor komoditas emas di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Empat Pejabat Bea Cukai Diperiksa terkait Dugaan Korupsi Emas

Kejakgung juga memeriksa lima orang dari pihak swasta terkait kasus yang sama.

SELENGKAPNYA

Penyidikan Kasus Korupsi Emas Dikebut

Salah satu petinggi PT Antam inisial AY diperiksa Kejakgung.

SELENGKAPNYA

Dugaan Korupsi Bansos Beras yang Dianggap Aneh oleh Risma

KPK menggeledah gedung Kemensos terkait kasus dugaan korupsi bansos PKH.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya