JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah gedung Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (23/5/2023). Dari penggeledahan itu, KPK menemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.

"Selama proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).

Ali mengatakan, tim penyidik telah menyita seluruh barang bukti tersebut untuk dianalisis agar KPK dapat mengusut tuntas kasus ini. "Segera dilakukan analisis sekaligus penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara," ujar Ali.

Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) membawa beras bansos, di Lingkungan Citapen, Kelurahan Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/tom.)

SHARE    

KPK sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk PKH. Kasus ini awalnya terungkap ketika lembaga antirasuah tersebut sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19. KPK menemukan adanya fakta lain berupa praktik rasuah penyaluran beras untuk PKH di lingkungan Kemensos.

Selain itu, KPK juga menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan praktik curang itu. Berdasarkan data sementara, kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah. KPK pun telah menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Namun, lembaga antikorupsi ini belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka yang dimaksud.

Mantan direktur utama (dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero, M Kuncoro Wibowo, diduga terjerat dalam kasus ini. KPK pun telah meminta pencegahan bepergian keluar negeri ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terhadap Kuncoro. PT BGR merupakan salah satu anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik di Indonesia. Perusahaan itu diketahui menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk PKH.

Urgensi Bansos di Tengah Krisis. Bantuan sosial dan daya beli rakyat miskin, Mar-Sept 2020. - (IDEAS/Dialektika Republika)

SHARE    

Mensos Tri Rismaharini mengaku heran dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Kemensos. Menurut dia, penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan rasuah penyaluran bansos untuk KPM PKH 2020-2021 itu seharusnya hanya melibatkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial (Dayasos) selaku pengelola anggaran.

Namun, berdasarkan pengetahuannya, ada pegawai di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang diduga terlibat. “Jadi, kalau tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta (staf Linjamsos)? Tapi kan saya enggak tahu case kejadiannya kayak apa,” kata Risma.

Ketika memberikan penjelasan kepada awak media, Risma menyebut sempat ada informasi jika kasus korupsi bansos pada 2020-2021 itu melibatkan staf di kantor pusat Kemensos.

Mendapatkan kabar itu, Risma pun memilih langsung memutasi staf terkait dari kantor pusat tanpa kendali peran pengelolaan uang. "Saya mendengar aja (terlibat). Saya juga takut ada dampaknya kan? Memang ada yang saya non-job-kan juga, tapi itu harus diperiksa dulu," tutur dia.

Personel Satbinmas Polres Blitar Kota menata paket bansos dari Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya disalurkan di Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (10/9/2021). - (ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc.)

SHARE    

Menyoal kebijakan rotasi, menurut Risma, hal itu dilakukan agar staf yang diduga terlibat tidak lagi memegang peran strategis hingga pemeriksaan di KPK selesai. Dengan begitu, staf Kemensos tersebut bisa berfokus pada kasus yang menjeratnya.

"Ya saya butuh aman kan? Itu bagi saya mengamankan saya. Saya enggak tahu kalau setelah itu dia insaf atau tidak. Tapi, yang jelas saya butuh aman," tutur Risma.

Ditanya tentang siapa atau kapan staf terkait yang dimutasi atau non-job, eks wali kota Surabaya itu enggan menjawabnya. Dalam penjelasannya, penggeledahan oleh KPK di Kemensos diawali dengan kabar kedatangan tim antirasuah itu saat Risma sedang rapat bersama staf.

Namun, dia merasa bersyukur dengan adanya penggeledahan oleh lembaga antirasuah itu. “Mungkin bagi orang lain itu aib. Tapi, saya bersyukur. Kenapa? Saya biar mudah mengingatkan teman-teman Kemensos. Makanya, teman-teman lihat, enggak, wajah saya? Enggak punya beban,” tutur Risma.

 

Ya saya butuh aman kan? Itu bagi saya mengamankan saya.

TRI RISMAHARINI, Menteri Sosial.

 

SHARE    

Dia berharap peristiwa itu dapat menjadi pelajaran bagi jajarannya mengenai tindak korupsi. Mantan wali kota Surabaya itu mengaku sama sekali tidak ada niatan dari dia juga untuk melakukan tindak kejahatan terhadap warga prasejahtera.

“Niat saja tidak ada, kepikir saja tidak ada. Apalagi saya mau nyakitin orang miskin? Gila!” ujar dia.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mempersilakan KPK untuk mendalami kasus dugaan korupsi penyaluran bansos untuk KPM PKH. Kiai Ma'ruf mendukung KPK mengusut tuntas kasus tersebut jika memang menemukan penyimpangan.

"Kalau ada penyimpangan, kita ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk melakukan itu. Saya kira tidak akan ada masalah kalau memang ada suatu yang dicurigai, sampai ketemu datanya benar atau tidak benar," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf mengatakan, pemerintah saat ini juga terus memperbaiki sistem pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk pengawasannya. Karena itu, dia berharap ke depan tidak ada lagi penyimpangan dari program bansos.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.