BEOGRADE -- Konflik antaretnis kembali memanas di wilayah utara Kota Kosovo. Kondisi yang memanas belakangan memunculkan kekhawatiran terkait kembalinya perang yang meluluhlantakan negara-negara Balkan itu pada akhir 1990-an silam.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell mendesak pihak berwenang Kosovo untuk menangguhkan operasi polisi di sekitar area kota di utara Kosovo dan menyiapkan pertemuan.

"Sebagai langkah pertama, saya berharap pihak berwenang Kosovo menangguhkan operasi polisi yang berfokus pada gedung-gedung kota di utara Kosovo, dan agar pengunjuk rasa yang kejam mundur. Saya akan terus terlibat dengan kedua pemimpin," ujar Borrell setelah kontak dengan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dikutip dari Anadolu Agency.

Dalam sebuah pernyataan, Borrell mengatakan, blok tersebut mengharapkan para pihak untuk bertindak secara bertanggung jawab. Dia meminta kedua negara segera terlibat dalam dialog yang difasilitasi UE untuk menemukan solusi berkelanjutan yang menjamin keselamatan dan keamanan.

Etnis Serbia duduk di jalan di depan KFOR di depan gedung kotamadya di Zvecan, Kosovo, 29 Mei 2023. - (EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI)

SHARE    

“Untuk itu, saya sedang mengorganisir pertemuan tingkat tinggi mendesak yang didukung oleh Perwakilan Khusus UE Miroslav Lajcak,” kata Borrell.

Sejauh ini, lebih dari 53 warga sipil menderita luka akibat bom kejut dan gas air mata. Menurut Direktur Pusat Rumah Sakit Klinik di kota yang didominasi Serbia yang menjadi tempat bentrokan Mitrovica, Zlatan Elek, satu orang menjalani operasi dan dalam perawatan intensif.

Sementara itu, sekitar 30 tentara misi penjaga perdamaian internasional pimpinan NATO di Kosovo (KFOR) terluka dalam bentrokan dengan demonstran Serbia pada Senin (29/5/2023). Ketegangan telah mencengkeram Kosovo dengan pengunjuk rasa dan pasukan keamanan yang bentrok di kota-kota yang didominasi orang Serbia utara di Kosovo atas pemilihan walikota etnis Albania.

Sejak Senin pagi, pengunjuk rasa Serbia telah berkumpul di luar kota Zvecan yang didominasi Serbia di Kosovo utara. Mereka melarang walikota Albania yang baru terpilih memasuki tiga gedung kota.

Tentara Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional untuk Kosovo (KFOR) mengatur posisi di depan gedung kotamadya di Zvecan, Kosovo, 30 Mei 2023. - ( EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI)

SHARE    

Para pengunjuk rasa berusaha untuk menembus penjagaan polisi di depan balai kota. Kepolisian menyatakan, mereka menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Unit KFOR juga menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Mereka tetap tidak mundur dan membalas menyerang menggunakan batu dan tongkat.

Bulan lalu, orang-orang Serbia Kosovo memboikot pemilihan pemerintah daerah untuk empat kotamadya di utara negara itu. Menurut Komisi Pemilihan Pusat Kosovo (KQZ), hanya 3,47 persen pemilih yang berhak memberikan suara.

Setelah pemilihan, UE mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa jumlah pemilih yang rendah tidak memberi pemerintahan kota solusi politik jangka panjang. Saat ketegangan meningkat di wilayah tersebut, Serbia memerintahkan tentaranya untuk maju ke perbatasan dengan Kosovo dan mendesak NATO untuk menghentikan kekerasan terhadap orang Serbia lokal di Kosovo.

Warga Serbia Kosovo meminta Vucic untuk menangguhkan proses dialog yang sedang berlangsung untuk normalisasi hubungan dengan Kosovo pada pekan lalu. Kosovo menyatakan kemerdekaannya pada 2008 dan tidak pernah diakui tetangganya Serbia.

UE membutuhkan Kosovo dan Serbia untuk mencapai kesepakatan akhir. Aliansi itu perlu melihat kedua pihak tersebut menyelesaikan perselisihan untuk maju dalam integrasi ke dalam blok tersebut.

Serbia meningkatkan kesiapan tempur pasukannya yang ditempatkan di dekat perbatasan. Serbia memperingatkan, mereka tidak akan tinggal diam jika orang Serbia di Kosovo diserang lagi.  Situasi tersebut kembali memicu kekhawatiran terulangnya konflik 1998-1999 di Kosovo yang merenggut lebih dari 10.000 nyawa dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Mengapa Serbia dan Kosovo berselisih?

Kosovo adalah wilayah berpenduduk mayoritas etnis Albania yang dulunya merupakan provinsi di Serbia. Etnis Albania sebagian besar merupakan Muslim. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008.

Serbia telah menolak untuk mengakui status kenegaraan Kosovo dan masih menganggapnya sebagai bagian dari Serbia, kendati tidak memiliki kendali resmi di sana.

Pendukung mantan presiden Kosovo Hashim Thaci dan tiga terdakwa lainnya melakukan protes di Den Haag, Belanda, Senin, 3 April 2023. - (AP Photo/Peter Dejong)

SHARE    

Kemerdekaan Kosovo telah diakui oleh sekitar 100 negara, termasuk Amerika Serikat. Sementara Rusia, Cina, dan lima negara Uni Eropa memihak Serbia.  Kebuntuan dialog telah membuat ketegangan terus membara dan mencegah stabilisasi penuh wilayah Balkan setelah perang berdarah pada 1990-an.

Bulan lalu, orang Serbia memboikot pemilihan lokal di Kosovo utara, yang mayoritas dihuni orang Serbia. Wali kota etnis Albania yang baru terpilih pindah ke kantor mereka dengan bantuan polisi anti huru hara Kosovo pada Jumat (26/5/2023) lalu.

Orang Serbia berusaha mencegah mereka mengambil alih tempat itu. Tetapi polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka.

Pada Senin (29/5/2023) orang Serbia melakukan protes di depan gedung kotamadya. Hal ini memicu ketegangan yang mengakibatkan bentrokan sengit antara orang Serbia dan penjaga perdamaian Kosovo serta polisi setempat. Boikot pemilihan umum terjadi menyusul pengunduran diri kolektif pejabat Serbia dari daerah tersebut, termasuk staf administrasi, hakim, dan petugas polisi pada November 2022.

Perselisihan atas Kosovo sudah berlangsung berabad-abad.  Serbia menghargai wilayah itu sebagai jantung kenegaraan dan agamanya. Banyak biara Kristen Ortodoks Serbia abad pertengahan berada di Kosovo.  Nasionalis Serbia memandang pertempuran 1389 melawan Turki Ottoman di wilayah itu sebagai simbol perjuangan nasionalnya.

Tentara berbaris selama parade militer resmi dalam rangka peringatan kemerdekaan Kosovo di Pristina, Kosovo, 17 Februari 2023. - ( EPA-EFE/Georgi Licovski)

SHARE    

Mayoritas etnis Albania Kosovo memandang Kosovo sebagai negara mereka. Mereka menuduh Serbia melakukan pendudukan dan penindasan.  

Konflik di Kosovo meletus pada 1998 ketika separatis etnis Albania memberontak melawan kekuasaan Serbia. Ketika itu, Serbia menanggapinya dengan tindakan brutal. 

Sekitar 13.000 orang, kebanyakan etnis Albania, meninggal.  Intervensi militer NATO pada 1999 akhirnya memaksa Serbia untuk menarik diri dari wilayah tersebut.  Washington dan sebagian besar negara Uni Eropa telah mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Tetapi Serbia, Rusia, dan Cina belum mengakuinya. 

Bagaimana situasi di tingkat lokal?

Ada ketegangan terus-menerus antara pemerintah Kosovo dan Serbia. Upaya pemerintah pusat untuk memaksakan kendali lebih besar di wilayah Kosovo utara, yang didominasi orang Serbia, biasanya mendapat perlawanan dari Serbia.

Tentara Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional untuk Kosovo (KFOR) mengatur posisi di depan gedung kotamadya di Zvecan, Kosovo, 30 Mei 2023. - ( EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI)

SHARE    

Kota Mitrovica di Kosovo utara, secara efektif dibagi menjadi bagian etnik Albania dan bagian yang dikuasai Serbia. Kedua belah pihak jarang berselisih. Selain itu, ada juga kantong-kantong berpenduduk Serbia yang lebih kecil di selatan Kosovo. Sementara puluhan ribu orang Serbia Kosovo tinggal di Serbia tengah, tempat mereka melarikan diri bersama dengan penarikan pasukan Serbia pada 1999.

Ada upaya internasional untuk menemukan titik temu antara Kosovo dan Serbia. Tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan akhir yang komprehensif. Pejabat Uni Eropa telah memediasi negosiasi yang dirancang untuk menormalkan hubungan antara Serbia dan Kosovo.

Banyak kesepakatan telah dicapai selama negosiasi, tetapi jarang diimplementasikan di lapangan. Beberapa daerah telah melihat hasilnya, seperti memperkenalkan kebebasan bergerak di dalam negeri.

Sebuah ide telah dilontarkan untuk perubahan perbatasan dan pertukaran lahan sebagai jalan ke depan. Tetapi hal ini ditolak oleh banyak negara Uni Eropa karena khawatir dapat menyebabkan reaksi berantai di daerah campuran etnis lainnya di Balkan, dan memicu lebih banyak masalah di wilayah yang mengalami perang berdarah pada 1990-an.

Kosovo maupun Serbia dipimpin oleh para pemimpin nasionalis yang belum menunjukkan kesiapan untuk berkompromi. Di Kosovo, Albin Kurti, seorang mantan pemimpin protes mahasiswa dan tahanan politik di Serbia, memimpin pemerintah dan negosiator utama dalam pembicaraan yang dimediasi Uni Eropa.

Dia juga dikenal sebagai pendukung kuat penyatuan Kosovo dengan Albania dan menentang kompromi apa pun dengan Serbia.

Tentara Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional untuk Kosovo (KFOR) terbaring terluka setelah baku hantam dengan etnis Serbia di depan gedung kotamadya di Zvecan, Kosovo, 29 Mei 2023. - (EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI)

SHARE    

Sementara Serbia dipimpin oleh Presiden populis Aleksandar Vucic, yang menjadi menteri informasi selama perang di Kosovo. Mantan ultranasionalis itu menegaskan, solusi apa pun harus berupa kompromi agar bertahan lama. Dia mengatakan, negara tidak akan tenang kecuali memperoleh sesuatu.

Pejabat internasional berharap dapat mempercepat negosiasi dan mencapai solusi dalam beberapa bulan mendatang. Kosovo dan Serbia harus menormalkan hubungan jika mereka ingin melangkah maju menuju keanggotaan Uni Eropa. Tidak adanya terobosan besar berarti akan terjadi ketidakstabilan yang berkepanjangan, penurunan ekonomi, dan potensi bentrokan yang terus-menerus.

Setiap intervensi militer Serbia di Kosovo berarti bentrokan dengan penjaga perdamaian NATO yang ditempatkan di wilayah itu. Beograd mengendalikan Serbia di Kosovo. Sementara Kosovo tidak dapat menjadi anggota PBB dan negara fungsional tanpa menyelesaikan perselisihan dengan Serbia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.