JAKARTA -- Kapolri Jen deral Ti to Karnavian memerintahkan Polda Pa pua dan Papua Barat untuk menge luarkan maklumat larangan ber de monstrasi atau berunjuk rasa di se luruh kota yang ada di dua provinsi tersebut. Tito mengatakan, langkah itu terpaksa dilakukan untuk me nang kal potensi kerusuhan dan aksi anar kistis lanjutan yang terjadi di Bumi Cen dera wasih dalam dua pekan terakhir.

Larangan menyuarakan pen da pat bagi warga Papua ini se olah meleng kapi larangan sebelumnya yang juga di keluarkan pemerintah, yak ni pembatasan akses inter net ke media sosial. Warga Papua saat ini amat dibatasi dalam hal akses media so sial. Bahkan, menyusul kerusuhan Ja ya pura kemarin, akses telepon dan pe san singkat SMS pun terhambat ka rena jaringan Telkomsel turut rusak.

Dalam rangka pencegahan, saya perintahkan kepada kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat, untuk saat ini, di situasi saat ini, melarang demonstrasi yang berpotensi anarkistis, kata Tito di Jakarta, Ahad (1/9).

Menurut Tito, negara memang membolehkan ada nya penyampaian aspi rasi dengan aksi turun ke jalan. Itu, kata dia, dijamin dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdeka an Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Namun, kepolisian meng ang gap izin aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat selama ini disalah gu nakan. Kenyataannya(demonstrasi di Papua dan Papua barat) menjadi anar kis tis, menjadi rusuh. Ada kor ban, kerusuhan, ujar Tito.

Gelombang aksi unjuk rasa di gelar di kota-kota utama di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Protes itu bermula dari unjuk rasa protes warga Papua dan Papua Barat atas insiden rasialisme yang dialami mahasis wa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Unjuk rasa warga Papua juga terjadi bergiliran di beberapa kota, seperti di Jakarta, Bandung, Yogya- karta, Makassar, dan Manado serta di Medan.

Namun, unjuk rasa di Sorong, Manokwari, Mimika, dan yang terkini di Jayapura pada Kamis (29/8) berujung pada aksi kerusuhan dan pembakaran puluhan aset dan gedung pemerintah serta bangunan pribadi. Demonstrasi di Distrik Deiyai, Papua, pada Rabu (28/8) berujung kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dari pihak perusuh dan pihak keamanan.

Kepolisian, TNI, dan Kemenko Polhukam mengklaim, sejauh ini situasi telah kondusif. Kendati demikian, Tito Kar navian mengatakan, 6.000 per sonel gabungan tetap akan dikirim ke kota-kota utama yang terkena dampak keru suh an. Di antaranya di Manokwari, Sorong, Paniai, Deiyai, Jayapura, Nabire, dan Fakfak. Saya bersama Pang lima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) sudah berkomitmen untuk betul-betul membuat keamanan di sana. Kalau kurang, akan ditambah, kata Tito.

Menurut Tito, Polri dan TNI punya tanggung ja wab memberikan jaminan ke amanan bagi masyarakat.Ia mengakui, meski ada sebagaian warga yang berbuat anar kistis, ada juga populasi damai yang wajib dilindungi di Papua dan Papua Barat.

Menko Polhukam Wiranto juga menyebutkan, situasi terkini di Papua dan Papua Barat sudah mulai kondusif. "Hari ini saya bahagia sekali. Pagi tadi saya dapat laporan bahwa Papua dan Papua Barat sudah kon dusif," kata Wiranto di sela-sela kegiatan car free day(CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Ahad. Ia juga menegaskan, pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat akan dibuka kembali bila situasinya benar-benar kondusif.

Terlepas dari klaim aparat keamanan, warga menyam paikan bahwa situasi di Jayapura yang dilanda kerusuhan sepanjang Kamis (29/8) hingga Ahad (30/8) masih mencekam. Masih banyak yang mengungsi ke dorang(mereka) punya kerabat- kerabat di daerah lain, kata Frengky Warer, warga Jayapura, kemarin.

Ia menerangkan, gelombang pengungsian itu akibat ancaman konflik horizontal di Jayapura. Kemarin malam ada bakuserang lagi di Bukit Polimak. Tadi pagi ada penyerangan ke Asrama Nayak Wamena di Kompleks Kamkey, Abepura, oleh massa Nusantara, kata dia. Ia menuturkan, ada korban luka-luka dalam dua peristiwa itu.

Sementara itu, penyaluran BBM Pertamina di Kota Jayapura dan sekitarnya, hingga kemarin sore masih dikawal aparat keamanan dari TNI AL. Jumlah SPBU yang beroperasi tercatat 10 SPBU karena SPBU Waena belum beroperasi dengan alasan keamanan.

Pemerhati dan peneliti papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rosita Dewi, berharap maklumat larangan demonstrasi di Bumi Cenderawasih tak diberlakukan secara permanen. Menu rut pengamatan LIPI, kata Rosita, kebijakan itu bisa dimaklumi karena kondisi terkini sudah meng hadapkan sesama penduduk sipil di Papua.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe dalam surat edaran yang dilansir Ahad (1/9) meminta pemerintah menyelesaikan kasus rasialisme di Surabaya. Selain itu, ia meminta aparat melakukan pendekatan persuasif terhadap warga Papua.

Ia juga meminta warga Papua menyampaikan pendapat secara tertib. "Masyarakat asli Papua memperlakukan masyarakat non-Papua secara ter hormat dan sejajar. Sebagai bagian dari NKRI, kami juga berharap kehadiran warga Papua di berbagai wilayah provinsi di Indonesia juga diperlakukan sama,"kata Lukas mengimbau. (antara ed:fitriyan zamzami)

PASUKAN DI PAPUA/PAPUA BARAT

TNITempatan: 6 batalion (4.200-6.000 personel)3 SSK (300 personel)

BRIMOB BKO: 13 SSK (1.256 personel)Sumber:Pusat Data Republika/Mabes Polri/Mabes TNI

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat