MALANG -- Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi terjadinya kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino. El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juli-Agustus 2023 akan memberikan ancaman dan tekanan terhadap produksi sektor pertanian, khususnya untuk tanaman pangan.

Peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso mengatakan, stabilitas harga komoditas pangan strategis bisa terancam akibat adanya kemarau. Dampaknya, dia melanjutkan, dapat meningkatkan angka inflasi.

"Langkah antisipatif dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan strategis yang fokus pada upaya menjaga pasokan komoditas pangan dan stabilisasi harga," kata Joko, Senin (29/5/2023).

Petani menanam ulang bibit bawang merah di lahan persawahan Srikayangan, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis (18/8/2022). Setiap memasuki musim kemarau, petani di Srikayangan memilih menanam bawang merah dibandingkan palawija. Keuntungan lebih baik menjadi faktor utama petani memilih menanam bawang merah. - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Joko menjelaskan, dalam jangka pendek perlu adanya perbaikan dalam manajemen informasi kebutuhan bahan pangan untuk industri dan rumah tangga secara berkesinambungan. Ini akan lebih memudahkan dalam menjaga pasokan.

Menurut dia, pembenahan manajemen informasi tersebut bisa dilakukan melalui koordinasi yang efektif bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Data-data tersebut menjadi data penting untuk melakukan pengambilan kebijakan selanjutnya.

"Dengan manajemen informasi harga serta produksi pangan, akan menjadi landasan dalam memperkuat kerja sama antarnegara maupun antardaerah dalam menjaga pasokan komoditas pangan," ujarnya.

Selain melakukan pembenahan manajemen informasi, pemerintah perlu mengambil langkah dengan memperkuat penyuluhan pertanian secara berkala, penyediaan bibit dan benih berkualitas serta menjamin pasokan irigasi dan ketersediaan pupuk.

"El Nino memiliki dampak gangguan pada pola tanam dan potensi hama yang lebih besar sehingga harus diantisipasi dengan berbagai upaya strategis tersebut," katanya lagi.

Pemerintah pusat dinilai juga harus memperkuat skema pemberian insentif fiskal untuk daerah-daerah yang konsisten mempertahankan lahan pertanian, baik melalui dana alokasi khusus (DAK) maupun dana insentif daerah (DID).

Keberadaan Perum Bulog pun harus diperkuat sebagai buffer stock, khususnya melalui pembiayaan. Tujuannya agar mampu menyerap komoditas hasil pangan lebih besar, sehingga mampu bersaing dengan pelaku usaha sektor pangan skala besar.

Para pemangku kepentingan juga diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini dengan melibatkan sejumlah unsur, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga lain yang bisa memetakan dampak El Nino.

"Sehingga, langkah antisipasi seperti rekayasa cuaca dan pencegahan kebakaran hutan dapat dilakukan tepat sasaran," kata dia.

Sejumlah pemerintah daerah diketahui telah bergerak untuk mengantisipasi El Nino. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, misalnya, sudah memetakan daerah-daerah yang rawan kekeringan maupun kebakaran hutan (karhutla). Hal itu sebagai acuan kesiapsiagaan bencana pada musim kemarau tahun ini.

Kepala Kantor BPBD Kota Cirebon Andi Wibowo menjelaskan, pemetaan dilakukan berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir ini.

Untuk karhutla, dari 22 kelurahan di Kota Cirebon, terdapat 13 kelurahan yang pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan. Yakni, Kelurahan Argasunya, Harjamukti, Kalijaga, Larangan, Kesenden, Sukapura, Karyamulya, Drajat, Pekiringan, Kesambi, Panjunan, Pegambiran, dan Sunyaragi.

"Karhutla umumnya disebabkan oleh adanya percikan api dari pembakaran sampah atau puntung rokok yang dibuang sembarangan sehingga merambat ke tanaman kering di sekitar lahan kosong,’’ kata Andi, Kamis (25/5/2023).

Sementara untuk kekeringan, sejak kurun waktu 2017, ada satu kelurahan yang pernah mengalami kekeringan dari 22 kelurahan yang ada di Kota Cirebon. Yakni, Kelurahan Argasunya. Kekeringan yang terjadi di Kota Cirebon itu tergolong kekeringan hidrologis. "Kekeringan terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang,” ujar Andi.

Andi pun meminta masyarakat untuk mewaspadai terjadinya kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini. Apalagi, saat ini suhu udara cukup tinggi.

Penyaluran air bersih untuk warga di Mendasan, Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta, beberapa waktu lalu. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Hal senada disampaikan Plt Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kertajati, Majalengka, Ahmad Faa Iziyn.

Pria yang biasa disapa Faiz itu juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem, berupa suhu udara tinggi, angin kencang, kelembaban udara rendah maupun kekeringan. Masyarakat pun diminta agar berhemat air.

Di sisi lain, masyarakat juga harus minum air yang cukup untuk mencegah dehidrasi, gunakan masker dan pelembab kulit serta tidak membakar sembarangan karena dikhawatirkan bisa memicu terjadinya kebakaran.

Faiz mengatakan, puncak musim kemarau di Wilayah Ciayumajakuning (Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Dia menyebutkan, suhu udara yang terasa panas saat ini akan terus meningkat hingga memasuki puncak musim kemarau.

"Suhu udara pada puncak musim kemarau diperkirakan mencapai 36-38 derajat Celsius,’’ kata Faiz.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.