Umat Islam menunggu waktu shalat Idul Fitri 1444 H di Masjid Raya Sheikh Zayed, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (22/4/2023). Pada tahun ini umat Islam merayakan Idul Fitri 1444 H pada hari yang berbeda, yakni Jumat (21/4/2023) dan Sabtu (22/4/2023). Shala | Republika/Wihdan Hidayat

Nasional

Jangan Jadikan Masjid Arena Kampanye Politik Pecah Belah

Masjid merupakan tempat ibadah semua golongan umat Islam.

JAKARTA -- Menjelang tahun politik 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau para pengurus masjid dan dai untuk tidak menjadikan masjid sebagai arena untuk melakukan kampanye politik praktis.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menjelaskan, para pengurus masjid dan para dai hendaknya menyadari bahwa tahun politik ini rawan perpecahan umat akibat preferensi politik yang berbeda.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan visi antar dai dan pengurus masjid untuk tidak menjadikan masjid sebagai arena kampanye politik praktis dan penyebaran politik yang dapat memecah belah umat untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat,” ujar Kiai Cholil dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (16/5/2023).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Cholil Nafis (@cholilnafis)

Kiai Cholil mengungkapkan pernyataan tersebut dalam acara silaturahim dan halaqah bertema “Urgensi Peran Dai dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam Menjaga Ukhuwwah di Tahun Politik”. Kiai Cholil menjelaskan, tujuan digelarnya acara itu agar para pengurus masjid dan para dai menyadari bahwa tahun politik ini rawan terjadinya perpecahan umat akibat preferensi politik yang berbeda.

Menurut dia, masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk berpolitik praktis. Dia menegaskan, masjid merupakan tempat ibadah semua golongan umat Islam. “Kegiatan ini tujuannya adalah untuk menciptakan terjalinnya ukhuwah, Indonesia damai, dan kokohnya NKRI,” ucap pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, ini.

 
Kegiatan ini tujuannya adalah untuk menciptakan terjalinnya ukhuwah, Indonesia damai dan kokohnya NKRI
KH CHOLIL NAFIS Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah
 

Berdasarkan pengalaman, Kiai Cholil mengungkapkan, pada Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 terjadi kerawanan sosial akibat politik yang memecah belah umat serta mengakibatkan polarisasi dari sisi agama, ras, suku, antargolongan, dan lain-lain. “Politik yang dapat memecah belah umat sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI sebagai negara yang majemuk dan dapat merusak prinsip Bhinneka Tunggal Ika,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah MUI KH Ahmad Zubaidi menjelaskan bahwa peserta yang hadir pada acara silaturahim dan halaqah tersebut merupakan Pengurus DKM sebanyak 80 pengurus dan dai sebanyak 40 orang dari wilayah jabodetabek. “Sebanyak 80 pengurus DKM dan dai sebanyak 40 orang se-Jabodetabek hadir pada acara ini untuk menyatukan visi dalam dakwah yang menyatukan dalam menghadapi pesta demokrasi 2024,” kata Kiai Zubaidi.

photo
Masjid Jami Air Tiris di Kabupaten Kampar, Riau - (Dok Humas Riau )

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya menyatakan, masjid bukan tempat untuk konsolidasi politik rendahan menjelang Pemilihan Umum 2024. "Banyak fungsi sosial lain yang dimiliki masjid, bahkan fungsi politik, tetapi bukan politik yang pilihan-pilihan itu. Jadi, masjid bukan tempat untuk konsolidasi politik rendahan," kata Gus Menteri, panggilan akrab Menag, pada acara pengukuhan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

 
Masjid bukan tempat untuk konsolidasi politik rendahan
YAQUT CHOLIL QOUMAS Menteri Agama
 

Adapun politik yang dimaksud Menag adalah politik tingkat tinggi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Misalnya, usaha mengajari masyarakat untuk berpendapat atau mengajari masyarakat untuk bersikap antikorupsi.

Dia mencontohkan, Nabi Muhammad pernah menerima 60 orang non-Muslim untuk berdiskusi di masjid. Saat itu, mereka membahas politik tingkat tinggi, yaitu cara menyejahterakan dan mendidik masyarakat di sekitar masjid.

Ia mengisahkan, pada zaman Rasulullah SAW, menara masjid juga digunakan untuk memantau rumah-rumah di sekitar masjid yang mengeluarkan asap. Apabila ada rumah yang tidak mengepulkan asap, berarti rumah tersebut tidak terisi oleh makanan yang cukup. "Asap dapur penanda adanya kegiatan masak-memasak dalam rumah (indikator ekonomi --Red)," kata Yaqut.

photo
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI menyepakati biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp 49.812.700.26 pada tahun 1444 H/2023 M. - (Republika/Prayogi.)

Kisah yang dijadikan contoh oleh Menag ini adalah saat Nabi Muhammad mendirikan Masjid Quba. "Masjid harus benar-benar membawa manfaat, bukan hanya untuk umat Muslim saja, tetapi juga membawa manfaat untuk masyarakat di sekitar masjid. Kita butuh melakukan sesuatu yang riil, tidak ndakik-ndakik (terlalu tinggi), tapi tidak ada manfaatnya," ujarnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) Jusuf Kalla atau JK menyatakan, masjid bakal "hancur" kalau digunakan sebagai arena untuk politik praktis. Sebab, akan ada belasan partai politik peserta Pemilu 2024 yang berkampanye untuk saling memperebutkan suara jamaah. "Kalau masjid itu boleh dipakai untuk politik, hancur masjid itu," kata JK di Kantor Pusat DMI, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2023).

Karena itu, partai politik maupun kontestan pemilu dilarang berkampanye di masjid. Selain berkampanye, lanjut dia, politisi juga dilarang membagikan amplop kepada jamaah demi meraup suara."Memberikan amplop itu, (bisa) dianggap itu kampanye terselubung lah," ujar JK.

Syekh Mustafa Azami, Profil Ulama Pembela Sunnah

Syekh Muhammad Mustafa Azami dijuluki sebagai Pendekar hadis masa kini.

SELENGKAPNYA

Kedekatan Orientalis Belanda dengan KH Hasan Mustapa

KH Hasan Mustapa, seorang penghulu pada masa kolonial Belanda, berkawan dekat dengan Snouck Hurgronje.

SELENGKAPNYA

Snouck Hurgronje Lahirkan Seribuan Tulisan Ihwal Aceh

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya