Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Dalam Aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja yang | Republika/Prayogi.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Dalam Aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja yang | Republika/Prayogi.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Dalam Aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja yang | Republika/Prayogi.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Dalam Aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja yang | Republika/Prayogi.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Dalam Aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja yang | Republika/Prayogi.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Dalam Aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja yang | Republika/Prayogi.

Peristiwa

Aksi Mahasiswa Tolak Perppu Ciptaker pada Bulan Ramadhan

Mereka menutut pemerintah untuk mencabut pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja

JAKARTA -- Aktivis mahaswai Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo menolak UU Ciptaker) di kompleks Gedung Parelemen RI, Kamis (30/3/2023). Demo ini menutut pemerintah untuk mencabut pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.

Sejak proses pembentukan hingga ditetapkan beleid yang populer dengan nama Omnibus Law ini dianggap bermasalah. Karena dianggap inkonstitusional tidak pro terhadap rakyat dan kaum pekerja.

Mereka menganggap pengesahan UU Cipta Kerja merupakan pelecehan terhadap hukum serta moral dalam konstitusi.  UU Cipta Kerja sebelumnya telah mengalami gelombang penolakan yang besar dari berbagai elemen masyarakat. Mahkamah Konstitusi RI pun menetapkan vonis ‘inkonstitusional bersyarat’.

  ';