JAKARTA -- Batalnya pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia dikhawatirkan berlanjut pada penjatuhan sanksi oleh FIFA. Apalagi, FIFA saat mengumumkan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, menyinggung adanya potensi sanksi yang akan dibahas lebih lanjut.

Kekhawatiran atas hal tersebut juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa melakukan negosiasi terhadap FIFA agar tak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.

“Saya telah meminta Ketua Umum PSSI bapak Erick Thohir untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya,” ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (30/3/2023).

Jokowi dalam keterangannya juga meminta masyarakat agar menjadikan insiden ini sebagai pembelajaran yang berharga bagi sepak bola nasional. Ia mengaku memahami perasaan masyarakat yang kecewa dan sedih atas keputusan FIFA.

Perasaan kecewa dan sedih ini pun juga dirasakannya. Meski demikian, ia meminta agar bangsa Indonesia menghormati keputusan FIFA tersebut. “Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih,” ujar Jokowi.

Jokowi lantas mengajak masyarakat agar tak menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Sebagai bangsa yang besar, masyarakat Indonesia harus bersama-sama melihat ke depan.

“Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang,” ucap dia.

Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Plt Menpora) Muhadjir Effendy berharap FIFA memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk tetap menyelenggarakan ajang internasional setelah pencoretan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. 

Pengunjung melitas di dekat karangan bunga yang berisi respons keputusan FIFA atas dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, di Kantor PSSI, GBK Arena, Jakarta, Kamis (30/3/2023). - (Republika/Prayogi.)

SHARE    

Muhadjir mengatakan, Kemenpora akan tetap memanfaatkan anggaran Piala Dunia U-20, khususnya yang menyangkut perawatan stadion. "Perihal (anggaran untuk) stadion dan lainnya itu agar tetap bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami berharap ada kabar yang agak menyejukkan dari FIFA, karena kan U-nya (Piala Dunia kategori usia) tidak hanya U-20. Ada U yang lainnya," kata Muhadjir.

Selain level senior dan U-20, FIFA memiliki agenda Piala Dunia U-17 pada 2023 dengan Peru sebagai tuan rumah yang dijadwalkan bergulir pada 10 November-2 Desember. Namun, pada pertengahan Maret 2023, Peru diguncang gempa berkekuatan 6,7 magnitudo.

Terkait pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, Muhadjir turut merasakan kekecewaan mendalam. Apalagi, ada potensi sanksi dari FIFA untuk Indonesia.

"Mungkin kita semua kecewa dan sedih karena ekspektasi kita untuk menjadikan event ini menjadi tonggak untuk melakukan lompatan lebih jauh dalam pembangunan sepak bola nasional. Ternyata ini tidak seperti yang kita bayangkan. Kita harus segera melupakan segala kesedihan dan kekecewaan," kata dia.

Dia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menatap menatap ke depan menata persepakbolaan Indonesia, terutama dengan adanya aturan yang sangat baku yaitu Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Pengamat sepak bola Mohamad Kusnaeni mengatakan, Indonesia memang berpotensi terkena sanksi setelah FIFA membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 akibat polemik yang terjadi di Indonesia.

"Tapi kita tunggu saja seperti apa. Yang jelas kita berharap sanksinya tidak menutup keikutsertaan Indonesia di ajang internasional, khususnya untuk kelompok usia muda," kata Kusnaeni.

Ketua PSSI Erick Thohir (kedua kiri) bersama pemain Timnas Indonesia U-20 menyaksikan laga FIFA match day antara Timnas Indonesia melawan Burundi di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3/2023). - (Republika/Edwin Dwi Putranto)

SHARE    

Ia mencoba melihat permasalahan ini dari berbagai sisi. Menurutnya, apa yang terjadi merupakan pelajaran berharga. Ada banyak yang harus Indonesia benahi secara internal.

Sepak bola merupakan olahraga terpopuler di Tanah Air. Ia berharap dukungan pemerintah untuk mengembangkan geliat lapangan hijau tidak surut setelah melewati keadaan yang baru saja terjadi.

"Tanpa dukungan dan peran negara, rasanya masih sangat sulit mengharapkan sepak bola Indonesia mampu membuat kemajuan yang signifikan," ujar Bung Kus.

Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut alasan pembatalan terkait 'situasi yang tengah berkembang saat ini'. Induk sepak bola dunia itu tidak menjelaskan secara spesifik situasi yang dimaksud. Akan tetapi, sebelumnya muncul penolakan dari sejumlah pihak terhadap kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Pihak-pihak tersebut yakni organisasi kemasyarakatan, politisi, juga kepala daerah. Para kepala daerah yang menolak, antara lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Gubernur Bali I Wayan Koster. Kehadiran timnas Israel U-20 dinilai tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri dan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Meski demikian, sebelum isu ini merebak, sudah ada perwakilan Israel yang pernah menyambangi Indonesia untuk kegiatan olahraga. Bahkan ada juga yang terkait agenda antar parlemen di Pulau Dewata. Pembatalan itu berpotensi menghadirkan dampak lain berupa sanksi.

FIFA menyebut soal potensi sanksi terhadap PSSI. Pasalnya sejak melakukan bidding, Indonesia seharusnya siap dengan segala konsekuensi, termasuk mengakomodasi para peserta.

Kemungkinan sanksi berat yang bisa dijatuhkan FIFA adalah larangan bagi Indonesia untuk ikut ambil bagian pada kompetisi di bawah naungan FIFA. Pun dengan tidak diakuinya kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Kondisi serupa terjadi saat Indonesia disanksi oleh FIFA pada 2015 hingga 2016.