JAKARTA -- Pemerintah resmi memulai program bantuan pembelian motor listrik sekaligus konversi motor listrik senilai Rp 7 juta per unit, Senin (20/3). Sejauh ini ada delapan produsen motor listrik yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan subsidi.

Salah satu dari delapan produsen itu adalah PT Wika Industri Manufaktur dengan model Gesits G1 A/T dan United T1800 A/T. Kemudian, PT Terang Dunia Internusa dengan produk United TX3000 A/T dan United TX1800 A/T serta PT Smoot Motor Indonesia dengan produknya Smoot Elektrik Tempur dan Smoot elektrik Zuzu.

Selanjutnya, PT Volta Indonesia Semesta dengan produk andalan motor listriknya, yakni Volta 401. PT Juara Bike dengan model Selis E-Max dan Selis Agats, serta PT Triangle Motorindo dengan model VIAR New Q1. Ada pula PT Artas Rakata Indonesia dengan produk Rakata X5 dan Rakata S9 serta PT Hartono Istana Teknologi dengan produk motor listriknya, yaitu Polytron PEV 30M1 A/T.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan insentif pembelian kendaraan listrik bagi masyarakat, Senin (20/3/2023). - (Republika/Intan Pratiwi)

SHARE    

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, total anggaran yang disiapkan dalam program motor listrik mencapai Rp 7 triliun untuk tahun 2023-2024. Anggaran tersebut bukan hanya untuk bantuan pembelian motor listrik baru, tapi juga untuk konversi dari motor berbahan fosil ke energi listrik.

"Nilai bantuan pemerintah adalah Rp 7 juta per unit untuk motor listrik baru dan motor konversi. Bantuan ini hanya berlaku untuk dua tahun, 2023 dan 2024, untuk 1 juta unit motor listrik baru dan konversi," kata Sri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Untuk tahun 2023, pemerintah menyediakan 200 ribu unit motor listrik baru yang akan mendapatkan bantuan pembelian serta 500 ribu unit untuk konversi dengan jumlah anggaran Rp 1,75 triliun. Untuk 2024, pemerintah menyiapkan bantuan untuk 600 ribu unit motor listrik serta 150 ribu unit untuk konversi dengan anggaran Rp 5,25 triliun. "Dengan demikian, total kebutuhan anggarannya adalah Rp 7 triliun," ujarnya.

Ia menegaskan, syarat agar produsen motor listrik bisa mendapatkan suntikan bantuan yakni harus diproduksi di Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Produsen motor listrik juga dilarang menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan tersebut.

Model berpose dekat sepeda motor listrik merek GESITS saat peluncuran penjualan perdana di Banda Aceh, Kamis (15/9/2022). - (ANTARA FOTO/Ampelsa)

SHARE    

Program bantuan pembelian motor listrik baru akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian, sedangkan konversi motor listrik dikawal langsung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun untuk penerima manfaat motor listrik baru hanya khusus diberikan bagi UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), penerima bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik tegangan 450 VA dan 900 Va. "Untuk motor konversi, tidak ada batasan," ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, mengatakan, TKDN menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi produsen untuk disertakan dalam program subsidi motor listrik. "Jumlah perusahaan industri kendaraan listrik roda dua yang memiliki sertifikat TKDN di atas 40 persen sudah ada delapan perusahaan untuk 13 model," kata dia.

Taufiek mengatakan, pedoman pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan roda dua motor listrik itu juga telah ditandatangani dan diundangkan pada Senin (20/3), "Kita berikan satu website Sisapira, Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis pertumbuhan motor listrik akan tumbuh pesat dengan adanya program insentif dari pemerintah. Luhut pun meminta PLN untuk bisa memperbanyak fasilitas stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

"Saya minta ini swap baterai segera jalan. Itu saya minta semua untuk bisa perbanyak ini. Memang akan bertahap, tapi saya minta waktu setahun ini populasinya akan kami tingkatkan," ujar Luhut.

Petugas Tiki mengganti baterai motor listrik di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) kantor cabang Tiki Pemuda di Jakarta, Rabu (1/3/2023). - (Tahta Aidilla/Republika)

SHARE    

Apalagi, kata Luhut, salah satu target pemerintah dalam penetrasi motor listrik ini adalah pelaku UMKM dan pelanggan PLN dengan daya 450-900 VA. Dengan daya listrik yang kecil tersebut maka stasiun penukaran baterai harus diperbanyak.

"Kalau enggak cukup dayanya, ya. nanti diatur saja, tinggal minta PLN naikkan dayanya. Tapi yang harus diperbanyak ini baterai swap-nya."

Data Kementerian ESDM mencatat, SPKLU yang tersedia sejumlah 332 unit dan SPBKLU sebanyak 369 Unit. Sesuai peta jalan percepatan kendaraan listrik di Indonesia, PLN menargetkan 24.720 SPKLU pada 2030. Sedangkan, stasiun pengisian daya yang dioperasikan langsung oleh PLN tercatat 616 unit SPKLU, 1.056 unit SPBKLU, dan 6.705 stasiun pengisian listrik umum (SPLU).